Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, mengamanatkan  bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan alokasi anggaran, dan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. sehingga akuntabilitas yang merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina keuangan BLU. Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi tersebut, pada Tahun 2025 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU telah melaksanakan semua rencana kerja sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat agenda pengembangan aplikasi SAKTI BLU untuk modul pembayaran yang bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Pengembangan aplikasi SAKTI BLU di tahun 2026 masih akan diteruskan untuk modul modul lainnya.

LAKIN Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tahun 2025 ini menjadi gambaran pengelolaan kinerja dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Diharapkan informasi yang didapat bisa dipergunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik stakeholders, masyarakat. LAKIN ini sekaligus merupakan salah satu alat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seluruh jajaran pegawai Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Badan Layanan Umum sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, mengamanatkan  bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, penggunaan alokasi anggaran, dan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. sehingga akuntabilitas yang merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina keuangan BLU. Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi tersebut, pada Tahun 2024 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU telah melaksanakan semua rencana kerja sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, ada 2 (dua) agenda besar pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu agenda pemberdayaan UMKM yang melibatkan Kantor Vertikal DJPb dalam memberikan pembinaan dan pengetahuan agar UMKM naik kelas; serta agenda pengembangan dan implementasi aplikasi SAKTI BLU untuk modul penganggaran yang bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Pengembangan aplikasi SAKTI BLU di tahun 2025 masih akan diteruskan untuk modul-modul lainnya.

LAKIN Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU tahun 2024 ini menjadi gambaran pengelolaan kinerja dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Diharapkan informasi yang didapat bisa dipergunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik stakeholders, masyarakat. LAKIN ini sekaligus merupakan salah satu alat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seluruh jajaran pegawai Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Badan Layanan Umum sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan
terhadap masyarakat.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pelaksanaan dan analisis data Badan Layanan Umum, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU).

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat PPKBLU Tahun 2023, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Kinerja Lainnya. Pada tahun 2023 Direktorat Pembinaan PKK BLU menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) IKU yang telah tercapai secara keseluruhan. Selain itu, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juga telah menyampaikan 2 (dua) Inisiatif Strategis untuk mendukung ketercapaian IKU yaitu:

1. Persentase tingkat implementasi aplikasi BIOS: Big Data Layanan BLU, berupa integrasi data layanan BLU lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BLU lingkup Kementerian Kesehatan sehingga monitoring data layanan sehingga dapat dipantau melalui aplikasi BIOS. Data-data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
2. Tingkat kemandirian BLU: Integrated Cash Management, yaitu konsep pemanfaatan atau optimalisasi idle cash yang ada pada BLU sehingga bisa meningkatkan PNBP.

Tahun 2023 juga terdapat inovasi yaitu BLU Service and Governance Maturity Rating atau BLU SMART yang merupakan mekanisme pengukuran dan pemetaan kinerja BLU yang komprehensif & End to End terhadap semua aspek tata kelola dan layanan yang terdiri atas 6 aspek dan 23 indikator pengukuran. Sebelum adanya BLU SMART, mekanisme penilaian kinerja BLU dilakukan secara manual dengan metode yang beragam dan hanya dilakukan pengukuran pada capaian target keuangan dan layanan saja, sehingga tidak memotret proses manajemen yang terjadi di dalam BLU. Dengan adanya BLU SMART, kini penilaian kinerja menggunakan satu metode/alat ukur yang sama yang dapat digunakan oleh seluruh BLU. Alat ukur ini telah disusun dengan melakukan benchmarking dari berbagai best practice yang ada baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan PENG-1/SJ.2/2023, BLU SMART terpilih menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) inovasi terbaik Kluster Kantor Pusat dan diusulkan sebagai Finalis Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2023.

LAKIN Direktorat Pembinaan PK BLU tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus merupakan salah satu alat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seluruh jajaran pegawai Direktorat Pembinaan PK BLU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Badan Layanan Umum sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban visi misi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun anggaran 2020