Dashboard Ketahanan Energi

: Uncategorised; Dilihat: 1253

Dashboard Ketahanan Energi

Dashboard Ketahanan Energi

Ketahanan Energi, sebagaimana diamanatkan dalam Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi yang stabil, terjangkau, dan ramah lingkungan. Program ini berfokus pada diversifikasi sumber energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta peningkatan efisiensi konsumsi energi guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mewujudkan kemandirian energi nasional. Informasi yang ditampilkan menjadi wujud transparansi pemerintah sekaligus sarana bagi masyarakat untuk memahami arah pembangunan energi daerah dalam mendukung tercapainya ketahanan energi nasional.

Update Informasi 19 September 2025

Dasar Hukum
Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Potensi EBT (MWh)
Energi Air (termasuk Mini/Mikro Hidro) :
Energi Surya : 50 MW
Energi Angin : 100
Energi Panas Bumi : 651 MW
Energi Arus Laut :
Bio Energi :

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Banten sudah diimplementasi sebanyak 144 ribu Plg untuk mendukung target nasional bauran energi terbarukan;
Rencana GITET Cikande beserta SUTET dan outlet 150 kV dimaksudkan sebagai tambahan pasokan Sub sistem Cilegon yang didominasi oleh pelanggan KTT serta membagi sub sistem yang saat ini dipasok hanya dari sisi Barat Banten;
Sedang dikembangkan Energi Bayu/ Potensi Energi angin di Prov. Banten dan tetap dilakukan kajian lebih lanjut untuk terkait potensi PLTB di Banten;
Banten termasuk dalam target Program Konversi PLTD ke EBT tahap awal (Tahap I) untuk mengubah pembangkit berbahan bakar BBM yang akan digantikan dengan pembangkit EBT dan teknologi EBT yang akan digunakan menyesuaikan potensi energi setempat.

Isu Strategis

Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi;
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik;
Banten memiliki lumbung energi untuk energi listrik namun bahan baku primer untuk energi listrik Banten harus diimpor dari luar;
Pelu kajian yang berbeda juga untuk menilai kelayakan proyek PLTB di Banten, terutama skala besar.

Rekomendasi

Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten;
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT maupun energi bayu di Banten dan dalam menggali potensi serta menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi.

Update Informasi 12 September 2025

Dasar Hukum
Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Potensi EBT (MWh)
Energi Air (termasuk Mini/Mikro Hidro) :
Energi Surya : 50 MW
Energi Angin : 100
Energi Panas Bumi : 651 MW
Energi Arus Laut :
Bio Energi :

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Banten sudah diimplementasi sebanyak 144 ribu Plg untuk mendukung target nasional bauran energi terbarukan;
Rencana GITET Cikande beserta SUTET dan outlet 150 kV dimaksudkan sebagai tambahan pasokan Sub sistem Cilegon yang didominasi oleh pelanggan KTT serta membagi sub sistem yang saat ini dipasok hanya dari sisi Barat Banten;
Sedang dikembangkan Energi Bayu/ Potensi Energi angin di Prov. Banten dan tetap dilakukan kajian lebih lanjut untuk terkait potensi PLTB di Banten;
Banten termasuk dalam target Program Konversi PLTD ke EBT tahap awal (Tahap I) untuk mengubah pembangkit berbahan bakar BBM yang akan digantikan dengan pembangkit EBT dan teknologi EBT yang akan digunakan menyesuaikan potensi energi setempat.

Isu Strategis

Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi;
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik;
Banten memiliki lumbung energi untuk energi listrik namun bahan baku primer untuk energi listrik Banten harus diimpor dari luar;
Pelu kajian yang berbeda juga untuk menilai kelayakan proyek PLTB di Banten, terutama skala besar.

Rekomendasi

Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten;
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT maupun energi bayu di Banten dan dalam menggali potensi serta menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi.

