Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Sungai Putri, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36122

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Publikasi
  4. Publikasi Umum
Berita

Kondisi pandemi terus terkendali menyebabkan kondisi perekonomian terjaga dalam keadaan yang baik. Dari sisi domestik, tingkat inflasi yang sempat mendapat perhatian lebih, kini berangsur kembali normal. Secara mtm, inflasi turun sebesar 0,49% sehingga mencatatkan nilai sebesar 6,04% yoy. Sektor komoditas yang berperan paling besar terhadap penurunan inflasi tersebut adalah makanan, minuman, dan tembakau.

Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus yang cukup tinggi. Sampai dengan 30 November 2022, nilai ekspor regional Jambi tercatat sebesar US$1.194,39 juta dengan nilai impor regional sebesar US$30,12 juta. Nilai ekspor terdongkrak oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh positif karena kegiatan pertambangan batu bara.

Tren Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Regional tentu tak lepas dari kinerja baik APBN yang berlanjut hingga bulan November 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi, didukung lonjakan pendapatan negara yang terjaga dengan baik. Meski demikian, kinerja solid APBN 2022 diharapkan terjaga diimbangi komitmen disiplin fiskal yang kuat, dan bersiap mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.

Kinerja APBN terjaga dengan terus melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja APBN regional Jambi per 30 November 2022 sebesar Rp18.648,29 miliar atau sebesar 91,30% dari target belanja. Kinerja Belanja Negara tumbuh positif seiring peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang membaik dari bulan sebelumnya. Akselerasi belanja dilanjutkan agar tetap maksimal mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja K/L regional tercapai sebesar Rp5.421,36 miliar atau sebesar 79,01% dari pagu. Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13.226,92 miliar atau sebesar 97,52% dari pagu, didorong oleh peningkatan kepatuhan pemda yang lebih baik sehingga sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran. Selain itu, meningkatnya jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 0,68% dan Dana Bagi Hasil sebesar 43,96% (Pembayaran DBH Kurang bayar) yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas berperan terhadap pertumbuhan TKD.

TKD yang telah disalurkan kepada dua belas (12) pemerintah daerah di Provinsi Jambi mencapai 82,17% dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Jambi.

Kinerja PC-PEN pada penghujung bulan November 2022 mengalami peningkatan baik di sektor kesehatan maupun sektor perlindungan masyarakat. Klaim Pasien Covid dan Insentif Nakes masing-masing terealisasi sebesar Rp190,58 miliar kepada 4.061 pasien dan Rp22,42 miliar untuk 4.520 tenaga kesehatan. Subsidi pengalihan BBM terealisasi sebesar Rp60,9 miliar yang diterima oleh lebih dari 200 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan BLT Minyak Goreng yang telah disalurkan tiga kali dalam satu tahun sebesar Rp54,23 miliar kepada lebih dari 180 ribu KPM.

Pendapatan regional melampaui target dan terus konsisten bertumbuh. Kondisi pemulihan ekonomi yang terjaga mendorong pertumbuhan pendapatan regional Jambi tumbuh sebesar 25,77% secara yoy dengan realisasi sebesar 6.780,34 miliar atau sebesar 104,2% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp5.732,38 miliar, bea masuk-bea keluar sebesar Rp350,91 miliar (BM Rp7,84 miliar; BK Rp343,07 miliar), dan PNBP sebesar Rp697,05 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan, perikanan menyimpan potensi penerimaan regional yang tinggi. Ke depan, seiring dengan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, potensi perpajakan semakin dapat direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang makin dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Periode November 2022, ekspor di regional Jambi mengalami pertumbuhan positif 47% yoy. Batu bara menjadi komoditas ekspor unggulan (22,6%), diikuti karet mentah, Palm Oil, dan cangkang kelapa sawit. Selain itu, impor juga mengalami pertumbuhan positif 39% yoy dengan didominasi oleh komoditas aspal/bitumen (15,85%).

