Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,93% (y-on-y).
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp6.805,96 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 22,34% (ctc).
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan Desember 2025 mencapai Rp5,42 Triliun, terkontraksi sebesar 12,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp842,46 Miliar atau tumbuh 172,04%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 9,40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini terutama didorong oleh Sektor Industri Pengolahan yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Jambi (36,21%). Setelah itu, diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (21,17%) serta Sektor Administrasi Pemerintahan (14,69%).
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. Desember 2025 telah mencapai 484,98% atau sebesar Rp395,21 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp28,37 miliar, realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 365,77 miliar, dan realisasi cukai sebesar Rp1,08 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp953,19 miliar atau sebesar 155,81% dari target.
Sampai dengan bulan Desember 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp349,13 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Desember 2025 sebesar 604,06 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 11,97% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Desember 2025 mencapai Rp22.038,26 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 92,74% atau sebesar Rp6.890,81 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.961,11 miliar (30,06%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.414,36 miliar (70,46%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp799,03 miliar (23,67%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp251,75 miliar (8,34%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp15.147,44 M atau 97,72% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Desember 2025 tumbuh sebesar 0,57% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp746,52 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Desember 2025 tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar 98,88% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 93,78%. Telah tersalur Transfer Hibah Tahap II yaitu Hibah BioCF ISFL pada bulan Desember 2025 untuk Provinsi Jambi.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Desember 2025 telah disalurkan kepada 85.524 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp7.089,84 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan kehutanan (70,86%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (38,64%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp993,94 miliar kepada 11.981 debitur.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 10,93% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,34% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Desember 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 55.458 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp381,10 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 75,36% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.
APBN Tetap Dikelola Sebagai Wujud Pengelolaan Kas Negara yang Akuntabel dalam Mendukung Optimisme Stabilitas Ekonomi
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Desember 2025 telah dikelola dengan baik, termasuk penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian kinerja fiskal 2025 merupakan wujud penguatan sinergi instansi yang tercermin dari masifnya pemberian penghargaan IKPA 100 kepada mitra strategis.
#UangKita terus diarahkan untuk penguatan sinergi otoritas fiskal dan moneter sebagai fondasi utama stabilitas makroekonomi, sehingga manfaat nyata APBN dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui kerja sama dengan mitra satuan kerja dan masyarakat terhadap penguatan Badan Layanan Umum, diharapkan dapat meningkatkan layanan publik yang adaptif dan berorientasi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
