Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur - Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan kembali diselenggarakan di Jawa Timur. Mengambil tema “ APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan”.
Kegiatan seminar ini di ikuti oleh Kepala Daerah, Satuan Kerja K/L, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA, Perbankan, Akademisi, Perwakilan Bank Indonesia, perwakilan OJK di Jawa Timur. Kegiatan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan mewakili Gubernur, bertempat di Hotel Ciputra World.
Empat Narasumber secara bergantian menyampaikan materi, berkaitan dengan kondisi fiskal saat ini. Dr. Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF dalam materinya, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Instrumen Investasi, Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor-Impor dapat digunakan untuk mencapai target tersebut.
Sementara Ihda Muktiyanto,dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dalam paparannya menyampaikan, untuk menutup deficit APBN yang mencapai 322 triliun, Utang sebagai salah satu instrument pembiayaan. Utang juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Terkait dengan utang, Pemerintah harus mampu mengelola, mempertanggungjawabkan, secara prudent, akuntable dan transaparan. Saat ini Utang Pemerintah mencapai hampir 4.000, triliun.
R. Wiwin Istanti, Kepala Kanwil DJPb menyinggung terkait kondisi fiskal di Jawa Timur, Dana Desa yang saat ini dikelola oleh kurang lebih 7.200 desa, perlu dilakukan pendampingan, mengingat banyak kepala daerah yang masih perlu dibekali bagaimana mengelola keuangan secara prudent dan akuntabel serta transaparan. Untuk menyusun laporan keuangan, telah disiapkan Siskeudes, yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan Dana Desa. Juga beberapa Kementerian Negara/Lembaga terkait, saat ini berperan dalam memantau pelaksanaan Dana Desa.
Sedangkan Rudi Purwono, selaku Ekonom Kementerian Keuangan, yang juga merupakan Dosen di Universitas Airlangga, menggambarkan kondisi ekonomi makro di Jawa Timur. “Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyokong pertumbuhan ekonomi nasional”, Termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI dan beberapa Kota besar di Luar Jawa. Pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur berkontribusi terhadap pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional.
Tingkat pertumbuhan di Jawa TImur mampu berada diatas rata-rata nasional. Di tahun 2017, pertumbuhan eknomi di Jawa Timur mencapai 5.45 %. Tingkat kemiskinan menurun, prospek kinerja ekspor juga positif, tingkat konsumsi terjaga, iklim investasi juga bagus, meskipun untuk Upah tenaga kerja lebih tinggi di banding dengan provinsi di Jawa Tengah. Tingginya upah tenaga kerja, diikuti dengan kemampuan keahlian tenaga kerja. Infrastruktur di Jawa Timur juga mendukung terhadap iklim investasi.
Dalam seminar ini, juga dibuka diskusi dengan peserta, salah satu pertanyaan yang cukup menarik ketika ditanyakan “ mengapa Pemerintah harus berhutang”, pertanyaan tersebut dijawab dengan sangat lugas dan gamblang oleh Dr. Ihda yang memang saat ini menjadi tugasnya. Juga pesan Kepala Kanwil DJPb terhadap salah satu peserta seminar dari KADIN, agar menyampaikan kepada anggota KADIN untuk mempercepat pengajuan tagihan ke KPPN apabila kegiatan yang dilaksanakan telah jatuh tempo untuk pengajuan tagihannya, jangan ditunda-tunda proses tagihan kepada kepada Negara.