Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Sungai Putri, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36122

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Publikasi
  4. Publikasi Umum
Berita

Hingga akhir Oktober 2023, pendapatan negara tetap terjaga positif. Namun demikian, diperlukan antisipasi perlambatannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau 90,9% dari target tahun ini, tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 24 November 2023. Melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang dimiliki, perekonomian Indonesia diprediksi akan tetap stabil dalam melalui situasi global yang cukup menekan dan dinamis. Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk di Provinsi Jambi.

Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,90% (yoy) dan sebesar 2,59% (qtq). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional (4,94%), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) sedikit lebih tinggi. Disisi lain, perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,53% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya.

Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan Oktober 2023 berada di angka 0,44% (mtm) dan 2,43% (yoy) berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,14%. Adapun sektor yang mengalami inflasi yakni makanan, minuman, tembakau, dan transportasi.

Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga Oktober 2023 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 998,05 Juta dan devisa impor sebesar USD 61,78 Juta. Kinerja impor dan ekspor sampai dengan Oktober 2023 terus menunjukkan tren positif. Pada sisi ekspor, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan positif tertinggi 13,37% (ytd) yaitu batu bara dan geragai crude oil. Sedangkan pada sisi impor, sektor Angkutan Laut Sungai dan Udara mengalami pertumbuhan positif impor tertinggi 1.900,03% (yoy) dengan kontribusi utama alat untuk kapal laut dan aksesorisnya.

APBN Regional Jambi Terus Tumbuh di Tengah Penurunan Harga Komoditas

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp6.570,72 miliar atau tumbuh 7,41% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini sedikit lebih lambat dari bulan sebelumnya, salah satu penyebabnya yakni penurunan harga komiditi yang diimbangi dengan penerapan PMK-59 di Instansi Pemerintah. Pertumbuhan pendapatan terbesar disumbang dari sisi penerimaan perpajakan, yakni Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar Rp627,24 miliar atau 27,36%.

Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 September 2023, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp19,13 miliar atau sebesar 238,85% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp150,93 miliar atau sebesar 121,68% dari target.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp738,04 miliar atau tumbuh 14,09% dari realisasi tahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan pada BPS serta Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan. Pendapatan PNBP Lainnya di bulan Oktober juga disumbang oleh PNBP Kendaraan seperti Penerbitan STNK, BPKP dan TNKB; PNBP Pelayanan Pertanahan; dan PNBP Jasa Kepelabuhan.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan Oktober 2023 mencapai Rp17.529,79 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp5.879,91 miliar atau tumbuh 24,08% dari realisasi tahun 2022. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial.

Dari keempat belanja tersebut, terjadi peningkatan signifikan pada belanja bansos dengan kenaikan sebesar 81,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikann belanja ini didongkrak oleh percepatan penyaluran bansos program Bidik Misi dan KIP kuliah. Selain itu, belanja modal juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 56,42% dikarenakan adanya realisasi proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino-Bayung Lencir.

Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan bulan Oktober 2023 telah mencapai Rp11.649,88 miliar atau sebesar 81,71% dari target. TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi.

 

 

Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Pelaksanaan Prioritas Nasional

Pada tanggal 16 Maret 2023, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang memberikan instruksi terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sehingga dapat segera memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan sentrasentra perekonomian, serta membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s.d. 2024.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah Jambi adalah proyek pembangunan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino Jambi. Pada tahun 2023, target output pembangunan di lokasi Bayung Lencir – Tempino Seksi 3 direncanakan mencapai 8,5 km, hingga 31 Oktober 2023 progress tersebut telah terealisasi 37,55% atau 3,2 km. Pembangunan ruas tol di wilayah Jambi awalnya ditargetkan selesai pada Oktober 2024, namun target tersebut dipangkas menjadi Juni 2024.

Pada wilayah Jambi, terdapat dua satuan kerja yang melaksanakan Inpres nomor 3 tahun 2023, yakni Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I (PJN I) dan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Oktober 2023, realisasi anggaran mencapai Rp94,27 miliar atau sebesar 38,23% dari target. Secara umum, progres penyelesaian fisik pekerjaan cukup bagus, bahkan beberapa paket pekerjaan progress fisik pekerjaan telah melampaui progres keuangan. Satker tersebut akan melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2023, terutama untuk paket pekerjaan dengan progress dibawah 50%.

