Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Sungai Putri, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36122

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Publikasi
  4. Publikasi Umum
Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.

APBN Regional Jambi Diarahkan Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp900,03 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami pertumbuhan sebesar 47,12% (ctc). Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan PPN dan PPh Non Migas yang signifikan.

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan bulan Februari tahun 2026 mencapai Rp742,11 miliar, tumbuh positif 69,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan bruto yang signifikan dan penurunan SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp3,53 miliar atau turun 0,74%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 32,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, didominasi oleh penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan (37,42%), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (24,90%), dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (9,20%). Realisasi penerimaan Februari 2026 sebesar Rp572,39 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 0,73% dari total perkiraan Rp568,22 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 28 Februari 2026 mencapai 19,18% atau sebesar Rp64,23 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp8,81 miliar (74,49% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 55,06 miliar (17,04% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,36 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Jambi mencapai Rp214,87 miliar, mengalami kenaikan sebesar 30,15% dari target dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan bulan Februari 2026, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp59,12 miliar. Capaian PNBP Lainnya terbesar diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp7,9 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp4,5 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp4,1 M).

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Februari 2026 sebesar Rp155,75 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 74,40% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp132,70 miliar (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp23,05 miliar (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Februari 2026 mencapai Rp3.136,62 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 9,90% atau sebesar Rp701,05 miliar dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), realisasi belanja K/L Regional mengalami peningkatan sebesar Rp231,18 miliar (49,20%).

Peningkatan realisasi terdapat pada seluruh jenis belanja, dengan penyumbang terbesar oleh belanja barang (51,02%) dan belanja pegawai (23,72%), diikuti belanja modal yang menunjukkan awal yang lebih kuat dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Pola ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran, peningkatan aktivitas belanja di awal tahun, dan kesiapan administrasi yang lebih baik.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp2.435,57 M atau 22,66% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2026 tumbuh sebesar 2,31% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada DAK Non Fisik sebesar 49,12%. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Februari 2026 tertinggi pada Kota Jambi sebesar 8,12% dan terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 6,60%.

Penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Jambi Mendukung UMKM Naik Kelas

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 28 Februari 2026 telah disalurkan kepada 14.070 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1.240,45 miliar atau 17,93% dari target, dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (37,88%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (34,96%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp180,87 miliar kepada 2.032 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 28 Februari 2026 terkontraksi sebesar 1,76% (ctc) dibandingkan tahun 2025.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,61% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,33% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 28 Februari 2026, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 8.857 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp71,03 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 106,63% (ctc) dibandingkan tahun 2025. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo.

APBN Dikelola Secara Kredibel dan Adaptif dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Realisasi kinerja APBN s.d. 28 Februari 2026 ekspansif namun tetap hati-hati dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Berbekal optimisme pertumbuhan 6% di tahun 2026, APBN bersama kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal, mendukung pemulihan ekonomi, demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah melalui #UangKita hadir mendorong pembiayaan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemulihan bencana, sementara belanja negara diarahkan untuk pemerataan pembangunan serta memperkuat daya beli.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp240,19 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 39,33% (ctc).

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan Januari 2026 mencapai Rp169,72 miliar, terkontraksi sebesar 35,72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp199,83 Miliar atau tumbuh 78,07%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 20,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini terutama didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan (39,77%), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (24,40%), serta Sektor Pertanian (9,88%).

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. Januari 2026 mencapai 10,68% atau sebesar Rp38,99 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp4,81 miliar, realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 0,36 miliar, dan realisasi cukai sebesar Rp33,83 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp46,25 miliar atau sebesar 6,49% dari target.

Sampai dengan bulan Januari 2026, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp36,20 miliar yang diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Januari 2026 sebesar 10,06 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 227,65% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Januari 2026 mencapai Rp1.892,45 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 3,52% atau sebesar Rp246,65 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami peningkatan sebesar Rp62,07 miliar (33,63%).