Update Informasi 4 September 2025

Dasar Hukum
Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Potensi EBT (MWh)
Energi Air (termasuk Mini/Mikro Hidro) :
Energi Surya : 50 MW
Energi Angin : 100
Energi Panas Bumi : 651 MW
Energi Arus Laut :
Bio Energi :

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Banten sudah diimplementasi sebanyak 144 ribu Plg untuk mendukung target nasional bauran energi terbarukan;
Rencana GITET Cikande beserta SUTET dan outlet 150 kV dimaksudkan sebagai tambahan pasokan Sub sistem Cilegon yang didominasi oleh pelanggan KTT serta membagi sub sistem yang saat ini dipasok hanya dari sisi Barat Banten;
Sedang dikembangkan Energi Bayu/ Potensi Energi angin di Prov. Banten dan tetap dilakukan kajian lebih lanjut untuk terkait potensi PLTB di Banten.

Isu Strategis

Kurangnya kajian dan sumber daya yang memiliki keahlian/kompeten dalam mengembangkan proyek energi terbarukan/EBT di Prov. Banten;
Perlu sinergi dan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) dalam mendukung pengembangan proyek energi potensial di Banten seperti pengembangan WKP panas bumi di Prov. Banten;
Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi;
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik;
Banten memiliki lumbung energi untuk energi listrik namun bahan baku primer untuk energi listrik Banten harus diimpor dari luar;
Pelu kajian yang berbeda juga untuk menilai kelayakan proyek PLTB di Banten, terutama skala besar.

Rekomendasi

Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten;
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten;
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT maupun energi bayu di Banten dan dalam menggali potensi serta menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi.

Update Informasi 29 Agustus 2025

Dasar Hukum
Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Potensi EBT (MWh)
Energi Air (termasuk Mini/Mikro Hidro) :
Energi Surya : 50 MW
Energi Angin :
Energi Panas Bumi : 40 MW
Energi Arus Laut :
Bio Energi :

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pada Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan lelang WKP untuk Prov. Banten;
Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.
Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Banten sudah diimplementasi sebanyak 144 ribu Plg untuk mendukung target nasional bauran energi terbarukan;
Rencana GITET Cikande beserta SUTET dan outlet 150 kV dimaksudkan sebagai tambahan pasokan Sub sistem Cilegon yang didominasi oleh pelanggan KTT serta membagi sub sistem yang saat ini dipasok hanya dari sisi Barat Banten.

Isu Strategis

Adanya penolakan masyarakat terkait dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek energi terbarukan;
Kurangnya kajian dan sumber daya yang memiliki keahlian/kompeten dalam mengembangkan proyek energi terbarukan/EBT di Prov. Banten;
Perlu sinergi dan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) dalam mendukung pengembangan proyek energi potensial di Banten seperti pengembangan WKP panas bumi di Prov. Banten;
Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi;
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik;
Banten memiliki lumbung energi untuk energi listrik namun bahan baku primer untuk energi listrik Banten harus diimpor dari luar.

Rekomendasi

Relokasi masyarakat sekitar lokasi proyek dengan mekanisme ganti untung;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT di Banten dan dalam menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi;
Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten;
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten.
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar.

Update Informasi 22 Agustus 2025

Dasar Hukum

Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pada Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan lelang WKP untuk Prov. Banten;
Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.

Isu Strategis

Adanya penolakan masyarakat terkait dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek energi terbarukan;
Kurangnya kajian dan sumber daya yang memiliki keahlian/kompeten dalam mengembangkan proyek energi terbarukan/EBT di Prov. Banten;
Perlu sinergi dan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) dalam mendukung pengembangan proyek energi potensial di Banten seperti pengembangan WKP panas bumi di Prov. Banten;
Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi;
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik;
Banten memiliki lumbung energi untuk energi listrik namun bahan baku primer untuk energi listrik Banten harus diimpor dari luar.

Rekomendasi

Relokasi masyarakat sekitar lokasi proyek dengan mekanisme ganti untung;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT di Banten dan dalam menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi;
Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten;
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten.
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar.

