Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% (y-on-y).
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp4.273,71 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 26,40% (ctc).
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan bulan September tahun 2025 mencapai Rp3,17 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,30 Triliun atau tumbuh 178,65%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 9,66% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,16 Triliun. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 8,34% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan September 2025 sebesar Rp510,87 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 1,76% dari total perkiraan Rp502,05 miliar.
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 30 September 2025 telah mencapai 220,29% atau sebesar Rp276,32 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell, yang tarifnya naik dari bulan sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp13,15 miliar (137,27% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 262,21 miliar (226,32% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,96 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp751,64 miliar atau sebesar 123,81% dari target.
Sampai dengan bulan September 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp263,64 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp28,47 M), Pendapatan Paspor (Rp24,22 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp22,99 M), Pendapatan Layanan Pertanahan (Rp20,90 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp15,64 M).
Capaian PNBP BLU s.d. bulan September 2025 sebesar Rp488,00 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 8,80% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran, sebesar Rp356,49 miliar (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp131,51 miliar (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan September 2025 mencapai Rp15.722,61 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 57,81% atau sebesar Rp4.038,47 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp1.805,6 miliar (10,30%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.150,81 miliar (87,69%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp728,22 miliar (35,82%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp145,15 miliar (6,40%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp11.684,15 M atau 76,06% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 September 2025 tumbuh sebesar 5,38% (ctc). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.262,63 M diikuti DAK Non Fisik sebesar Rp82,42 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. September 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 79,62% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 72,98%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi sebesar Rp8,27 miliar.
Kemandirian Fiskal Regional Jambi
Kemandirian fiskal Provinsi Jambi dan Kotamadya Jambi sudah sangat baik, masing-masing sebesar 45,25% dan 41,47%. Capaian tersebut diikuti oleh sebagian besar pemerintah daerah lainnya dengan capaian kemandirian fiskal dibawah 20%. Secara agregat kemandirian fiskal daerah lingkup Provinsi Jambi sampai dengan akhir September 2025 sebesar 21,68%.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 September 2025 telah disalurkan kepada 65.315 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp5.423,30 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (72,45%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,32%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp768,26 miliar kepada 9.182 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 September 2025 tumbuh sebesar 4,11% (ctc) dibandingkan tahun 2024.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,44% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,38% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 September 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 35.023 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp222,76 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 60,16% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Mendukung Pencapaian Program Prioritas Asta Cita
Realisasi kinerja APBN s.d. 30 September 2025 terus dioptimalkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja serta penguatan penerimaan negara yang adaptif sehingga momentum pertumbuhan, stabilitas, dan daya beli tetap terjaga.
Pemerintah melalui #UangKita hadir mendukung terwujudnya delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