Seluruh komponen belanja secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang realisasi terbesar terdapat pada belanja pegawai Rp33,69 miliar, diikuti belanja barang Rp21,03 miliar, belanja modal Rp7,25 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp0,10 miliar. Secara persentase, pertumbuhan terbesar terjadi pada fungsi ekonomi (145,64%). Sedangkan, secara nilai pertumbuhan terbesar terjadi pada fungsi Pelayanan Umum dengan peningkatan nilai Rp76,68 miliar.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp1.645,80 M atau 16,36% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Januari 2026 tumbuh sebesar 4,76% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran DAK Non Fisik sebesar 25,56% atau Rp416,80 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Januari 2026 tertinggi pada Kota Jambi sebesar 17,94% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 15,13%.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Januari 2026 telah disalurkan kepada 7.062 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp619,63 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan kehutanan (66,58%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sektor ini juga menjadi dominasi penyumbang penyaluran secara nasional (38,41%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp91,61 miliar kepada 998 debitur.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 8,90% dari penyaluran di regional Sumatera dan 2,36% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Januari 2026, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 251 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1,57 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Bahana Artha Ventura. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 146,08% (ctc) dibandingkan tahun 2025. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari.

APBN Tetap Dikelola Secara Kredibel dalam Menopang Akselerasi Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang yang Berkelanjutan

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Januari 2026 tetap stabil dan menjadi instrumen utama dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif di tengah dinamika global. Tahun 2025 ditutup dengan kinerja solid yang menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan 2026 yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

#UangKita terus diarahkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak nyata khususnya bagi perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan daerah dengan pengelolaan fiskal yang dilakukan secara prudent dan disiplin.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

 

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp4.944,88 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 24,90% (ctc).

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan Oktober 2025 mencapai Rp3,76 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,36 Triliun atau tumbuh 173,33%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 8,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini terutama didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,30 Triliun. Selain itu, Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi juga mencatatkan pertumbuhan positif 9,19% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan Oktober 2025 sebesar Rp580,89 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 10,17% dari total perkiraan Rp527,25 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. Oktober 2025 telah mencapai 259,95% atau sebesar Rp326,08 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp20,45 miliar (213,43% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 304,67 miliar (262,97% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,96 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp809,96 miliar atau sebesar 133,02% dari target.

Sampai dengan bulan Oktober 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp292,21 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Oktober 2025 sebesar Rp517,75 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 10,23% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Oktober 2025 mencapai Rp17.570,89 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 65,03% atau sebesar Rp4.702,53 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.574,88 miliar (12,78%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.289,45 miliar (84,69%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp766,33 miliar (32,47%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp162,55 miliar (6,49%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp12.866,65 M atau 83,76% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Oktober 2025 tumbuh sebesar 2,45% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.128,06 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Oktober 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 85,55% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 79,69%.

 Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Oktober 2025 telah disalurkan kepada 72.771 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.019,64 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran. Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp854,33 miliar kepada 10.205 debitur.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi sampai dengan 31 Oktober 2025 telah disalurkan kepada 42.678 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp279,88 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 83,81% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.

APBN Sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatan Fiskal yang Ekspansif dan Terukur

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Oktober 2025 terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional dan pencapaian Asta Cita di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi terus tumbuh menguat dan diperkirakan mencapai target pertumbuhan melalui sinergi pembangunan pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta memastikan manfaat APBN dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

#UangKita diarahkan untuk memperkuat sektor riil, memperluas basis ekonomi rakyat, dan menjaga daya beli sebagai bentuk kehadiran negara dalam delapan agenda pembangunan (Asta Cita). Pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga terus didukung melalui pembiayaan produktif, sehingga akses pembiayaan menjadi mudah, murah, serta dapat meningkatkan skala usaha menjadi UMKM Naik Kelas.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,93% (y-on-y).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp6.805,96 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 22,34% (ctc).

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan Desember 2025 mencapai Rp5,42 Triliun, terkontraksi sebesar 12,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp842,46 Miliar atau tumbuh 172,04%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 9,40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini terutama didorong oleh Sektor Industri Pengolahan yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Jambi (36,21%). Setelah itu, diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (21,17%) serta Sektor Administrasi Pemerintahan (14,69%).

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. Desember 2025 telah mencapai 484,98% atau sebesar Rp395,21 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp28,37 miliar, realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 365,77 miliar, dan realisasi cukai sebesar Rp1,08 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp953,19 miliar atau sebesar 155,81% dari target.

