POTRET MAKRO EKONOMI DAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI BANTEN
TRIWULAN II TAHUN 2021
Sebagai instrumen fiskal yang dikelola oleh Pemerintah, APBN dan APBD harus dapat diformulasikan secara tepat untuk mendorong pertumbuhan, pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, APBN dan APBD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik tingkat nasional maupun global. Untuk level daerah yang perlu diperhatikan adalah laju dan tingkat Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), dan indikator lainnya yang menunjukan kemandirian daerah dalam menghimpun penerimaan dan mengalokasikan belanjanya dalam APBD.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten triwulan II tahun 2021 tumbuh 0,27 persen (q-to-q). Struktur PDRB triwulan II 2021 masih didominasi kelompok sektor tersier yang mencapai 48,72 persen, sektor sekunder 45,06 persen dan sektor yang mendayagunakan sumber-sumber alam hanya mencapai 6,22 persen
Tren tingkat inflasi bulanan yang rendah di Banten sejak awal tahun 2021 berkisar 0 persen sampai dengan dibawah 0,5 persen merupakan dampak pandemi yang masih belum jelas berakhirnya, bahkan pada bulan Juni 2021 di Provinsi Banten mengalami deflasi sebesar 0,17 persen. Penyebab paling dominan terjadinya deflasi akibat turunnya indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan kondisi variatif, dimana tingkat pengangguraan (TPT) di Provinsi Banten berdasarkan rilis BPS pada Februari 2021 sebesar 9,01 persen, di atas angka nasional sebesar 6,26 persen, namun angka TPT tersebut lebih rendah dari target/proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Banten TA 2021 sebesar 10,10 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) Banten sejak awal tahun 2021 sampai triwulan II-2021 menunjukkan penurunan setiap bulannya, pada bulan April dan Mei NTP Banten berada di posisi empat di antara provinsi di pulau Jawa, kemudian turun ke urutan lima pada bulan Juni 2021.
Realisasi pendapatan negara di Banten pada Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp23.186,42 miliar atau 38,63 persen dari target, menurun sebesar 18,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, bahkan munculnya virus varian baru yang lebih cepat menular disinyalir merupakan faktor pendorong diturunkannya target penerimaan negara menjadi lebih realistis. Realisasi belanja negara sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp12,56 atau 45,61 persen dari target, menurun 0,40 persen dai periode triwulan II-2020
Realisasi pendapatan APBD se-Provinsi Banten Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp17.224,84 miliar atau 52,20 persen dari target, tumbuh 13,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja triwulan II tahun 2021 sebesar Rp11.393,59 miliar atau 29,51 persen dari target dengan realisasi belanja modal baru mencapai 8,80 persen.
Jika ditinjau dari hasil analisis proporsi dan perbandingan, pendapatan konsolidasian mengalami tumbuh 12,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja negara konsolidasian mencapai Rp16,675,01 miliar tumbuh 6,88 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 (y-o-y). Pendapatan konsolidasian triwulan II tahun 2021 didominasi oleh pendapatan perpajakan 92,35 persen, pendapatan bukan pajak 7,65 persen, dan pendapatan hibah 0 persen. Sementara dari sisi belanja konsolidasian, belanja konsolidasian Banten didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp13,85 triliun atau 88,42 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp1,81 triliun atau 11,58 persen dari total belanja konsolidasian, atau naik 40,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
Demikian potret singkat kondisi makro ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Banten pada Triwulan II tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat melalui link KFR22021.
