Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.
Executive Summary
Pada triwulan I ini Provinsi Jambi masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini karena pada periode ini banyak sekali indikator ekonomi yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 4,77% pada akhir tahun masih terkontraksi sebesar -0,33%. Ekspor impor yang diharapkan mampu tumbuh saat ini masih mengalami penurunan dengan nilai ekspor sebesar 510,92 Miliar dan Impor sebesar 6,78 Miliar. Tantangan lainnya yang juga masih harus diselesaikan adalah bagaimana membuka lapangan kerja baru karena tingkat pengangguran terbuka saat ini masih cukup tinggi di angka 4,76% dari target 2,8%. Namun berita baiknya tingkat inflasi masih cukup terjaga dengan tingkat 0,52% dari target 3% yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai tukar petani juga terus mengalami perbaikan dan meningkat di level 122,17.
Peran belanja pemerintah pada periode ini masih terlihat belum terlalu signifikan. Capaian penerimaan perpajakan periode ini telah mencapai 1.003,66 Miliar (19,66%) dan PNBP mencapai 182,15 Miliar (60,10%) sehingga total penerimaan telah mencapai 1.185,22 Miliar (21,93%). Sedangkan dari sisi belanja telah mencapai 4.043,02 Miliar (19,68%) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 489,83 Miliar (19,66%), Belanja Barang sebesar 329,47 Miliar (11,76%), Belanja Modal sebesar 307,32 Miliar (16,36%), Transfer ke Daerah sebesar 2.741,75 Miliar (22,59%) dan Dana Desa sebesar 174,65 Miliar (14,29%) . Belanja Modal menjadi belanja dengan pertumbuhan signifikan pada periode ini dan memberikan kontribusi yang cukup besar.
Sementara itu, Belanja Daerah mengalami peningkatan dari tahun lalu. Capaian PAD sedikit meningkat dengan total sebesar 823,17 Miliar (28,29%) naik 5,26% dari tahun lalu. Sementara untuk pendapatan transfer mengalami peningkatan paling signifikan dengan total sebesar 3.304,64 Miliar (22,74%) atau naik sebesar 19,79% dari tahun lalu. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meskipun mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari tahun lalu dengan total 0,87 Miliar (0,19%) namun karena porsinya yang sangat kecil sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan. Dari sisi belanja juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Belanja Operasi meningkat 28,37% dengan total 1.864,12 Miliar (14,80%) dan Belanja Modal meningkat 52,02% dengan total 178,57 Miliar (5,80%). Sementara Belanja Tak Terduga menjadi satu-satunya belanja yang mengalami penurunan sebesar -44,96% dengan capaian hanya 12,36 Miliar (2,16%).
Pada periode ini, salah satu current issue yang diangkat adalah penyaluran Dana Desa. Isu ini diangkat karena terdapat beberapa perbedaan pada penyaluran tahun ini khususnya terkait penyaluran BLT dan earmark 8% dimana di Provinsi Jambi masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang sama sekali belum menyalurkan. Beberapa kendala yang ditemui antara lain:
- Pemerintah kabupaten/kota kurang sigap dan tanggap dengan dinamisnya peraturan terkait penyaluran TKDD sehingga masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan proses bisnis dan sistem yang terbaru;
- Masih banyak desa yang belum menyelesaikan Perdes APBDes yang merupakan persyaratan utama dalam penyaluran Dana Desa TA 2021;
- Masih banyak desa yang belum menyelesaikan Perkades penetapan jumlah KPM BLT Desa, karena permasalahan data ganda dengan program bantuan sosial lainnya yang berasal dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah kabupaten/kota;
- Kondisi jaringan internet yang belum stabil antara lain di beberapa desa di Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin sehingga menghambat proses upload data persyaratan penyaluran.
Terhadap permasalahan tersebut, Kanwil merumuskan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:
- Memberikan asistensi kepada desa dalam rangka menyelesaikan Perdes APBDes yang merupakan persyaratan utama dalam penyaluran Dana Desa;
- Melakukan koordinasi dengan BPKP dan Dinas Sosial terkait untuk menghindari data ganda di program bansos, sehingga memberi keyakinan pada kepala desa untuk segera menetapkan perkades jumlah KPM BLT Desa;
- Menyediakan sarana prasarana (ruangan kantor, PC/Laptop, jaringan internet, pelatihan upload data persyaratan di OMSPAN) untuk membantu desa segera melengkapi data persyaratan penyaluran dana desa
