Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.
APBN Regional Jambi Diarahkan Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.490,62 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami pertumbuhan sebesar 63,63% (yoy), mencerminkan kinerja yang cukup solid.
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan bulan Maret tahun 2026 mencapai Rp1.304,95 miliar, tumbuh positif 47,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi sebesar Rp1.788,11 miliar atau tumbuh positif 18,18% dan SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp452,23 miliar atau terkontraksi 28,10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bruto didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan (36,17%), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (24,20%), serta Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (9,54%).
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada regional Jambi s.d. 31 Maret 2026 mencapai 25,51% atau sebesar Rp85,426 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, diikuti Bea Masuk (BM) yang dipengaruhi meningkatnya impor komoditi Alat Aksesoris Lainnya dan Penutup Lantai dari Plastik. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk sebesar Rp11,89 miliar (100,51% dari target), realisasi Bea Keluar sebesar Rp73,18 miliar (22,65% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,36 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Jambi mencapai Rp270,21 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 4,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini terutama didorong oleh Pendapatan BLU yang mendominasi struktur PNBP.
Sampai dengan bulan Maret 2026, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp85,46 miliar. Capaian PNBP Lainnya terbesar diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp11,9 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp7,6 M), Pendapatan Paspor (Rp6,1 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp5,3 M).
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Maret 2026 sebesar Rp184,75 miliar, dengan pertumbuhan sebesar 6,73%. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp148,6 miliar (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp36,1 miliar (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Maret 2026 menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp4.843,51 miliar, tumbuh 14,85% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) sebesar Rp1.486,85 miliar atau 20,18% dari target.
Penyumbang realisasi terbesar terdapat pada belanja modal dengan pertumbuhan 3.836,05%, diikuti belanja pegawai (23,23%), dan belanja barang (22,05%). Pola ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran, peningkatan aktivitas belanja di awal tahun, dan kesiapan administrasi yang lebih baik.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp3.356,64 miliar atau 31,23% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Maret 2026 terkontraksi sebesar 9,98% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada DAK Non Fisik sebesar 27,85%, diikuti DAU sebesar 6,96%. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Maret 2026 tertinggi pada Kabupaten Kerinci sebesar 10,82% dan terendah pada Pemprov Jambi sebesar 7,25%.
Penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Jambi Mendukung UMKM Naik Kelas
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Maret 2026 telah disalurkan kepada 20.703 debitur dengan total sebesar Rp1.893,36 miliar atau 27,36% dari target, dengan porsi penyaluran terbesar pada KUR Mikro. Dibandingkan tahun 2025, nilai penyaluran ini mengalami pertumbuhan 1,49% (ctc). Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (67,38%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (34,22%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp278,09 miliar kepada 3.014 debitur.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,54% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,35% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Maret 2026, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 16.919 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp135,01 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 144,07% (ctc) dibandingkan tahun 2025. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.
APBN Dikelola Secara Terukur untuk Memacu Pertumbuhan Pembangunan yang Berkelanjutan
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Maret 2026 tetap ekspansif, berperan sebagai shock absorber dalam menjaga ketahanan fiskal yang kuat dalam menghadapi gejolak global, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan. Setiap rupiah anggaran difokuskan untuk segera memberikan dampak nyata melalui peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur yang terkoneksi, dan penguatan daya beli masyarakat.
Pemerintah melalui #UangKita terus hadir memberikan manfaat sebesar-besarnya melalui implementasi berbagai program prioritas, termasuk insentif fiskal yang tepat sasaran. Sinergi antar-lembaga didukung sistem digital yang terintegrasi menjadi fondasi dalam mengawal perubahan struktur organisasi pemerintahan menuju tata Kelola yang lebih efisien. Disiplin pelaporan keuangan turut dijaga sebagai prioritas mutlak untuk menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
