FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP II PERUBAHAN KE-2 PP23/2005
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. PPK-BLU) kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Perubahan Ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum" pada Bulan Oktober 2015 di Bali.
FGD dihadiri perwakilan BLU dari tiga jenis bidang layanan, yaitu: bidang layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya, serta perwakilan kementerian/lembaga selaku pembina teknis.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, R. Wiwin Istanti, membuka kegiatan FGD ini. "FGD kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari FGD internal DJPB yang diadakan tanggal 10 September 2015 di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur", jelasnya dalam pembukaan. Direktur PPK-BLU, Djoko Hendratto turut menjelaskan tujuan dari FGD ini, bahwa Dit.PPK-BLU selaku konseptor regulasi membutuhkan masukan/aspirasi dari BLU dan pembina teknis guna menyamakan persepsi terhadap substansi yang nantinya akan diatur dalam perubabahan PP 23/2005.
Diskusi dibagi dalam tiga group dan berjalan sangat interaktif. Para peserta aktif menyampaikan masukan terhadap substansi perubahan PP23/2005. Terdapat beberapa substansi yang menjadi topik hangat diskusi, antara lain: kelembagaan, kontrak kinerja, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), tarif layanan, remunerasi, piutang, utang, investasi, pendayagunaan aset, Kerja Sama Operasional (KSO), Kerja sama SDM dan Managerial (KSM), akuntansi dan pelaporan, pejabat pengelola, dewan pengawas, SPI, dan aparatur BLU.
Kegiatan FGD ditutup oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Wiwieng Handayaningsih. "Persamaan persepsi sangat diperlukan dalam menyusun dan menjalankan sebuah peraturan, melalui FGD ini kita telah menuju ke arah sana", tutupnya.