Sektor UMKM tak luput dari sasaran APBN sebagai katalis pendorong pertumbuhan perekonomian regional. Dukungan dari sisi supply perekonomian diberikan melalui beberapa program pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. 30 November 2022 telah disalurkan di Provinsi Jambi kepada 87.843 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.642,55 miliar. Dua sektor unggulan pelaku usaha adalah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (63,9%) serta sektor Perdagangan Eceran (26,3%). Penyaluran KUR pada Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan baik secara komposisi maupun nilai penyaluran, terus mengalami peningkatan seiring dengan distribusi PDRB pada Sektor Pertanian yang berada pada tingkat tertinggi di Provinsi Jambi, dan disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Selain KUR, pembiayaan untuk pelaku usaha dengan skala ultramikro juga diberikan oleh pemerintah dengan pembiayaan UMi yang telah disalurkan sebesar Rp116,26 miliar kepada 24.904 debitur.

APBN terus didesain menjadi instrumen pemerintah dalam melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi. Uncertainty yang mengguncang perekonomian global, memaksa pemerintah terus berupaya menemukan cara terbaik dalam memanfaatkan APBN sebagai shock absorber sehingga kondisi perekonomian nasional dan regional stabil dan terjaga.

Berita

Perkembangan ekonomi regional di Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 terus menguat melanjutkan tren positif di tengah prospek pelemahan ekonomi global dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,2% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (tumbuh 5,09% yoy) yang masih tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terbesar (29,35%), disusul oleh sektor pertambangan. Seluruh sektor melanjutkan tren pemulihan dan tumbuh secara moderat.

Inflasi pada bulan September bergerak ke angka 0,61 (mtm), 8,09 (yoy), dan 6,34 (ytd). Sementara itu, neraca perdagangan regional terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan neraca perdagangan nasional. Surplus Neraca Perdagangan pada bulan September mencapai USD142,96 juta, sehingga akumulasi neraca perdagangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah surplus sebesar USD920,17 juta. Devisa ekspor sebesar USD944,20 juta tumbuh positif khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian yang didominasi dengan ekspor batu bara. Di sisi impor, pertumbuhan positif terdapat pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar/Eceran, dan Pertanian/Kehutanan/Perikanan.

Perkembangan kesejahteraan regional juga menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTP Provinsi Jambi mengalami kenaikan 2,82% (mtm) menjadi 133,23 pada bulan September yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,05%, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turun sebesar 1,20%. Namun, penguatan NTP tidak diiringi dengan penguatan NTN yang mengalami penurunan sebesar 1,12% (mtm) menjadi 108,65 pada bulan September.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 71,63 dari sebelumnya sebesar 71,29. Tingkat pengangguran mengalami perbaikan (4,59%) dilihat dari penurunan sebesar 0,05% secara yoy atau 0,11% dibandingkan dengan periode Februari 2022. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah penurunan Gini Ratio pada periode Maret 2022 sebesar 0,005 poin menjadi 0,320.

Meski banyak catatan baik, pertumbuhan di tahun 2023 tetap harus diwaspadai. Gelombang perlemahan ekonomi dunia, ketidakpastian global, serta kecenderungan suku bunga yang naik, akan turut memengaruhi berbagai indikator dan faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selaras dengan kebijakan nasional, saat ini salah satu fokus perekonomian regional adalah menjaga tren pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan tingkat inflasi dalam batas yang tolerable.

APBN Didesain untuk Bisa Menjawab Perubahan dari Risiko dan Dinamika Ekonomi Global

Kinerja APBN cukup baik dengan ditopang oleh kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan dan berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan regional.

APBN Regional pun didesain demikian untuk mampu mendukung peran baru APBN nasional dalam mengumpulkan bekal dalam rangka mengakumulasi daya tahan dalam menghadapi prediksi gejolak dunia yang sangat volatile di tahun 2023.

