Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp5.707,00 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 23,32% (ctc).
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan November 2025 mencapai Rp4,41 Triliun, terkontraksi sebesar 16,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,42 Triliun atau tumbuh 170,79%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 8,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,46 Triliun. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 10,27% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan November 2025 sebesar Rp643,08 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 7,82% dari total perkiraan Rp596,46 miliar.
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. November 2025 telah mencapai 441,31% atau sebesar Rp359,63 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp24,54 miliar, realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 334,01 miliar, dan realisasi cukai sebesar Rp1,08 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 869,85 miliar atau sebesar 142,19% dari target.
Sampai dengan bulan November 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar 317,30 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
Capaian PNBP BLU s.d. bulan November 2025 sebesar 552,55 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 11,86% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan November 2025 mencapai Rp19.743,27 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 73,94% atau sebesar Rp5.377,87 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.871,64 miliar (34,81%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.342,21 miliar (81,31%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp731,45 miliar (27,98%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp198,35 miliar (7,27%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp14.365,40 M atau 93,51% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 November 2025 tumbuh sebesar 3,95% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.251,84 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. November 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 96,32% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 87,91%.
Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 November 2025 telah disalurkan kepada 79.248 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.580,96 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan kehutanan (71,72%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (39,02%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp925,61 miliar kepada 11.087 debitur.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,54% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,23% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 November 2025, Umi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 53.007 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp367,67 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 94,26% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.
APBN Tetap Fokus Dikelola pada Stabilitas Ekonomi Domestik dan Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran
Realisasi kinerja APBN s.d. 30 November 2025 efektif berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli, percepatan penyaluran dana desa yang akuntabel, serta respons cepat terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Didorong melalui transformasi digital dan inovasi layanan, penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses.
#UangKita dikelola agar setiap rupiah yang digunakan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga terus didukung melalui pembiayaan produktif, sehingga akses pembiayaan menjadi mudah dan murah menuju UMKM Naik Kelas.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