Pelaksanaan Prioritas Nasional di Provinsi Jambi telah berjalan diantaranya melalui peningkatan Infrastruktur Konektivitas (Jalan Strategis Simpang Niam-Lubuk Kambing Kab. Tebo dan Bandara Depati Parbo), Infrastruktur Pendidikan (Pembangungan Gedung Sekolah), Infrastruktur Kesehatan (Sanitasi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah, Sampah, dan SPAM), Infrastruktur Pariwisata (Pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi), dan Infrastruktur Irigasi dan Pengendalian Bencana (Daerah Irigasi Batang Asai dan Pengendalian Banjir Sungai Batanghari – Kab. Tebo).

 

Kinerja APBN Resilien dan Terjaga dengan Baik

Kinerja APBN hingga Oktober resilien dan tetap terjaga dengan baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat Indonesia. Akselerasi belanja dan upaya mengantisipasi perlambatan pendapatan akan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian global. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Perekonomian Jambi s.d. Oktober terus tumbuh didorong oleh peningkatan konsumsi Masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan penerimaan PPN akibat produksi barang jasa serta stabilitas daya beli, pengeluaran pemerintah ditandai dengan realisasi APBN serta APBD yang tumbuh signifikan, dan pembentukan modal tetap bruto yang tertahan oleh perlambatan net ekspor.  Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Forum Komite ALCo Regional Provinsi Jambi oleh:

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Burhani AS

Berita

Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 25 Oktober 2023. Melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang dimiliki, perekonomian Indonesia diprediksi akan tetap stabil dalam melalui situasi global yang cukup menekan dan dinamis.

Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,86% (yoy) dan sebesar 4,81% (qtq). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional (4,90%), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) sedikit lebih tinggi. Disisi lain, perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,52% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi.

Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan September 2023 berada di angka 0,41% (mtm) dan 1,70% (yoy) berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,28%. Tingkat inflasi bulanan September mengalami penuruan baik yoy, maupun mtm dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran.

Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga September 2023 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 919,60 Juta dan devisa impor sebesar USD 55,69 Juta. Kinerja impor dan ekspor sampai dengan September 2023 terus menunjukkan tren positif. Pada sisi ekspor, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan positif tertinggi 13,65% (ytd) yaitu batu bara dan geragai crude oil. Sedangkan pada sisi impor, sektor Angkutan Laut Sungai dan Udara mengalami pertumbuhan positif impor tertinggi 628,64% (yoy) dengan kontribusi utama alat untuk kapal laut dan aksesorisnya.

 

APBN Regional Jambi Terus Tumbuh di Tengah Penurunan Harga Komoditas

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp6.0288,77 miliar atau tumbuh 8,78% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan terbesar disumbang dari sisi penerimaan perpajakan, yakni Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar Rp667,56 miliar atau 33,71%. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan tersebut lebih kecil dibanding pertumbuhan bulan-bulan sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditi baik dari batubara dan pinang serta menurunnya permintaan produk CPO dan turunannya.

Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 September 2023, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp17,79 miliar atau sebesar 222,17% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp124,04 miliar atau sebesar 120,04% dari target. Terdapat peningkatan signifikan pada BM di bulan September 2023, yakni sebesar 205,15% (ytd), akibat pelunasan fasilitas vouritslagh yang akan jatuh tempo.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp684,00 miliar atau tumbuh 12,16% dari realisasi tahun 2022. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp34,32 miliar s.d. 30 September 2023. Capaian ini meningkat sebesar Rp7,2 miliar atau tumbuh 26,81% dibandingkan September tahun lalu dan mencatatkan realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan pada BPS serta Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan. Pendapatan PNBP Lainnya di bulan September juga disumbang oleh 1PNBP Kendaraan seperti Penerbitan STNK, BPKP dan TNKB; 2PNBP Pelayanan Pertanahan; dan 3PNBP Jasa Kepelabuhan.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan September 2023 mencapai Rp15.020,73 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp5.206,86 miliar atau tumbuh 25,73% dari realisasi tahun 2022. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial.

Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar Rp566,59 miliar atau tumbuh 73,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini didongkrak oleh realisasi uang muka dan progress pekerjaan untuk proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino-Bayung Lencir. Belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 45,33% dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya percepatan penyaluran bansos program Bidik Misi dan KIP kuliah.

Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan bulan September 2023 telah mencapai Rp8.860,23 miliar atau sebesar 69,56% dari target. TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi.

Perlunya Perluasan Skema Pembiayaan dalam Rangka Mengatasi Ketimpangan Fiskal pada Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga Semester I 2023 mengalami fluktuasi. Pada masa sebelum pandemi Covid-19, yakni tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan begitu juga dengan ketimpangan fiskal vertikal yang terus mengalami penurunan. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami kesulitan baik dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, ekspor, hingga ketimpangan fiskal juga merangkak naik.