Capaian realisasi Pendapatan menunjukkan peningkatan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Pendapatan di Wilayah Jambi sampai dengan 30 September 2022 terealisasi sebesar Rp4.931,17 miliar (sebesar 82,84% dari target) yang terdiri dari PPh Non-Migas Rp2.484,03 miliar, PPN dan PPnBM Rp1.979,68 miliar, PBB Rp98,09 miliar, dan Pajak Lainnya Rp49,78 miliar.

Selain dari sisi perpajakan, pendapatan juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp609,87 miliar atau tumbuh sebesar Rp57,55 miliar atau sebesar 10,42% dibandingkan dengan tahun lalu. Karakteristik PNBP didominasi oleh penerimaan dari biaya pendidikan, pendapatan BPKB, STNK, jasa pelabuhan, dan pelayanan pertanahan.

Bea Masuk (BM) mengalami kenaikan terealisasi Rp5,83 miliar dengan peningkatan impor pada sektor semi manufaktur. Berbanding terbalik, kacang tanah dan sodium chlorate yang sebelumnya menjadi komoditas impor yang tinggi mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, penerimaan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp313,76 miliar dengan didominasi oleh komoditi CPO.

Kinerja baik belanja APBN berlanjut hingga September 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Belanja Negara di Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar Rp14.280,34 miliar dengan rincian sebesar Rp4.212,85 miliar dalam bentuk Belanja K/L dan sebesar Rp10.067,50 miliar dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Belanja K/L tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.906,33 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.456,58 miliar, Belanja Modal sebesar Rp841,65 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,28 miliar direalisasikan oleh sebanyak 435 satuan kerja di Provinsi Jambi dan diharapkan dapat semakin dioptimalkan di penghujung tahun 2022.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan kepada pemerintah daerah di Provinsi Jambi s.d 30 September 2022 sebesar Rp10.067,50 miliar atau sebesar 74,61% dari pagu yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp126,09 M (1,27% yoy). Terdiri dari DAU sebesar Rp6.148,87 miliar, DBH sebesar Rp1.233,93 miliar, DAK Fisik sebesar Rp470,61 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp1.277,95 miliar, DID sebesar Rp49,70 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp886,44 miliar. Belanja TKDD di Provinsi Jambi tersebut terealisasi sebesar 1,82% dari nilai realisasi TKDD nasional (Rp522,6 triliun).

Kebijakan yang sehat dan terkalibrasi menjadi salah satu upaya bagi pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi tantangan global. Di Jambi, belanja pemerintah yang difungsikan sebagai jaring pelindung masyarakat telah direalisasikan dalam berbagai bentuk manfaat yang diterima oleh masyarakat. Kebijakan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional direalisasikan di Provinsi Jambi melalui beberapa program, yaitu Klaim Pasien Covid-19 (Rp176,96 M), Insentif Tenaga Kesehatan (Rp20,39 M), Program Keluarga Harapan (Rp.219,35 M), Bantuan Sembako (Rp324,84 M), BLT Minyak Goreng (Rp54,23 M), BLT Desa (Rp367,49 M), dan BLT Pengalihan Subsidi BBM (Rp30,45 M).

Mendukung upaya pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 dan menjadi bagian dari belanja perlindungan sosial sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan belanja wajib sebesar 2%. Secara umum, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi telah menganggarkan belanja wajib perlinsos tersebut, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

  1. Bantuan Sosial,
  2. Penciptaan Lapangan Kerja,
  3. Subsidi Sektor Transportasi, dan
  4. Perlinsos Lainnya.

Pelaksanaan APBN Nasional yang diamplifikasi oleh APBN Regional didesain untuk dapat memberikan atau mengumpulkan bekal dalam rangka mengakumulasi daya tahan dalam menghadapi prediksi gejolak dunia yang sangat volatile di tahun 2023. Kewaspadaan terus ditingkatkan tanpa menghilangkan optimisme untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi yang berjalan dengan baik.

