Siaran Pers 03 2026

Jakarta, Maret 2026 - Kondisi perekonomian dan fiskal Jakarta terpantau optimis di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Meskipun terdapat tekanan pada harga komoditas, optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi jangka pendek masih tumbuh moderat. Hal ini tidak terlepas dari peran APBN dan APBD yang terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas perkonomian di Jakarta.

Hingga Akhir Februari 2026, kinerja APBN dan APBD menunjukkan perkembangan positif. Akselerasi belanja tercatat lebih kuat dibandingkan pendapatan dalam rangka stimulus fiskal sebagai shock absorber di tengah tekanan konflik geopolitik.

Kondisi Ekonomi Makro

Per Februari 2026 terjadi tekanan inflasi yang meningkat di tengah ketidakpastian global dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi tahunan Februari 2026 berada di level 4,91% (yoy) seiring tidak terulangnya diskon tarif listrik serta dampak kenaikan harga emas perhiasan di tengah ketidakpastian geopolitik. Sampai dengan akhir Februari 2026, indikator optimisme masyarakat terhadap perekonomian jangka pendek di Jakarta masih naik meskipun mengalami sedikit perlambatan. Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 146,19 didorong optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang naik 1,95% (yoy) di level 134,29 dan juga naiknya ekspektasi konsumen 0,06% (yoy) di level 158,20.

Kinerja Fiskal

Kinerja APBN hingga akhir Februari 2026 tercatat mengalami kenaikan Pendapatan dan Belanja. Akselerasi Belanja yang lebih kuat dibandingkan Pendapatan merupakan strategi stimulus fiskal sebagai shock absorber di tengah eskalasi konflik geopolitik. Hingga 28 Februari 2026, Belanja APBN terserap Rp308,05 T atau 13,03% dari target, naik signifikan 67,46% (yoy).

1. Belanja K/L mencapai Rp114,93 T atau 10,25% dari pagu, naik 0,38% (yoy). Highlight penyaluran bulan Februari antara lain Badan Gizi Nasional Rp19,42T, mayoritas untuk Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Anak Sekolah di Seluruh Indonesia. Kementerian Sosial Rp11,97T, mayoritas untuk Pelaksanaan Bantuan Program Sembako. Kepolisian Republik Indonesia Rp11,07T, mayoritas untuk Pengembangan Peralatan Polri sebesar Rp8,47T, serta Tunjangan Hari Raya sebesar 7,01 T kepada 1,05 juta penerima.
2. Belanja Non K/L mencapai Rp191,17 T atau 15,55% dari pagu, naik signifikan 188,70% (yoy). Highlight penyaluran bulan Februari digunakan untuk Kegiatan Pembayaran Kewajiban Utang, Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam bentuk Kontribusi Sosial, dan Program pengelolaan Subsidi Energi.
3. Dukungan APBN melalui Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp1,94 T atau 13,96% dari pagu. Realisasi ini digunakan untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Bagi Hasil.

Kinerja Pendapatan APBN hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp243,44 T atau 12,16% dari target, tumbuh 26,79% (yoy), terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak masih menunjukkan trend kenaikan seiring membaiknya kinerja PPN dalam rangka aktivitas ekonomi sektor perdagangan menjelang Hari Raya. Hingga 28 Februari 2026, pendapatan Pajak mencapai Rp185,51 T atau 11,58% dari pagu, tumbuh 48,68% (yoy).
2. Akhir Februari 2026, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami perbaikan didukung membaiknya kinerja Bea Masuk. Hingga 28 Februari penerimaan mencapai Rp3,58 T atau 14,77% dari pagu, naik 4,93% (yoy).
3. Kinerja PNBP masi mengalami kontraksi akibat adanya penurunan pendapatan migas dan laba BUMN. Hingga 28 Februari kienrja PNBP mencapai Rp54,30 T atau 14,48% dari pagu, terkontraksi 14,85% (yoy).

Kinerja APBD

Kinerja APBD Jakarta hingga 28 Februari 2026 tercatat mengalami peningkatan Belanja di tengah dinamika realisasi Pendapatan. Pendapatan APBD Jakarta mencapai Rp3,46 T atau 4,84% dari target, terkontraksi 62,97% (yoy). Kontraksi ini utamanya disebabkan penurunan PAD dan Pendapatan Transfer. Belanja APBD mencapai Rp3,98 T atau 5,36% dari target, naik 4,20% (yoy). Kenaikan didorong oleh kenaikan Belanja Bansos, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai, sementara Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan pada periode ini.

Pada Februari 2026, perekonomian jangka pendek menghadapi tekanan inflasi di tengah ketidakpastian global dan momentum HBKN, sementara optimisme konsumen masih terjaga meski melambat. Dalam kondisi ini, peran fiskal semakin dominan dengan akselerasi belanja APBN yang melampaui pertumbuhan pendapatan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di tingkat daerah, peningkatan realisasi belanja APBD DKI Jakarta di tengah pendapatan yang fluktuatif menunjukkan penguatan dukungan terhadap program prioritas dan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, sinergi APBN dan APBD menjadi kunci dalam mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus memastikan efektivitas belanja pemerintah bagi pembangunan yang berkelanjutan.