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, ketimpangan yang ada di Provinsi jambi berada pada level sedang mendekati tinggi. Kondisi ini berasal dari tingginya ketimpangan antar wilayah yang ada di Provinsi Jambi dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan tersebut, maka diperluakan perluasan skema pembayaran daerah secara terkendali dan hati-hati sesuai dengan UU HKPD. Adapun cara yang dapat ditempuh yakni melalui penguatan pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi daerah untuk kemanfaatan lintas generasi, dan sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan.

Pada aspek pembiayaan daerah, selama ini pemda cenderung lebih memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai penerimaan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih menggunakan pola pikir konvensional dalam mengelola anggaran. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil dan bahkan beberapa Pemda tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali.

Apabila ditinjau dari jumlah dana pada RKUD akhir tahun, pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk membentuk Dana Abadi Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Dana Abadi Daerah dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk pembiayaan di masa yang akan datang dengan manfaat investasi di masa depan yang melampaui masa jabatan kepala daerah.

APBN Terus Berlanjut Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional

Memasuki penghujung tahun 2023, APBN masih terus berkomitmen dalam perannya mendukung momentum pemulihan ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Forum Komite ALCo Regional Provinsi Jambi oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Burhani AS

Berita

Sebagai bagian dari fungsi treasury dan regional chief economist, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi turut hadir dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Betung – Tempino – Jambi bersama Direktorat Jenderal Anggaran, Kamis 17 Agustus 2023. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi Bapak Burhani AS didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Bapak Tulus Eko Winarso dan Kepala KPPN Jambi Bapak Firbana. Sementara itu, dari Direktorat Jenderal Anggaran hadir Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Ibu Chalimah Pujihastuti serta Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN Ibu Dwi Pujiastuti Handayani.

Pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Jambi akan menjadi bagian penting dari jaringan transportasi yang lebih luas di pulau Sumatera, sehingga akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar pergerakan orang dan barang. Pembangunan jalan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong kemajuan Indonesia secara umum.

Dalam pemantauan dan evaluasi tersebut, disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Jambi bahwa pembangunan masih on progress dan on schedule dengan target percepatan pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Beberapa kendala yang masih dihadapi telah dilakukan mitigasi dan disusun strategi penanganannya. Diharapkan, pembangunan Jalan Tol Betung - Jambi dapat diselesaikan pada bulan Juni 2024 dan segera beroperasi kemudian.

APBN memiliki peran dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan ditujukan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian regional.

 

 

Berita

Dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah dan untuk memperkuat pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Wakil Walikota Sungai Penuh dan Wakil Bupati Kerinci. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin, 28 Agustus 2023 bertempat di Rumah Jabatan Wakil Walikota Sungai Penuh pada pukul 9.00 WIB dan Rumah Jabatan Wakil Bupati Kerinci pada pukul 13.00 WIB.

Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai konfirmasi keberlangsungan pencairan dana TKDD sebagai peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai Regional Chief of Economist.



Beberapa hal yang didiskusikan pada pertemuan antara Kanwil DJPb Jambi dengan Pemda Kerinci antara lain masih perlunya dilakukan percepatan dan peningkatan koordinasi pada penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Kerinci. Untuk penyaluran TKDD lainnya, masih tergolong lancar, namun Pemerintah Kabupaten Kerinci tetap berharap adanya bimbingan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Sungai Penuh.

Sedangkan pada pertemuan dengan Kota Sungai Penuh, didiskusikan hal antara lain prospek dan potensi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan tingkat kesadaran masyarakat serta apresiasi kepada Kota Sungai Penuh setelah mendapat penghargaan Opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut.



Berita

Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi menyelenggaran upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan dan perwakilan unit kerja Kementerian Keuangan di Kota Jambi dengan Kepala Perwakilan Kemenkeu Jambi, Bapak Burhani AS, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pada upacara tersebut dihadiri oleh perwakilan setiap instansi dibawah Kementerian Keuangan yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pelayangan, Kantor Pengelolah Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi.

Rangkaian upacara HUT RI Kementerian Keuangan Perwakilan Jambi tersebut termasuk dibacakannya naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara sebagai pengingat bagi generasi penerus akan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Upacara dilangsungkan dengan tema "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju" dan berjalan dengan khidmat.

 

Berita

Memasuki paruh kedua 2023, pelemahan ekonomi global masih berlanjut, antara lain dipengaruhi isu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan harga komoditas, sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 11 Agustus 2023. Namun demikian, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara, ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17% (yoy), sehingga sepanjang Semester I 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% (yoy). 

