Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.
APBN Regional Jambi Diarahkan Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp3.293,97 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami pertumbuhan sebesar 59,68% (yoy), mencerminkan kinerja pendapatan APBN yang kuat.
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi s.d. bulan Mei tahun 2026 mencapai Rp2.748,19 miliar, tumbuh positif 94,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi sebesar Rp3.331,89 miliar yang tumbuh positif 22,28% dan SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp583,70 miliar, terkontraksi 55,50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bruto didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan (37,75%), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (22,77%), serta Sektor Pertanian Kehutanan (8,81%).
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada regional Jambi s.d. 31 Mei 2026 mencapai 50,19% atau sebesar Rp168,111 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, diikuti Bea Masuk (BM) yang dipengaruhi meningkatnya impor komoditi Alat Aksesoris Lainnya dan Penutup Lantai dari Plastik serta Klorat dan Perklorat. Lebih lanjut, realisasi Bea Keluar sebesar Rp151,01 miliar (46,74% dari target), realisasi Bea Masuk sebesar Rp16,53 miliar (139,66% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,57 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provinsi Jambi mencapai Rp423,41 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 49,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini terutama didorong oleh Pendapatan BLU yang mendominasi struktur PNBP.
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Mei 2026 tercatat sebesar Rp254,56 miliar, dengan dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp179,38 miliar (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi). Capaian tersebut turut disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp75,18 miliar (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Sedangkan, realisasi PNBP Lainnya s.d. bulan Mei 2026 tercatat sebesar R168,85 miliar. Capaian PNBP Lainnya terbesar diperoleh dari Pendapatan BPKB (Rp18,89 M), Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (Rp17,92 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp13,04 M), dan Pendapatan Paspor (Rp12,01 M).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Mei 2026 menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp7.694,64 miliar, tumbuh 0,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) sebesar Rp2.616,98 miliar atau 35,63% dari pagu, menunjukkan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat di daerah.
Penyumbang realisasi terbesar terdapat pada belanja modal dengan pertumbuhan 671,95%, diikuti belanja pegawai (28,42%), dan belanja barang (18,94%). Pola ini menunjukkan pentingnya langkah strategis melalui akselerasi belanja yang berjalan terarah dan penguatan fungsi monitoring.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp5.077,65 miliar atau 45,95% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Mei 2026 terkontraksi sebesar 11,95% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada DAK Non Fisik sebesar 46,05%, diikuti DAU sebesar 1,48%. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Mei 2026 tertinggi pada Kabupaten Kerinci sebesar 8,79% dan terendah pada Kabupaten Merangin sebesar 6,97%.
Penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Jambi Mendukung UMKM Naik Kelas
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Mei 2026 telah disalurkan kepada 35.744 debitur dengan total sebesar Rp3.415,98 miliar atau 64,67% dari target, dengan porsi penyaluran terbesar pada KUR Mikro. Dibandingkan tahun 2025, nilai penyaluran ini mengalami pertumbuhan 10,92% (ctc). Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (68,52%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,01%). Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp508,77 miliar kepada 5.186 debitur.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 4,77% dari penyaluran di regional Sumatera dan 0,71% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Mei 2026, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 21.810 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp173,25 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PMN. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 46,54% (ctc) dibandingkan tahun 2025. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.
APBN Dikelola Secara Transparan untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berdampak Nyata
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Mei 2026 terus menunjukkan perannya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui berbagai program prioritas dan investasi pemerintah, #UangKita hadir mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Pembangunan sektor strategis, penyaluran Gaji ke-13, transfer ke daerah, hingga penguatan UMKM dan sektor riil dikelola optimal untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat sebesar-besarnya.
Pemerintah kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025. Capaian ini telah dipertahankan sejak 2016, menjadikannya opini WTP kesepuluh secara berturut-turut dan menjadi bukti konsistensi akuntabilitas pemerintah dalam mengelola APBN secara transparan juga kredibel dalam mendukung pembangunan nasional.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
