Kode Etik dan Disiplin PNS

• Dasar Hukum
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
• Definisi
  • Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-Undangan.
  • Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  • Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
  • Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
  • Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 
  • Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan  Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
  • Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

• Kewajiban PNS
  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  • Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
    keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  • Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan;
  • Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  • mjenggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  • Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
• Larangan PNS
  • Menyalahgunakan wewenang;
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
    kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  • Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  • Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  • Melakukan pungutan di luar ketentuan;
  • Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  • Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
  • Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:
    • Ikut kampanye;
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
• Tingkat Hukuman Disiplin
  • Hukuman Disiplin ringan

    Hukuman disiplin ringan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

    • Teguran lisan;
    • Teguran tertulis; 
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis.

    Hukuman disiplin ringan diberlakukan apablia terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yaitu antara lain:

    • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Keda; dan
    • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

     Hukuman disiplin ringan juga diberlakukan apablia terdapat pelanggaran terhadap larangan yaitu antara lain:

    • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
    • menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
  • Hukuman disiplin sedang

    Hukuman disiplin sedang dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; 
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

    Hukuman disiplin sedang diberlakukan apablia terdapat Pelanggaran terhadap kewajiban yaitu antara lain:

    • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
    • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
    • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

     Hukuman disiplin sedang juga diberlakukan apablia terdapat Pelanggaran terhadap larangan yaitu antara lain :

    • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja danlatau instansi yang bersangkutan;
    • melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
    • menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
    • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.
  • Hukuman disiplin berat

    Hukuman disiplin berat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
    • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

    Hukuman disiplin berat diberlakukan apablia terdapat Pelanggaran terhadap kewajiban :

    • setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kcrja, instansi, dan/atau negara;
    • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
    • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
    • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
    • melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
    • menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
    • menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf E, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
    • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

     Hukuman disiplin berat juga diberlakukan apablia terdapat Pelanggaran terhadap larangan yaitu antara lain :

    • menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
    • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
    • menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
    • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
    • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
    • melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
    • menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
    • meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
    • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
      1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
      2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
      3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
      4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
      5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

(kppn wates) - Bapak Sriwidadi Selaku Kepala KPPN Wates dalam sambutan Kegiatan Capacity Building dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan semester I tahun 2018 mengatakan,   “Seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman dan pesatnya teknologi informasi maka tidak salah apabila kebersamaan diantara Pejabat, Pegawai dan PPNPN perlu dijaga untuk mencapai suatu tujuan organisasi”, demikian beliau. “Kegiatan Capacity Building merupakan salah-satu sarana untuk membangun karakter bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya, lebih khusus lagi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wates”, lanjut beliau.

<kppn wates> Berdasarkan  Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1191/PB.1/2018 Tanggal 31 Januari 2018 bahwa  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Wates ditetapkan untuk mengikuti Penilaian Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM Tahun 2018. Sebagai  langkah akhir akan dilakukan Survei  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Pelayanan Publik yang akan dilakukan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

(kppn wates) - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 162/PMK.05/2016  tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara, pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP harus memiliki Sertifikat Bendahara. Sertifikasi bendahara ini diharapkan akan selesai pada awal tahun 2020 sehingga pada saat itu seluruh bendahara sudah tersertifikasi.

(kppn wates) - Kegiatan diawali dengan Pengarahan oleh Bapak Sriwidadi selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Wates. “Sebagai unit organisasi yang melayani sudah barang tentu seluruh pejabat, pegawai, dan PPNPN pada KPPN Wates memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai dan stakeholder mitra kerja”, demikian beliau memberi sambutan. “Kepala Kantor memberikan pelayanan, Pejabat dan pegawai pada Seksi Teknis memberikan pelayanan kepada stakeholder, demikian juga Pejabat dan pegawai pada Subbagian Umum memberikan support kepada Seksi Teknis dan para pegawai/stakeholder internal”, lanjut beliau.

(kppn wates) – Menidaklanjuti Surat  Direktur   Jenderal   Perbendaharaan  nomor S-1332/PB.7/2018 tanggal 6 Februari 2018 hal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara  pada KPPN  sebagai  Unit  Pelaksana Sertifikasi   (UPS )  Periode   I  Tahun  2018  dan   nomor  S-1643/PB.7/2018   tanggal  13 Februari    2018    hal    Perubahan  Jadwal   Ujian  Sertifikasi   Bendahara   pada   KPPN sebagai  Unit  Pelaksana  Sertifikasi   Periode   I  Tahun  2018 ,  maka  diselenggarakan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN Wates sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi untuk periode I tahun 2018 .Disamping itu pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara tersebut dilakukan     dalam    rangka proses     penilaian    karakter,   kompetensi     dan    kemampuan     atas    keahlian    dan keterampilan     untuk    menjadi    bendahara    yang   dilakukan    secara  sistematis  dan  obyektif   melalui   ujian  sertifikasi.