Berita

Jambi, 5 Desember 2022 – Gubernur Jambi Bapak Al Haris, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Bapak Supendi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Regional Jambi. Acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Jambi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah di Provinsi Jambi serta menjadi tindak lanjut atas penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2023 dari Presiden pada tanggal 1 Desember 2022.

            DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19.

            “Untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, selama 3 tahun terakhir defisit APBN berada diatas 3% PDB. Selain untuk mematikan terlaksananya layanan pemerintah kepada masyarakat, Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi bantalan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. APBN melakukan fungsinya sebagai Shock Absorber dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui relaksasi fasilitas pembiayaan dan Bantuan terhadap UMKM (Supply Side) untuk menjaga keberlangsungan produksi barang dan jasa, disisi lain untuk menjaga konsumsi masyarakat (Demand side) belanja Perlindungan Sosial diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, Proyek Padat Karya untuk mengatasi tingkat pengangguran, program ketahanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, serta yang paling penting adalah program kesehatan melalui klaim pasien Covid-19 dan insentif Nakes”, ungkap Bapak Supendi.

Perkembangan Ekonomi 2022

            Perkembangan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif yang semakin menumbuhkan optimisme. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi searah dengan laju pertumbuhan penerimaan Negara baik dari sudut pandang penerimaan Perpajakan maupun dari Penerimaan Asli Daerah. Akselerasi peningkatan Penerimaan Asli Daerah penting untuk dilaksanakan mengingat tingkat ketergantungan akan transfer dari Pemerintah pusat relatif tinggi di Provinsi Jambi pada angka diatas 70%. PAD yang meningkat akan mendorong peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah dan akan menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk melakukan perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan layanan umum dan investasi pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tumbuh positif, meningkat 0,71 menjadi 72,14. Seluruh Indikator pembentuk IPM tumbuh positif, Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5% (yoy) selama 2 triwulan berturut-turut, di mana triwulan II Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Inflasi relatif terjaga dan mulai menunjukkan penurunan ke level 6,04% (yoy) di bulan November dari sebelumnya 7,10% di bulan September.

Bapak Al Haris menyampaikan, “Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian. Akselerasi pemulihan  ekonomi tersebut menjadikan Provinsi jambi menjadi salah satu Provinsi yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak Triwulan II tahun 2020”.

Proyeksi Perekonomian 2023 dan Pokok-Pokok APBN

            Optimisme terus dijaga. Namun demikian, kondisi perekonomian global yang sedang volatile terus memberi tekanan pada perekonomian nasional dan regional. Ancaman resesi global yang dibarengi dengan peningkatan suku bunga acuan harus diwaspadai dan dirumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Target Pendapatan Negara Regional adalah sebesar Rp2.463,0 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian global. Alokasi Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Alokasi APBN untuk Provinsi Jambi telah ditetapkan sebesar Rp21,69 Triliun dengan Rincian Belanja Pemerintah Pusat Rp6,61 Triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp15,08 Triliun. Pelaksanaan Transfer ke daerah tahun 2023 merupakan implementasi dari Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan keuangan daerah.

“Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program”, ujar Bapak Supendi.

Pelaksanaan belanja Negara harus disertai dengan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui:

  1. belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif,
  2. penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;
  3. menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
  4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
  5. Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024

            Bapak Supendi menambahkan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jambi beserta seluruh KPPN di lingkup kerjanya selalu siap berkoordinasi dan berkolaborasi untuk percepatan pelaksanaan APBN dan TKD tahun ini dan tahuntahun berikutnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

            “Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat ditindaklanjuti agar APBN 2023 dapat dilaksanakan segera di awal tahun dan masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaat segera secara maksimal”, tambah beliau.

