Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi.
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp4.944,88 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 24,90% (ctc).
Penerimaan pajak netto Provinsi Jambi sampai dengan Oktober 2025 mencapai Rp3,76 Triliun, terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,36 Triliun atau tumbuh 173,33%. Penerimaan pajak bruto Provinsi Jambi tumbuh positif 8,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini terutama didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Jambi, dengan total penerimaan sebesar Rp1,30 Triliun. Selain itu, Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi juga mencatatkan pertumbuhan positif 9,19% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Realisasi penerimaan Oktober 2025 sebesar Rp580,89 miliar, lebih dari perkiraan sebesar 10,17% dari total perkiraan Rp527,25 miliar.
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. Oktober 2025 telah mencapai 259,95% atau sebesar Rp326,08 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya, terutama komoditi RBD Palm Olein dan Palm Kernel Shell. Secara rinci, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp20,45 miliar (213,43% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 304,67 miliar (262,97% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,96 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp809,96 miliar atau sebesar 133,02% dari target.
Sampai dengan bulan Oktober 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp292,21 miliar. Realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari Pendapatan BPKB, Pendapatan Paspor, Pendapatan Penerbitan STNK, Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Oktober 2025 sebesar Rp517,75 miliar. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 10,23% (ctc). Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang meningkat signifikan pada bulan Agustus s.d. September dari penerimaan mahasiswa baru dan pembayaran UKT semesteran oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi, serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Oktober 2025 mencapai Rp17.570,89 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 65,03% atau sebesar Rp4.702,53 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu (ctc), komponen belanja K/L Regional mengalami kontraksi sebesar Rp2.574,88 miliar (12,78%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp2.289,45 miliar (84,69%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp766,33 miliar (32,47%). Hal ini terjadi karena agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang pada tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp162,55 miliar (6,49%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp12.866,65 M atau 83,76% dari pagu. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Oktober 2025 tumbuh sebesar 2,45% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp1.128,06 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Oktober 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 85,55% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 79,69%.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Oktober 2025 telah disalurkan kepada 72.771 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.019,64 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran. Adapun daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp854,33 miliar kepada 10.205 debitur.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi sampai dengan 31 Oktober 2025 telah disalurkan kepada 42.678 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp279,88 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 83,81% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi di Provinsi Jambi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
APBN Sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatan Fiskal yang Ekspansif dan Terukur
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Oktober 2025 terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional dan pencapaian Asta Cita di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi terus tumbuh menguat dan diperkirakan mencapai target pertumbuhan melalui sinergi pembangunan pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta memastikan manfaat APBN dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
#UangKita diarahkan untuk memperkuat sektor riil, memperluas basis ekonomi rakyat, dan menjaga daya beli sebagai bentuk kehadiran negara dalam delapan agenda pembangunan (Asta Cita). Pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga terus didukung melalui pembiayaan produktif, sehingga akses pembiayaan menjadi mudah, murah, serta dapat meningkatkan skala usaha menjadi UMKM Naik Kelas.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
