Dengan sistem terbaru yang bisa diakses secara online ini, KPPN Samarinda menjanjikan pelayanan lebih cepat akurat, dan transparan. Sehingga pencairan keuangan dari APBN kepada daerah maksimal perlu waktu hanya satu jam.
Karena itu, di sela peluncuran program tersebut kemarin juga didemonstrasikan cara pelayanan terbaru yang memakan waktu mengambil nomor antrean hingga penerbitan surat pencairan dana. bisa dibuktikan, proses layanan terhadap setiap mitra kerja hanya perlu waktu 15 menit, sebut Armin MT Tambunan kepala KPPN Samarinda. upaya itu dilakukan memberikan jaminan terhadap pencairan anggaran yang didanai melalui APBN baik berupa dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi (DAK).
ini bagian reformasi bidang perbendaharaan Negara untuk memberikan pelayanan cepat akurat, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kata Soritaon Siregar, Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, kemarin.
Soritaon minta reformasi yang dilakukan KPPN didukung instansi atau satuan kerja terkait di daerah sebagai dasar percepatan pelayanan pencairan keuangan. Apabila reformasi di KPPN diiringi dengan percepatan proses kelengkapan data di daerah, tidak ada alasan bagi KPPN untuk menunda pencairan dana melalui bank yang ditunjuk.
Bahkan, apabila terjadi data pelengkap dan proses pencairan sudah siap, ternyata pihak bank terlambat memproses pendanaannya, maka bank tersebut bisa kena denda tegas Soritaon.
Dengan program baru itu diharapkan, tidak ada lagi keterlambatan pencairan dana APBN bagi daerah, karena selama ini yang terjadi adalah berbagai proses dan berkas kelengkapan pencairan dana umumnya baru diserahkan pada Mei dan Juni setiap tahun.
Dengan kondisi itu, otomatis, pencairan dana terhambat bahkan sering terjadi permohonan pencairan dana numpuk pada Desember yang akan berakibat tidak akuratnya kinerja karena terburu-buru. Kepala Kanwil XIX Ditjen Perbendaharaan Samarinda Her Basuki mengatakan pengelolaan untuk sejumlah daerah di Kaltim cukup besar dan setiap tahun terus meningkat. Sebagai gambaran, 2007 tadi, anggaran berupa DAU dan DAK memcapai Rp. 10 triliun dan pada 2008 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar Rp. 11 triliun Pencairan dana tepat waktu. (eff)