            Gubernur Jambi berpesan kepada para kepala instansi untuk terus menguatkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L, dan sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah. Kualitas belanja masih harus ditingkatkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Beliau menambahkan bahwa kepala daerah harus menggnakan alokasi TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan Kepada Satker dan Pemda

            Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan November 2022 dengan kriteria penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan dari sisi kualitas data pelaporan keuangan. Penghargaan tersebut diraih oleh Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu besar (pagu di atas Rp40 miliar), Kanwil Kemenkumham Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu sedang (pagu Rp5—40 miliar), dan Kantor Kemenag Kota Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu kecil (pagu di bawah Rp5 miliar).

            Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan Dana Desa terbaik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan DAK Fisik terbaik.

            Selain itu, Gubernur Jambi juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan melalui Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi atas raihan opini WTP 2021 yang sekaligus menjadi raihan opini WTP 10 kali berturut-turut. Capaian opini WTP 2021 diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi dan secara bertahap telah diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi kepada seluruh kepala daerah.

Berita

Tren kasus covid-19 di Provinsi Jambi masih berada pada level sangat rendah dan selaras dengan tren kasus covid-19 di Indonesia, sejumlah restriksi telah mulai dilonggarkan. Pemerintah mendorong upaya transisi pandemi menjadi endemi salah satunya dengan pemberian vaksinasi covid-19. Sampai dengan 31 Agustus 2022, tingkat vaksinasi covid-19 di Provinsi Jambi dosis I sebesar 87,3%, dosis II sebesar 69,0%, dosis III sebesar 21,8%, dan dosis IV sebesar 1,5%. Perkembangan kondisi ekonomi global yang volatile tidak banyak memengaruhi kondisi perekonomian regional Jambi. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menguat masing-masing sebesar 8,21 dan 0,44 poin sehingga NTP dan NTN tercatat pada level 129,58 dan 109,88. Seiring dengan penguatan NTP dan NTN, inflasi mulai mengalami penurunan dan berada pada level 7,7 (yoy) atau –1,19 (mom). Pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin kuat melalui berbagai kebijakan APBN. Pemerintah memastikan kestabilan daya beli masyarakat dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di Provinsi Jambi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang telah disalurkan sebanyak tiga (3) kali dengan total penyaluran Rp54,23 M berhasil menjangkau 180.774 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beriringan dengan hal tersebut, BLT Desa yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di 1.399 desa di Provinsi Jambi telah disalurkan sebesar Rp316,15 M. Melanjutkan tren positif, kinerja perekonomian terbuka regional Jambi masih mengalami surplus. Nilai ekspor sampai dengan bulan Agustus 2022 tercatat sebesar US$796,79 juta didominasi oleh ekspor batu bara dan minyak petroleum. Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$19,57 juta. Pertumbuhan nilai impor dipengaruhi oleh impor pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar/Eceran, Pertanian/Kehutanan/Perikanan, dan Transportasi Pergudangan. APBN Hadir sebagai Shock Absorber Dampak Peningkatan Risiko Global Kinerja baik penerimaan negara terus dipertahankan. Dari target regional sebesar Rp5,6 triliun, sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 85,7% telah terealisasi. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp442,4 miliar. Secara umum, capaian penerimaan negara tumbuh sebesar 40,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan perpajakan dalam negeri masih menjadi sumber penerimaan tertinggi APBN regional dengan capaian sebesar Rp4,1 triliun. Kemudian, perpajakan luar negeri yang diperoleh dari Bea Masuk sebesar Rp5,2 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp272,6 miliar melengkapi capaian optimistis penerimaan perpajakan di masa pemulihan perekonomian. Sementara itu, capaian PNBP yang ditargetkan selama satu tahun sebesar Rp352,9 miliar, telah berhasil diraih dan dilalui. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, PNBP telah mencapai Rp442,4 miliar atau sebesar 125%. Belanja APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi terus diperkuat dan didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Hingga akhir Bulan Agustus 2022, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp12,5 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) regional seebsar Rp3,6 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,5 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp860 miliar. TKD yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan masih menjadi sumber penerimaan tertinggi bagi APBD regional Jambi dengan porsi sebesar 80,6%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Jambi. TKD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (Rp728,0 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp5,5 triliun), dan Dana Insentif Daerah (Rp31,6 miliar) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp273,8 miliar) dan Non-Fisik (Rp1,1 triliun) yang digunakan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, fasilitas, pendidikan, dan lain sebagainya. Dana Desa yang termasuk di dalamnya BLT Desa menjadi salah satu instrumen pemerintah pusat dalam memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak disalurkan pada tahun 2019, BLT Desa mampu menjaga indeks kemiskinan masyarakat desa Provinsi Jambi berada di bawah indeks kemiskinan masyarakat kota. Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal sampai dengan tingkat regional. Berbagai manfaat telah diperoleh masyarakat. Kinerja APBN bulan Agustus terjaga, ditopang kinerja pendapatan yang baik dan belanja yang tumbuh positif. Ketangguhan APBN berperan utama menopang konsolidasi fiskal 2023.
Berita