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional, perekonomian di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy) dan sebesar 4,81% (qtq). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada sebagian kecil jenis lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha jasa keuangan. Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha primer, ujar Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kaper Kemenkeu) Jambi pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi, 21 Agustus 2023. 

“Perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,52% dari total perekonomian kawasan Sumatera dan sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi prapandemi,” tambahnya. 

Selain pertumbuhan perekonomian, indikator lain juga menunjukkan tren yang baik. Surplus neraca perdagangan menguat menyentuh angka US$699,36 juta dengan nilai ekspor sebesar US$743,86 juta dan nilai impor sebesar US$44,50 juta. Pertumbuhan ekspor tertinggi ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian (batu bara dan geragai crude oil) sebesar 28,72% (ytd). Kinerja impor tumbuh positif 17,09% (mtm) dan tumbuh positif 384,92% (yoy) dengan jenis barang impor utama periode Juli 2023 adalah Pulp Kayu. 

Kaper Kemenkeu Jambi menambahkan, tingkat inflasi gabungan Provinsi Jambi controllable dan menjadi urutan pertama inflasi terendah di Indonesia dengan angka 0,47% (mtm) dan 1,15% (yoy) dibawah inflasi nasional 3,52%. Tingkat inflasi bulanan Juli 2023 mengalami penurunan baik secara yoy, ytd, dan mtm dibanding tahun-tahun sebelumnya. Catatan baik tersebut tak menjadikan para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi lengah. Konsistensi tetap dijaga agar capaian-capaian tersebut terus menunjukkan angka yang favorable. 

APBN Bekerja Keras Menjaga Momentum Pemulihan & Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Realisasi pendapatan negara sampai dengan Bulan Juli tahun 2023 mencapai Rp4.575,07 miliar atau tumbuh 8,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perpajakan, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif. 

Hingga akhir Juli 2023, penerimaan Pajak tetap tumbuh positif, didukung oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik periode Januari-Juli 2023, yaitu mencapai Rp4.439,96 miliar (70,2% dari Target), tumbuh 22,4% (yoy). Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas. 

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 di Provinsi Jambi mencapai Rp135,11 miliar atau 102,32% dari target penerimaan. Bea masuk (BM) terealisasi sebesar Rp8,74 miliar atau tumbuh positif 115,53% (ytd), dan terjadi peningkatan sangat signifikan di bulan Juli 2023 karena adanya pelunasan BM oleh PT LPPPI atas fasilitas Vouritslagh karena sudah jatuh tempo. Sementara itu, bea keluar (BK) terealisasi sebesar Rp126,01 miliar atau tumbuh negatif -42,49% (ytd) dipengaruhi oleh turunnya harga referensi CPO & produk turunannya dibandingkan tahun 2022. Penerimaan cukai sebesar Rp360 juta berasal dari pelanggar cukai HT dan tidak melakukan pencatatan. 

PNBP sampai dengan 31 Juli 2023 terealisasi sebesar Rp459,93 miliar atau sebesar 77,98% dari target, tumbuh sebesar 25,01% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Realisasi Belanja Negara s.d. bulan Juli 2023 mencapai Rp11.501,13 miliar atau tumbuh sebesar 10,15% dibandingkan dengan periode tahun 2023. Pertumbuhan belanja tersebut menjadi respon positif dan bukti peran pemerintah dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui instrumen APBN, mengingat belanja yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam transformasi ekonomi. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/KL sebesar Rp3.940,74 miliar atau tumbuh sebesar 29,15% dari tahun sebelumnya serta Transfer ke Daerah mencapai total Rp7.560,39 miliar atau tumbuh sebesar 2,31%. 

Belanja Pemerintah Pusat salah satunya digunakan untuk mendukung realisasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi yaitu pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) Trans Sumatera. Selain itu, beberapa proyek Prioritas Nasional juga dibiayai dari APBN di antaranya pembangunan jalan strategis, bandara, daerah irigasi, pengendalian banjir, dll. Belanja Pemerintah Pusat tersebut juga dialokasikan untuk Pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi. 

Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa sampai dengan Juli 2023 telah mengambil porsi sebesar 79,37% dari total pendapatan APBD. Realisasi penyaluran TKD s.d 31 Juli 2023 mengalami penurunan sebesar -2,53 % (yoy). Penurunan ini diakibatkan oleh penurunan nilai penyaluran DAU yang terkontraksi -7,71% dan DID sebesar -57,19%. Namun di sisi lain terjadi peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar 29,05%, DAK Fisik sebesar 28,43%, dan Dana Desa sebesar 3,62%. Realisasi TKD atas pagu hingga 31 Juli 2023 sebesar 51,74%, lebih tinggi 5,52% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. 

