Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% (y-on-y).
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp3.586,56 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 28,83%.
Penerimaan pajak netto di Provinsi Jambi sampai dengan Agustus tahun 2025 mencapai Rp2,62 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,28 Triliun atau tumbuh 193,58%. Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 9,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 11,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Agustus 2025 sebesar Rp396,51 miliar dari total perkiraan sebesar Rp475,35 miliar.
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 31 Agustus 2025 telah mencapai 190,35% atau sebesar Rp238,76 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang tarifnya naik dari bulan sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp7,06 miliar (73,70% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 231,53 miliar (199,84% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,18 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp610,37 miliar atau sebesar 100,54% dari target.
Sampai dengan bulan Agustus 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp227,47 M. Realisasi tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp24,02 M), Pendapatan Paspor (Rp19,87 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp19,01 M), Pendapatan Layanan Pertanahan (Rp17,83 M), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp13,77 M).
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Agustus 2025 sebesar Rp382,90 M. Pendapatan ini tumbuh sebesar 5,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp263,46 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp111,25 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Agustus 2025 mencapai Rp13.653,08 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 49,41% atau sebesar Rp3.424,71 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp2.153,82 miliar (13,63%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp727,31 Miliar (40,32%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp727,31 Miliar (40,32%) ctc. Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp112,18 Miliar (5,53%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp10.236,39 M atau 66,63% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Agustus 2025 tumbuh sebesar 2,64% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.038,23 M diikuti Insentif Fiskal sebesar Rp9,80 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Agustus 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 72,93% dan terendah pada Kota Jambi sebesar 61,96%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap I yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Agustus 2025 untuk Provinsi Jambi.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Agustus 2025 telah disalurkan kepada 84.426 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4.429,50 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (68,97%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (42,06%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp622,14 miliar kepada 11.066 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Agustus 2025 terkontraksi sebesar 4,14% ctc dibandingkan tahun 2024.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,48% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,27% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Agustus 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 32.527 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp210,49 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 48,19% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
APBN Terus Dikelola Secara Optimal sehingga Momentum Pertumbuhan, Stabilitas, dan Daya Beli Tetap Terjaga
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Agustus 2025 terus dioptimalkan tidak hanya sebagai instrumen kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung program prioritas Asta Cita untuk pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah melalui #UangKita hadir mendukung program prioritas baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, maupun pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
APBN 2026 telah disahkan dengan fokus pada 8 (delapan) agenda prioritas yang strategis, dirancang khusus untuk mendukung daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian energi nasional melalui peran sebagai stimulus ekonomi yang terarah dan terukur guna mendorong percepatan perbaikan dan pertumbuhan.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
