Rp.0,- (nol rupiah)
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

• Rekening Induk adalah rekening giro pemerintah yang mengkonsolidasikan seluruh rekening virtual yang dibuka pada bank umum.
• Rekening Satker adalah rekening virtual berupa nomor identifikasi rekening pengeluaran Satker dan rekening pengeluaran pembantu Satker.
• Rekening Pengeluaran Satker adalah rekening pemerintah dalam bentuk virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.
• Rekening Pengeluaran Pembantu Satker adalah rekening pemerintah dalam bentuk virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara yang dananya berasal dari Rekening Pengeluaran atau dari kas negara untuk unit Satker yang memiliki kegiatan dan berada di luar negeri.

1. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/PB/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pada saat seluruh tahapan restrukturisasi Pengeluaran telah selesai dilaksanakan, maka Peraturan Menteri Keuangan 61/PMK.05/2009 dan seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Proses restrukturisasi rekening pengeluaran saat ini sudah berjalan di seluruh K/L. Seluruh Eselon I pada K/L sudah memiliki rekening induk pengeluaran.
2. Untuk perubahan rekening Satker yang semula rekening giro menjadi rekening virtual masih dalam proses secara bertahap.
3. Untuk penatausahaan rekening Satker di atas, digunakan Aplikasi SPRINT. Namun demikian, belum semua Satker lingkup K/L melaporkan perubahan rekening Satker (VA) dan penutupan rekening giro (rekening lama) pada Aplikasi SPRINT
4. Penutupan rekening giro (rekening lama) dilakukan pada kesempatan pertama setelah terjadi mutasi saldo dari rekening giro (rekening lama) ke rekening Satker (VA).

1. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah
2. mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker yang berasal dari Satker lingkup Eselon I berkenaan kepada Kuasa BUN di Daerah
3. membuka Rekening Induk pada Bank Umum
4. mengajukan permintaan penutupan rekening Satker

1. mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I-nya
2. mengoperasikan Rekening Satker
3. mengajukan permohonan penutupan Rekening Satker kepada Kuasa BUN di Daerah melalui Eselon I-nya

1. Surat permohonan perubahan rekening satker dari eselon I KL ke KPPN mitra Eselon I
2. Surat persetujuan perubahan rekening satker dari KPPN mitra Eselon I ke Eselon I KL
3. Rekening koran cetakan dashboard satker
4. Surat cut off dari Direktorat PKN
5. Laporan pemindahbukuan dari Kantor Pusat Bank
6. Surat permohonan penutupan rekening giro (lama) dari Satker ke Kantor Cabang Bank
7. Surat penutupan rekening giro (lama) dari Kantor Cabang Bank
8. Cetakan rekening koran untuk rekening giro (lama) dengan saldo nihil

1. pengkreditan Rekening Satker
2. pendebitan Rekening Satker
3. penihilan saldo Rekening Satker
4. pelaporan Rekening Satker

1. CMS (Cash Management System) :

   • Maksimum pendebitan rekening yang dapat dibebankan pada Rekening Satker adalah sebesar saldo terakhir pada Rekening Satker.
   • Pendebitan rekening melalui CMS dan Kartu Debit harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.05/2016
2. Kartu Debit :
   • Maksimum pendebitan rekening yang dapat dibebankan pada Rekening Satker adalah sebesar saldo terakhir pada Rekening Satker.
   • Pendebitan rekening melalui CMS dan Kartu Debit harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pendebitan Rekening (SPPR) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.05/2016
3.  Penarikan Tunai melalui Teller Bank :
   • Dalam penarikan tunai melalui teller pada Bank Umum, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu beserta KPA/pejabat pembuat komitmen atas nama KPA membuat dan menandatangani Surat Pendebitan Rekening (SPR) sesuai format PMK Nomor 183/PMK.05/2019.
   • Penarikan tunai melalui teller pada Bank Umum harus melampirkan SPR kepada Bank Umum