Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 2 Oktober 2025, sebagai sarana untuk mendengar aspirasi pengguna layanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari perwakilan 5 unsur masyarakat diantaranya stakeholders, pengguna layanan (pimpinan dan jajaran BLU), akademisi (Widyaiswara Ahli Utama), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terbuka dan partisipatif, dengan antusiasme tinggi para peserta dalam menyampaikan saran konstruktif untuk perbaikan penerapan standar pelayanan pada Direktorat PPKBLU.
Kegiatan FKP tersebut, yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, berisi dialog dan diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. FKP diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, memungkinkan masyarakat mengusulkan, memberikan masukan, dan saran kepada penyelenggara layanan publik atas layanan yang diterima.
Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Direktorat PPKBLU memiliki 3 (tiga) layanan utama sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu Penetapan Satker Menjadi BLU, Penetapan Tarif BLU, dan Penetapan Remunerasi BLU. Penyelenggaraan FKP ini merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan standar pelayanan, serta mengidentifikasi masukan perbaikan dalam penerapan standar pelayanan berikutnya.
Membuka kegiatan tersebut, Direktur PPKBLU, Meirijal Nur, berharap bahwa forum tersebut dapat menjadi sarana penyampaian masukan dan saran konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan layanan Direktorat PPKBLU di masa mendatang.
“Direktorat PPKBLU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui penyempurnaan berkelanjutan, baik dalam aspek sistem maupun tata kelola. Oleh karena itu, dalam forum ini, rekan-rekan akan menyampaikan materi mengenai layanan penetapan BLU dan tarif BLU. Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan masukan dan saran konstruktif yang akan menjadi bahan berharga dalam memperbaiki dan menyempurnakan layanan kami,” ujar Meirijal Nur.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang alur dan standar pelayanan Direktorat PPKBLU oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU, Dwi Apriany, dan Kepala Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi BLU, Edy Santoso.
Dalam kesempatan tersebut, Herru Widiatmanti, selaku Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia sekaligus Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, mengapresiasi terselenggaranya FKP pada Direktorat PPKBLU sebagai bentuk dialog partisipatif antara penyelenggara layanan publik dan pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Herru Widiatmanti mengusulkan agar informasi terkait pemenuhan standar pelayanan minimum, penilaian kinerja BLU, proses bisnis layanan, mekanisme pengaduan, serta informasi tarif dapat dibuka dan dipublikasikan secara luas agar akuntabilitas dapat terwujud secara nyata.
Pada sesi diskusi, Ary Dekky Hananto, perwakilan BLU Pusat Investasi Pemerintah, menyampaikan masukan terkait Indikator Kinerja Utama Pendapatan Layanan. “Kebijakan penurunan tarif mengakibatkan penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan untuk mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pendapatan Layanan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Edy Santoso menjelaskan bahwa tantangan tersebut mendorong BLU untuk memberikan layanan prima tanpa membebani masyarakat, ditunjukkan dengan penurunan tarif layanan. BLU diharapkan memiliki perspektif inovasi dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan volume pengguna layanan. Selain itu, perlu koordinasi dan konsultasi antara pembina keuangan dengan BLU terkait pencapaian Indikator Kinerja Utama Pendapatan Layanan.
Menutup sesi diskusi, RSPAD Gatot Subroto menyampaikan saran terkait ketersediaan sarana atau media untuk memonitor proses pengajuan dan penetapan tarif pada BLU. Edy Santoso menanggapi bahwa saat ini sedang dikembangkan BIOS untuk menjadi aplikasi single source of truth yang memiliki kemampuan data analytic yang optimal. Proses pengusulan dilaksanakan melalui aplikasi BIOS, namun proses internal dari satuan kerja kepada pimpinan kementerian/lembaga belum dapat difasilitasi dalam aplikasi tersebut. Sementara itu, fitur monitoring proses pengajuan tarif layanan secara keseluruhan masih dalam tahap pengembangan. (SNI/2025)