Dukungan Investasi UMKM untuk Akselerasi Pertumbuhan Perekonomian 

Penyaluran pembiayaan di Provinsi Jambi difokuskan pada UMKM demi kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. 31 Juli 2023 sebesar Rp2,33 triliun kepada 24.512 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor penyaluran KUR terbesar (44,62%) diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (30,30%) serta sektor jasa-jasa (15,54%). Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten dengan penyaluran terbesar (Rp341,44 miliar kepada 3.600 debitur). 

Kemudian, penyaluran Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) di Provinsi Jambi mencapai Rp50,48 miliar atau sebesar 5% dari penyaluran di regional Sumatera. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui PT PNM, PT Pegadaian, Koperasi Mitra Dhuafa, dan PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI) kepada sejumlah 9.661 debitur. Penyaluran tersebut paling banyak dilakukan di Kabupaten Bungo (Rp10,39 miliar kepada 1.931 debitur) dan Kabupaten Tebo (Rp9,34 miliar kepada 1.737 debitur). 

Kinerja Perekonomian Regional Jambi Konsisten Dijaga 

Kinerja APBN yang positif dan perekonomian regional yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kondisi pasar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif. APBN  akan terus bekerja keras menjadi shock absorber untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan melaksanakan agenda prioritas nasional. 

“APBN dan APBD harus terus ditingkatkan harmonisasinya guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Kaper Kemenkeu Jambi. 

Berita

Sebagai wujud kerja sama yang baik antara pengelola fiskal, moneter, dan statistik, diadakan Rilis Bersama Kinerja Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2023. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jambi, Kepala Perwakilan BI Jambi, serta Kepala BPS Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BI Jambi tersebut, Kepala BPS Provinsi Jambi Bapak Agus Sudibyo menyampaikan bahwa di tengah penurunan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi Triwulan II tahun 2023 tercatat sebesar 4,86 persen (yoy), meningkat jika dibandingkan Triwulan I 2023 sebesar 4,81 persen. Beliau menambahkan, Pertumbuhan Sektor Pertanian lebih cepat dibandingkan dengan triwulan 1-2023, sedangkan Pertambangan terkontraksi untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa Sektor Pertanian menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan share sebesar 2,13, diikuti dengan Sektor Perdagangan (0,81), Sektor Administrasi Pemerintah (0,50), Sektor Konstruksi (0,45), serta sektor lainnya (0,97).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi Bapak Hermanto dalam kesempatan yang sama menjelaskan, Konsumsi Pemerintah menunjukkan peningkatan didorong oleh upaya Pemerintah untuk mendorong pemulihan perekonomian namun tertahan oleh Pendapatan Asli Daerah yang melambat, Penggunaan anggaran dialihkan untuk Kesehatan serta kebijakan pencadangan belanja yang diblokir sementara oleh Kemenkeu yang terjadi selama pandemi. Pertumbuhan Ekonomi keseluruhan tahun 2023 diprakirakan melambat dengan pertumbuhan antara 4,47 persen hingga 4,97 persen hingga akhir tahun 2023. 

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jambi Bapak Burhani menyampaikan progres APBN Regional Provinsi Jambi s.d. triwulan III Tahun 2023. Beliau menjelaskan bahwa realisasi penerimaan negara regional Jambi telah mecapai Rp3,9 Triliun ataus sebesar 54,95% dari target penerimaan dengan sumber penerimaan tersebsar dari penerimaan PPN dan PPh Non-Migas. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp9,2 Triliun yang terdiri dari Rp3,0 Triliun Belanja Pemerintah Pusat dan Rp6,2 Triliun Transfer ke Daerah.

Beliau menambahkan, proyek strategis nasional dan prioritas nasional di Provinsi yang dibiayai dengan APBN untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi di antaranya pembangunan Jalan Bebas Hambatan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,57 T melalui DIPA Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi (Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR). Selain itu, terdapat pembangunan sejumlah gedung sekolah sebesar Rp166,27 M di antaranya 9 unit Gedung Kuliah Unja Rp 110.84 M; Pembangunan 2 unit Sekolah Rp10,56 M; serta Rehabilitasi 38 unit Sekolah Rp44,87 M.

Berita Terbaru

14 September 2025

Tag Popular

Publikasi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search

Menu