Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 30 April 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 secara daring via Zoom Meeting & Live Youtube melalui tautan s.id/APBNSulsel2023.
Perkembangan Inflasi Regional Sulawesi Selatan
Kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan cukup bagus mencapai 5,29, urutan ketiga di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Inflasi yang perlu diwaspadai bulan lalu yang mencapai 5,86 menurun menjadi 4,81, namun masih diatas tingkat inflasi nasional sebesar 4,33. Yang membuat inflasi meningkat adalah komoditas bensin, beras dan angkutan udara akibat mobilitas masyarakat yang meningkat.
Ekspor – Impor
Sama seperti peridoe bulan lalu, Komoditas Nikel, Hasil Laut, Iron & Steel, Semen dan Pakan Ternak masih menjadi penyumbang terbesar untuk Ekspor, dimana negara tujuan ekspor adalah Jepang, Cina, Malaysia, USA, dan Australia. Dari sisi Impor, komoditas penyumbang terbesar adalah BBM, Gandum, Bahan Pakan Ternak, dan Gula dengan negara impor dari Cina, Singapura, Thailand, dan Australia. Neraca perdagangan s.d. April 2023 surplus mencapai 68,37, dengan kinerja ekspor mencapai US$815,85 juta (8,28%) dan kinerja impor mencapai US$397,52 juta (23,69%).
Realisasi Pendapatan
APBN Sulsel - Penerimaan Perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) s.d. April 2023 mencapai sebesar Rp4,04 Triliun dari target yang ditetapkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh sebesar 40,04% (YoY) mencapai Rp830,14 Miliar, dimana penerimaan PNBP tersebsar dari BLU yang meningkat sebesar 61,38% (YoY).
APBD Sulsel – Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sampai dengan 30 April 2023, Pendapatan Daerah mencapai 13,01 Trilun atau 31% dari pagu. Pendapatan terbesar berasal darei Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 8,79 Triliun, kemudian disusul PAD sebesar 3,59 Triliun dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 628 Miliar. Pajak Target penerimaan Pajak untuk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebesar Rp12,83 Triliun lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 sebesar Rp10,63 Triliun. Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 30 April 2023 mencapai Rp4,02 Triliun atau 17,66%, dengan penyumbang terbesar masih berasal dari PPN & PPnBM yang meningkat sebesar 51% mencapai Rp1,714 Triliun.
Pajak Daerah - Kinerja pajak daerah 2023 masih tumbuh lebih tinggi disbanding tahun lalu, dimana pajak daerah tumbuh 85,99% yang ditopang oleh kinerja pajak non konsumtif. Kinerja pajak non konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp592,29 Miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp394,21 Miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp316,53 Miliar, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp117,10 Miliar.
Untuk kinerja pajak konsumtif terbesar berasal dari Pajak Restoran sebesar Rp100,02 Miliar, Pajak Air Permukaan sebesar Rp91,10 Miliar, Pajak Hotel sebesar Rp40,31 Miliar dan Pajak Reklame sebesar Rp15,58 Miliar.
Bea Cukai
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Sulawesi Selatan s.d. 30 April 2023 mencapai Rp96,73 Miliar atau 30,94%. Kinerja kepabeanan & cukai memang terlihat lambat di awal tahun, namun akan meningkat dengan cepat mulai dari pertengahan tahun s.d. akhir tahun. Penerimaan cukai mecapai 30,33 Miliar yang dipengaruhi adanya perubahan tarif Cukai Hasil Tembakau sebesar 10% dan kontribusi dani MMEA. Bea Masuk mencatat realisasi yang cukup tinggi disbanding periode bulan lalu, mencapai 56,91 Miliar, dipengaruhi oleh komoditi gula sebagai penyumbang utama dan optimalisasi audit kepabeanan dan cukai. Bea Keluar mencapai 9,48 Miliar yang mana tergantung dari harga komiditas internasional. Palm Kernel Shell dan Kakao.
PNBP
Realisasi PNBP per April 2023 regional Sulawesi Selatan mencapai Rp14,08 Miliar, atau 20,06% dari target Rp33,05 Miliar dengan rincian: Pemanfaatan Aset Rp6,63 Miliar, Lelang 7,39 Miliar dan Piutang Negara sbeesar Rp600 Juta.
Realisasi Belanja
Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar 3,77% disebabkan oleh kenaikan pada hampir semua jenis belanja. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena aktivitas masyarakat yang sudah normal dibanding tahun sebelumnya yang ada pembatasan. Belanja Modal Pemerintah Pusat mencapai Rp846,47 Miliar. Meskipun realisasinya masih mencapai 16,13%, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatannya mencapai 70,55%. Hal ini berarti tahun ini pemerintah telah mempercepat belanja modal sesuai dengan arahan Presiden.
TKD terkontraksi -4,08% dibanding periode yang sama tahun lalu disebabkan karena baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang telah disalurkan sedangkan DAU yang telah ditentukan pengunaaannya telah mulai salur di bulan Februari 2023.
Adapun 5 K/L yang memiliki realisasi belanja terbesar s.d. April 2023 di Sulawesi Selatan adalah Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Perhubungan.
Penyaluran Pembiayaan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan s.d. April 2023 sebesar Rp3,00 Triliun untuk 59.450 debitur. Sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan masih menjadi sektor terbesar untuk penyaluran KUR ke 29.690 debitur dengan jumlah dana sebesar Rp1,32 Triliun, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran ke 18.423 debitur sebesar Rp1,04 Triliun.
Penutup
APBD yang didukung APBN melalui Transfer ke Daerah digunakan untuk memsubsidi biaya penerbangan antar daerah di Sulsel seperti Makassar – Bone, Bone – Kendari, Makassar – Masamba, Masambao – Sorowako, dan Makassar – Selayar. Diharapkan subsidi biaya penerbangan ini membuat pergerakan orang dan barang semakin lancar serta perekonomian meningkat.
Secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik, berkat kinerja dan sinergi yang baik antar K/L dan Pemerintah Daerah. Perekonomian tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023.
APBN terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini (kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial).
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Bapak Supendi
2. Kepala Bidang Data dan Pengawas Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Soebagio
3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Zaeni Rokhman
4. Kepala Bidang Lelang, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Ibu Chairiah
Moderator:
Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar, Bapak Suyuti
Narahubung Media:
Agus Suprayetno – 0815 1552 3333