Sumber Dokumentasi: Laman Resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
A. Highlight Kinerja Perekonomian sampai bulan Maret 2024
- Beberapa catatan peristiwa pada bulan Maret 2024 antara lain Nilai Tukar Pertanian (NTP) bulan ini mengalami penurunan sebesar 3,83% dibanding bulan lalu, yaitu dari 125,69 menjadi 120,88. Nilai ini merupakan NTP terendah sejak bulan November 2023. Penurunan ini didominasi oleh penurunan Indeks Harga yang diterima Petani pada komoditas Padi yaitu sebesar 6,56% dan palawija (jagung & kacang kedelai) sebesar 6,21%. Highlight perekonomian pada Provinsi NTB lainnya yaitu peningkatan jumlah tamu menginap di Hotel Berbintang maupun NonBintang. Peningkatan pada hotel berbintang mencapai 75.616 orang atau meningkat 8,99% (y-o-y) sedangkan peningkatan pada hotel nonbintang mencapai 71,507 orang atau meningkat sampai 36,81% (y-o-y).
- Masih menggunakan data PDRB Triwulan IV 2023, Pertumbuhan PDRB triwulan empat tahun 2023 (ADHK) tercatat pada angka Rp26,86 triliun. Angka ini tumbuh 3,66% dibandingkan triwulan empat tahun 2022. Pertumbuhan PDRB Tertinggi terjadi pada sektor Jasa Keuangan, sektor Jasa Lainnya, dan sektor Transportasi dengan pertumbuhan masing-masing 10,31%, 7,84%, dan 7,82% (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor jasa keuangan terjadi karena peningkatan pinjaman dari bank dan simpanan masyarakat. Pada sektor sektor Jasa Lainnya terjadi peningkatan sebagai imbas peningkatan sektor pariwisata. Sedangkan pada sektor Transportasi, peningkatan terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penumpang udara berangkat, yaitu sebesar 10,89%.
- Tingkat inflasi pada Provinsi NTB sepanjang triwulan I 2024 terjaga di kisaran 3%. Tingkat inflasi pada bulan Maret 2024 tercatat meningkat sebesar 3,63% (y-o-y), lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional (3,05%) dan tertinggi kedua pada regional Bali-Nusra. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman, Tembakau, kelompok Transportasi, dan kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Resto, dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas yaitu 7,82%, 1,06%, dan 2,20%
B. Perkembangan APBN Terkini
PENDAPATAN NEGARA
- Sampai dengan Maret 2024, pendapatan negara terkumpul Rp1.923 miliar (19,78% dari target). Kinerja ini tumbuh 74,04% dibandingkan tahun lalu. Penerimaan perpajakan menyumbang 86.63% dari total pendapatan negara tersebut, sementara sisanya yaitu 13,37% berasal dari komponen PNBP.
- Dari 2 jenis penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional), Pajak Perdagangan Internasional mampu tumbuh 288,50% (y-o-y) yang utamanya berasal dari Pajak Ekspor/Penerimaan Bea Keluar (tumbuh 325,30%), sementara pajak impor masih kontraksi 12,20% dibandingkan tahun lalu.
- Komponen yang mendominasi penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Maret 2024 yaitu Pajak Ekspor/Penerimaan Bea Keluar dan Pajak Penghasilan. Realisasi penerimaan komponen Bea Keluar mencapai Rp932,42 miliar (19,6% dari target), sedangkan Pajak Penghasilan sebesar Rp516,04 miliar (21,58% dari target).
- Tingginya pertumbuhan pajak ekspor utamanya berasal dari hasil tambang konsentrat dengan operatir utama PT AMMAN Mineral.
- Penerimaan PNBP juga memberikan kabar yang positif, yaitu mampu tumbuh sebesar 23,23% (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh Pendapatan BLU, dengan pertumbuhan sebesar 28,3% (y-o-y). Kemudian Jenis PNBP Lainnya juga memberikan andil pertumbuhan dengan tumbuh sebesar 18,39% (y-o-y). Penerimaan dari Pendapatan BLU yaitu sebesar Rp130,82 miliar (48,24% dari target) dan Penerimaan dari PNBP Lainnya yaitu sebesar Rp Rp126,31 miliar (66,11% dari target).
BELANJA NEGARA
- Sisi belanja Negara pada bulan Maret 2024 sedikit terkontraksi sebesar -1,95%% (y-o-y). Realisasi sampai dengan bulan Maret 2024 mencatatkan angka Rp5.946,94 miliar yang sebesar 65,5% nya untuk pembangunan daerah melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
- Ditinjau dari sisi Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga, belanja ini mampu tumbuh 4,16% (y-o-y) dengan nominal sebesar Rp2.051,82 miliar. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp904,45 miliar (26,4% dari pagu) dan Belanja Pegawai sebesar Rp877,43 miliar (26,9% dari pagu). Belanja Modal turut memberi andil pada Belanja K/L, yaitu sebesar Rp261,69 miliar (16,3% dari pagu). Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima K/L dengan realisasi belanja tertinggi lingkup Provinsi NTB berturut-turut yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum,BKKBN, Kementerian pertahanan, dan Kepolisian Negara RI.