Update Informasi 15 Agustus 2025

Dasar Hukum

Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Analisis Perkembangan Implementasi Program

Pada Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan lelang WKP untuk Prov. Banten;
Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2050;
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM Prov. Banten memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.

Isu Strategis

Relokasi masyarakat sekitar lokasi proyek dengan mekanisme ganti untung;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT di Banten dan dalam menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi;
Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten;
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten.
Perlu dilakukan kajian terkait bahan baku primer terkait energi listrik di Prov. Banten sebagai alternatif selain dengan mengimpor dari luar.

Rekomendasi

Relokasi masyarakat sekitar lokasi proyek dengan mekanisme ganti untung;
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT di Banten dan dalam menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi;
Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten;
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten;
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten.

Update Informasi 7 Agustus 2025

Dasar Hukum

Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Banten Tahun 2022-2050

Target Awal (masih dinamis)

Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar panas bumi dengan potensi 80 MW
Target Potensi EBT Tahun 2025 sebesar 11,2%
Rumah tangga berlistrik 100% di Prov. Banten

Keberadaan Program

Pada Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan lelang WKP.
Banten menjadi lumbung energi listrik namun bahan baku primer masih diimpor dari luar.
Sesuai kebijakan energi nasional, EBT dan gas bumi diutamakan sebagai energi primer. Capaian EBT Prov. Banten Tahun 2024 sebesar 7,9% dengan target pada Tahun 2050 sebesar 16,8%.

Sumber dan Kinerja Pendapatan

Sumber realisasi ketahanan energi hanya bersumber dari APBD dan Swasta.

Manfaat

Menurunkan Ketergantungan pada Energi Fosil.
Meningkatkan Ketahanan Energi Daerah.
Menyediakan ketersediaan energi yang stabil, bersih dan terbarukan sesuai potensi Prov. Banten.

Koordinasi yang telah Dilakukan

Pemkab Lebak bersama Dinas ESDM Banten mempromosikan investasi untuk pengembangan WKP yang potensial di Prov. Banten (2 lokasi WKP potensial terdapat di Kab. Lebak).
Kanwil DJPb Prov. Banten telah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Prov. Banten dalam rangka mengawal implementasi ketahanan energi di wilayah Banten terutama untuk mencapai potensi EBT di Prov. Banten.

Perkembangan Implementasi Program

Pelaksanaan rencana umum energi daerah Provinsi Banten masih dalam proses tahap lelang karena proyek bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.
Pemprov Banten melalui Dinas ESDM memberikan bantuan sosial berupa pemasangan listrik untuk membantu rumah tangga miskin yang belum berlistrik.

Isu Strategis

Adanya penolakan masyarakat terkait dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek energi terbarukan.
Kurangnya kajian dan sumber daya yang memiliki keahlian/kompeten dalam mengembangkan proyek energi terbarukan/EBT di Prov. Banten.
Perlu sinergi dan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) dalam mendukung pengembangan proyek energi potensial di Banten seperti pengembangan WKP panas bumi di Prov. Banten.
Dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar dalam mengembangkan proyek energi.
Rumah tangga berlistrik belum 100% di Banten meskipun Banten disebut sebagai lumbung listrik.

Rekomendasi

Relokasi masyarakat sekitar lokasi proyek dengan mekanisme ganti untung.
Perlu perekrutan tenaga ahli yang kompeten dalam mengembangkan EBT di Banten dan dalam menentukan mitigasi resiko terkait dampak lingkungan yang akan terjadi.
Pemprov dan Pemda aktif berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam melalukan percepatan pembangunan proyek energi dan penentuan WKP yang masih menjadi potensial di Banten.
Menetapkan payung hukum dan ketentuan yang jelas untuk memberi kepastian terkait proyek energi agar dapat menarik investor dalam membantu pengembangan proyek di Banten.
Pemprov Banten dan Kementerian ESDM agar bersinergi untuk melakukan percepatan pemasangan listrik untuk seluruh rumah tangga di Banten.

Profil

Visi Misi Kanwil DJPb

Dashboard Ketahanan Energi

Search