Siaran Pers 08 2026

Jakarta, Juli 2026 – Berdasarkan hasil pemantauan kondisi ekonomi regional, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta mencermati bahwa perekonomian DKI Jakarta hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global. Optimisme masyarakat masih terjaga, aktivitas ekonomi tetap berlangsung dengan baik, dan berbagai indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa fondasi ekonomi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan salah satu motor penggerak perekonomian nasional masih tetap kuat.

Dalam mendukung kondisi tersebut, APBN terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Belanja pemerintah terus diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan daya beli masyarakat, hingga berbagai program prioritas nasional yang memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di DKI Jakarta. Di sisi lain, kinerja penerimaan negara yang tetap terjaga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi makro

Inflasi tahunan Juni 2026 mencapai 2,78%, masih disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, harga bensin dan angkutan udara akibat tekanan krisis energi. Optimisme masyarakat terhadap perekonomian jangka pendek di Jakarta masih berada di level optimis. Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 144,40. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) masyarakat berada di level 135,10, sementara itu Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) di level 153,70.

Kinerja APBN

Kinerja APBN di Jakarta masih dinamis dengan pertumbuhan Belanja dan Pendapatan Negara. Hingga 30 Juni 2026, Belanja APBN terserap Rp1.088,30 T atau 43,27% dari target, tumbuh 26,57% (yoy).

1. Belanja K/L terserap Rp443,01 T atau 37,3% dari pagu, naik 39,31% (yoy). Highlight penyaluran Belanja ini pada bulan Juni antara lain: (1) Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp101,26 T, mayoritas untuk Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi Anak Sekolah di Seluruh Indonesia sebesar Rp89,25 T, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp47,06 T, mayoritas untuk Pengembangan Peralatan Polri sebesar Rp27,74 T, (3) Kementerian Pertahanan sebesar Rp46,09 T, mayoritas Pengadaan/Harwat Alutsista Strategis sebesar Rp21,11 T.
2. Belanja Non K/L terserap Rp640,37 T atau 49,57% dari pagu, naik 18,19% (yoy). Highlight penyaluran bulan Juni antara lain: (a) Program Pengelolaan Utang Negara Rp292,29 T, (b) Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp123,98 T, mayoritas untuk Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM, dan (c) Program Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp118,02 T, mayoritas untuk Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial.
3. Dukungan APBN ke Daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4,92 T atau 35,39% dari pagu, turun 52,71% (yoy). Penyaluran TKD meliputi Transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kinerja Pendapatan APBN hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.036,94 T atau 54,83% dari target, naik 30,43% (yoy).

1. Pendapatan Pajak masih terjaga positif dengan capaian Rp731,17 T atau 45,63% dari target, tumbuh 22,43% (yoy). Kinerja ibaik ini didukung oleh akselerasi kinerja PPh dan PPN seiring membaiknya kinerja sektor utama perpajakan diikuti penurunan restitusi seiring meningkatnya mitigasi restitusi pada komoditas SDA.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih melanjutkan tren positifnya didukung pertumbuhan seluruh komponen penerimaan. Hingga 30 Juni, penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp12,18 T atau 50,14% dari target, naik 24,41% (yoy).
3. Kinerja PNBP naik didorong pertumbuhan SDA Non Migas dan PNBP Lainnya. Hingga akhir Juni realisasi PNBP mencapai Rp232,49 T atau 88,03% dari target, naik 64,65% (yoy). Realisasi PNBP naik utamanya berasal dari kenaikan PNBP Lainnya didorong oleh naiknya Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kinerja APBD

Kinerja APBD Jakarta hingga 30 Juni 2026 mengalami kontraksi, namun tetap mencatatkan surplus. Pendapatan APBD Jakarta mencapai Rp29,00 T atau 40,58% dari target, terkontraksi 29,40% (yoy). Kontraksi APBD Jakarta utamanya disebabkan penurunan signifikan Pendapatan Transfer sebesar 81,65% (yoy) dan PAD juga terkontraksi sebesar 1,28% (yoy). Belanja APBD mencapai Rp24,73 T atau 33,30% dari target, termoderasi 3,10% (yoy). Penurunan ini utamanya karena penurunan Belanja Operasi sebesar 2,47% (yoy) dan Belanja Modal sebesar 37,79% (yoy).

Perkembangan ekonomi DKI Jakarta hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah ketidakpastian global. Kinerja APBN yang terjaga terus berperan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Meskipun kinerja APBD DKI Jakarta mengalami kontraksi akibat penurunan pendapatan, pengelolaan fiskal daerah masih mampu mencatatkan surplus yang mencerminkan kondisi fiskal yang tetap sehat. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah guna menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.