TRANSFER KE DAERAH
- Pada sisi Belanja Transfer ke Daerah, telah tersalurkan sebesar Rp3.885,2 miliar (22,8% dari pagu), mengalami kontraksi sebesar -4,88% dibandingkan tahun lalu. Komponen TKD yang mampu mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pertumbuhan sebesar 10,68% (y-o-y).
- Adapun rincian penyaluran TKD per jenis/komponennya untuk lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai berikut. Komponen DBH telah tersalur sebesar Rp201,56 miliar (17,8% dari pagu). Realisasi tersebut terdiri atas DBH Iuran Tetap SDA Minerba sebesar Rp542,1 juta, DBH Royalti SDA Minerba sebesar Rp97,42 miliar, DBH SDA Perikanan sebesar Rp3,07 miliar, DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp78,49 miliar, PBB Migas Bagian kab/kota sebesar Rp571,2 juta, PBB Migas Bagian provinsi sebesar Rp216,6 juta, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp20,12 miliar, DBH PPh Pasal 25/29 OP sebesar Rp576 juta, DBH SDA Kehutanan-Reboisasi sebesar Rp431 juta, dan DBH SDA Kehutanan – PSDH sebesar Rp78,49 miliar.
- Komponen DAU telah tersalur sebesar Rp2.711,97 miliar (27,1% dari pagu). Realisasi DAU tersebut terdiri atas DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp2.688,19 miliar dan DAU Susulan sebesar Rp23,7 miliar.
- Komponen DAK Nonfisik telah tersalur sebesar Rp2.890,67 miliar (22,8% dari pagu). Realisasi DAK Nonfisik tersebut terdiri atas BOP Kesetaraan sebesar Rp16,46 miliar, BOP PAUD sebesar Rp62,61 miliar, BOS sebesar Rp505,08 miliar, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp406 juta, BOK Puskesmas sebesar Rp18,81 miliar, BO KB sebesar Rp26,25 miliar, BOK Dinas sebesar Rp16,99 miliar, BOP Museum sebesar Rp1,25 miliar, BOP Taman Budaya sebesar Rp1 miliar, Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp812,62 juta, Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp2,84 miliar, Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil & Menengah sebesar Rp3,97 miliar, dan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp729,9 juta.
- Komponen Dana Desa telah tersalur sebesar Rp312,60 miliar (27,9% dari pagu). Realisasi Dana Desa tersebut terdiri atas Dana Desa Earmarked (ditujukan untuk pemberian BLT, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Stunting di Desa) sebesar Rp165,86 miliar pada 848desa dan Dana Desa Nonearmarked (ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas desa dan penyertaan modal pada BUMDes) sebesar Rp146,73 miliar pada 848 desa.
C. Penyaluran Kredit Program
- Sampai dengan 31 Maret 2024, kredit program telah menyentuh sebanyak 26.326 debitur pada Provinsi NTB. Rincian penerima kredit program tersebut antara lain 1.544 debitur skema Kecil, 15.821 debitur skema Mikro, 3.747 debitur skema SuperMi, dan 5.214 debitur skema UMi.
- Kredit Program mendukung perekonomian masyarakat dan menyentuh hampir seluruh lapangan usaha. Sebanyak 14.906 debitur bergerak pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan telah menerima total kredit sebesar Rp562,4 miliar. Kemudian, sebanyak 8.289 debitur pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan telah menerima total kredit sebesar Rp270,45 miliar. Rincian debitur kredit program per lapangan usaha lain lainnya sebagai berikut: sektor Industri Pengolahan dengan 1.096 debitur dan total kredit sebesar Rp59,28 miliar, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan, dan Perorangan Lainnya dengan 1.289 debitur dan total kredit sebesar Rp58,49 miliar, sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial dengan 13 debitur dan total kredit sebesar Rp1,56 miliar, sektor Konstruksi dengan 6 debitur dan total kredit sebesar Rp530 juta, sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum dengan 219 debitur dan total kredit sebesar Rp25,90 miliar, sektor Perikanan dengan 312 debitur dan total kredit sebesar Rp13,57 miliar, sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan dengan 59 debitur dan total kredit sebesar Rp5,99 miliar, dan sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan 134 debitur dan total kredit sebesar Rp14,61 miliar.
- Klasterisasi debitur kredit program per kabupaten/kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan hasil sebagai berikut: Kabupaten Bima dengan 3.314 debitur, Kabupaten Dompu dengan 1.992 debitur, Kabupaten Lombok Barat dengan 3.322 debitur, Kabupaten Lombok Tengah dengan 4.744 debitur, Kabupaten Lombok Timur dengan 5.043 debitur, Kabupaten Lombok Utara dengan 822 debitur, Kabupaten Sumbawa dengan 3.866 debitur, Kabupaten Sumbawa Barat dengan 887 debitur, Kota Bima dengan 231 debitur, dan Kota Mataram dengan 2.105 debitur.
- Rincian realisasi penyaluran kredit program per lembaga penyalur sampai dengan 31 Maret 2024 sebagai berikut: Bank Mandiri sejumlah Rp169,87 miliar, Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp100,75 miliar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp562,14 miliar, Bank Syariah Indonesia (BSI) sejumlah Rp67,29 miliar, Bank Tabungan Negara (BTN) sejumlah Rp1,22 miliar, BPD Bali sejumlah Rp7,01 miliar, PT Pegadaian Syariah sejumlah Rp73,62 miliar, dan SIKP UMi sejumlah Rp29,26 miliar.