Sampai dengan bulan Desember 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp349,13 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Desember 2025 sebesar 604,06 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 11,97% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Desember 2025 mencapai Rp22.038,26 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 92,74% atau sebesar Rp6.890,81 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.961,11 miliar (30,06%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.414,36 miliar (70,46%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp799,03 miliar (23,67%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp251,75 miliar (8,34%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp15.147,44 M atau 97,72% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Desember 2025 tumbuh sebesar 0,57% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp746,52 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Desember 2025 tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar 98,88% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 93,78%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap II yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Desember 2025 untuk Provinsi Jambi.

 

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Desember 2025 telah disalurkan kepada 85.524 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp7.089,84 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan kehutanan (70,86%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (38,64%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp993,94 miliar kepada 11.981 debitur.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,93% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,34% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Desember 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 55.458 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp381,10 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 75,36% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.

APBN Tetap Dikelola Sebagai Wujud Pengelolaan Kas Negara yang Akuntabel dalam Mendukung Optimisme Stabilitas Ekonomi

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Desember 2025 telah dikelola dengan baik, termasuk penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian kinerja fiskal 2025 merupakan wujud penguatan sinergi instansi yang tercermin dari masifnya pemberian penghargaan IKPA 100 kepada mitra strategis.

#UangKita terus diarahkan untuk penguatan sinergi otoritas fiskal dan moneter sebagai fondasi utama stabilitas makroekonomi, sehingga manfaat nyata APBN dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui kerja sama dengan mitra satuan kerja dan masyarakat terhadap penguatan Badan Layanan Umum, diharapkan dapat meningkatkan layanan publik yang adaptif dan berorientasi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% (y-on-y).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp4.273,71 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 26,40% (ctc).

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan bulan September tahun 2025 mencapai Rp3,17 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,30 Triliun atau tumbuh 178,65%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 9,66% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,16 Triliun. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 8,34% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan September 2025 sebesar Rp510,87 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 1,76% dari total perkiraan Rp502,05 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 30 September 2025 telah mencapai 220,29% atau sebesar Rp276,32 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell, yang tarifnya naik dari bulan sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp13,15 miliar (137,27% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 262,21 miliar (226,32% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,96 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp751,64 miliar atau sebesar 123,81% dari target.

Sampai dengan bulan September 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp263,64 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp28,47 M), Pendapatan Paspor (Rp24,22 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp22,99 M), Pendapatan Layanan Pertanahan (Rp20,90 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp15,64 M).

Capaian PNBP BLU s.d. bulan September 2025 sebesar Rp488,00 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 8,80% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran, sebesar Rp356,49 miliar (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp131,51 miliar (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan September 2025 mencapai Rp15.722,61 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 57,81% atau sebesar Rp4.038,47 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp1.805,6 miliar (10,30%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.150,81 miliar (87,69%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp728,22 miliar (35,82%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp145,15 miliar (6,40%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp11.684,15 M atau 76,06% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 September 2025 tumbuh sebesar 5,38% (ctc). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.262,63 M diikuti DAK Non Fisik sebesar Rp82,42 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. September 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 79,62% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 72,98%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi sebesar Rp8,27 miliar.

Kemandirian Fiskal Regional Jambi

Kemandirian fiskal Provinsi Jambi dan Kotamadya Jambi sudah sangat baik, masing-masing sebesar 45,25% dan 41,47%. Capaian tersebut diikuti oleh sebagian besar pemerintah daerah lainnya dengan capaian kemandirian fiskal dibawah 20%. Secara agregat kemandirian fiskal daerah lingkup Provinsi Jambi sampai dengan akhir September 2025 sebesar 21,68%.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 September 2025 telah disalurkan kepada 65.315 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp5.423,30 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (72,45%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,32%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp768,26 miliar kepada 9.182 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 September 2025 tumbuh sebesar 4,11% (ctc) dibandingkan tahun 2024.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,44% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,38% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 September 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 35.023 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp222,76 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 60,16% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.

APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Mendukung Pencapaian Program Prioritas Asta Cita

Realisasi kinerja APBN s.d. 30 September 2025 terus dioptimalkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif sehingga momentum pertumbuhan, stabilitas, dan daya beli tetap terjaga.

Pemerintah melalui #UangKita hadir mendukung terwujudnya delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp5.707,00 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 23,32% (ctc).

Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan November 2025 mencapai Rp4,41 Triliun, terkontraksi sebesar 16,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,42 Triliun atau tumbuh 170,79%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 8,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,46 Triliun. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 10,27% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan November 2025 sebesar Rp643,08 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 7,82% dari total perkiraan Rp596,46 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. November 2025 telah mencapai 441,31% atau sebesar Rp359,63 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp24,54 miliar, realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 334,01 miliar, dan realisasi cukai sebesar Rp1,08 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 869,85 miliar atau sebesar 142,19% dari target.

Sampai dengan bulan November 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar 317,30 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Capaian PNBP BLU s.d. bulan November 2025 sebesar 552,55 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 11,86% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan November 2025 mencapai Rp19.743,27 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 73,94% atau sebesar Rp5.377,87 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.871,64 miliar (34,81%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.342,21 miliar (81,31%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp731,45 miliar (27,98%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp198,35 miliar (7,27%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp14.365,40 M atau 93,51% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 November 2025 tumbuh sebesar 3,95% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.251,84 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. November 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 96,32% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 87,91%.

Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 November 2025 telah disalurkan kepada 79.248 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.580,96 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan kehutanan (71,72%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (39,02%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp925,61 miliar kepada 11.087 debitur.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,54% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,23% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 November 2025, Umi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 53.007 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp367,67 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 94,26% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.

APBN Tetap Fokus Dikelola pada Stabilitas Ekonomi Domestik dan Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran

Realisasi kinerja APBN s.d. 30 November 2025 efektif berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli, percepatan penyaluran dana desa yang akuntabel, serta respons cepat terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Didorong melalui transformasi digital dan inovasi layanan, penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses.

#UangKita dikelola agar setiap rupiah yang digunakan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga terus didukung melalui pembiayaan produktif, sehingga akses pembiayaan menjadi mudah dan murah menuju UMKM Naik Kelas.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% (y-on-y).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp3.586,56 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 28,83%.

Penerimaan pajak netto di Provinsi Jambi sampai dengan Agustus tahun 2025 mencapai Rp2,62 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,28 Triliun atau tumbuh 193,58%. Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 9,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 11,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Agustus 2025 sebesar Rp396,51 miliar dari total perkiraan sebesar Rp475,35 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 31 Agustus 2025 telah mencapai 190,35% atau sebesar Rp238,76 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang tarifnya naik dari bulan sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp7,06 miliar (73,70% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 231,53 miliar (199,84% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,18 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp610,37 miliar atau sebesar 100,54% dari target.

Sampai dengan bulan Agustus 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp227,47 M. Realisasi tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp24,02 M), Pendapatan Paspor (Rp19,87 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp19,01 M), Pendapatan Layanan Pertanahan (Rp17,83 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp13,77 M).

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Agustus 2025 sebesar Rp382,90 M. Pendapatan ini tumbuh sebesar 5,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp263,46 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp111,25 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Agustus 2025 mencapai Rp13.653,08 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 49,41% atau sebesar Rp3.424,71 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp2.153,82 miliar (13,63%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp727,31 Miliar (40,32%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp727,31 Miliar (40,32%) ctc. Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp112,18 Miliar (5,53%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp10.236,39 M atau 66,63% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Agustus 2025 tumbuh sebesar 2,64% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.038,23 M diikuti Insentif Fiskal sebesar Rp9,80 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Agustus 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 72,93% dan terendah pada Kota Jambi sebesar 61,96%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Agustus 2025 telah disalurkan kepada 84.426 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4.429,50 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (68,97%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (42,06%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp622,14 miliar kepada 11.066 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Agustus 2025 terkontraksi sebesar 4,14% ctc dibandingkan tahun 2024.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,48% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,27% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Agustus 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 32.527 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp210,49 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 48,19% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.

APBN Terus Dikelola Secara Optimal sehingga Momentum Pertumbuhan, Stabilitas, dan Daya Beli Tetap Terjaga

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Agustus 2025 terus dioptimalkan tidak hanya sebagai instrumen kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung program prioritas Asta Cita untuk pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah melalui #UangKita hadir mendukung program prioritas baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

APBN 2026 telah disahkan dengan fokus pada 8 (delapan) agenda prioritas yang strategis, dirancang khusus untuk mendukung daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian energi nasional melalui peran sebagai stimulus ekonomi yang terarah dan terukur guna mendorong percepatan perbaikan dan pertumbuhan.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita Terbaru

14 September 2025

Tag Popular

Publikasi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search

Menu