Buku profil ini merupakan ringkasan dari upaya Kantor Pusat DJPb dalam mengimplementasikan nilai-nilai PUG baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis di bidang perbendaharaan, selaras dengan visi “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”.
Kehadiran Buku Profil Implementasi Pengarusutamaan Gender ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak atas berbagai upaya DJPb dalam mengimplementasikan PUG, sekaligus meenjadi pembuka wawasan terkait nilai-nilai PUG untuk ditularkan kepada mitra kerja DJPb. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan negara, kami menyadari bahwa terdapat perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan.
Menyadari hal tersebut, Kantor Pusat DJPb berusaha mengakomodasi perbedaan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang responsif gender sehingga keadilan gender di lingkungan DJPb dapat diwujudkan.
Selain itu, dalam rangka mengawal APBN baik dalam hal pengelolaan kas negara, maupun dalam hal penyaluran, monitoring, evaluasi, serta pertanggungajawaban dana APBN, DJPb berupaya mengakomodasi pelaksanaan tugas tersebut dengan melaksanakan keadilan gender. Oleh karena itu, dalam buku profil ini, dimuat pula berbagai kebijakan responsif gender yang bersentuhan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh berbagai pihak.
Kehadiran Buku Profil Implementasi Pengarusutamaan Gender ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak atas berbagai upaya DJPb dalam mengimplementasikan PUG, sekaligus meenjadi pembuka wawasan terkait nilai-nilai PUG untuk ditularkan kepada mitra kerja DJPb. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan negara, kami menyadari bahwa terdapat perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan.
Menyadari hal tersebut, Kantor Pusat DJPb berusaha mengakomodasi perbedaan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang responsif gender sehingga keadilan gender di lingkungan DJPb dapat diwujudkan.
Selain itu, dalam rangka mengawal APBN baik dalam hal pengelolaan kas negara, maupun dalam hal penyaluran, monitoring, evaluasi, serta pertanggungajawaban dana APBN, DJPb berupaya mengakomodasi pelaksanaan tugas tersebut dengan melaksanakan keadilan gender. Oleh karena itu, dalam buku profil ini, dimuat pula berbagai kebijakan responsif gender yang bersentuhan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh berbagai pihak.