Kinerja pemulihan ekonomi Indonesia masih tetap berjalan dan cukup kuat. Di tengah stagflasi perkonomian global, pertumbuhan perekonomian Indonesia terus menorehkan catatan yang baik. Secara regional pada kuartal III Tahun 2022, di Provinsi Jambi, pertumbuhan perekonomian tumbuh di angka 5,20 (yoy) dengan PDRB sebesar Rp71,6 T yang didominasi oleh sektor Pertanian, sektor Pertambangan, dan sektor Perdagangan.

Perkembangan inflasi yang telah menjadi perhatian beberapa pihak turut mengalami perbaikan secara bertahap. Pada periode Oktober 2022, inflasi tercatat di angka 7,10% secara yoy atau mengalami deflasi sebesar 2,27% secara mtm. Deflasi periode kali ini dipengaruhi oleh beberapa komoditi yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi pada periode sebelumnya. Artinya, beberapa upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi telah membuahkan hasil.

Surplus neraca perdagangan sebesar lebih dari US$ 1.000,00 turut memberi andil dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi. Selain itu, surplus neraca perdagangan tersebut merupakan modal berharga bagi perekonomian regional Jambi dalam menghadapi ancaman stagflasi dan kenaikan nilai tukar mata uang asing.

Sejalan dengan perbaikan pada indikator makroekonomi, indikator kesejahteraan di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan. Tingkat Kemiskinan (7,62%, sebelumnya 7,97%), Tingkat Pengangguran Terbuka (4,59%, sebelumnya 4,7%), dan Gini Ratio (0,320, sebelumnya 0,325) secara berturut-turut mengalami penurunan dan dibarengi dengan penguatan Indeks Pembangunan Manusia (72,14, sebelumnya 71,63). Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan juga menunjukkan peningkatan yang menunjukkan sektor perekonomian unggulan di Provinsi Jambi sedang dalam kondisi yang baik.

 

APBN Semakin Kokoh Menopang Perekonomian.

Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang terakselerasi. Realisasi belanja APBN Regional Jambi per Oktober sebesar Rp17,2 triliun (84,4 persen dari pagu target APBN Regional) atau tumbuh 3,87 persen yoy. Melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp4,8 triliun (70,1 persen dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp12,4 triliun (91,7 persen dari pagu).

Belanja K/L utamaya digunakan untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13, bansos dan program PEN ke masyarakat melalui belanja pegawai sebesar Rpp2,1 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp1,6 triliun, belanja modal sebesar Rp1,1 triliun, dan belanja bansos sebesar Rp8,3 miliar.

TKDD periode Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp866,87 miliar (7,54%) yoy dikarenakan meningkatnya jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 4,03% dan Dana Bagi Hasil sebesar 73,16%. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh penyaluran Dana Desa yang lebih tinggi dan lebih cepat dibanding tahun lalu sebagai bentuk upaya akselerasi yang telah dilakukan dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Sinergi tersebut juga diwujudkan dengan output-output strategis DAK Fisik yang telah disalurkan, di antaranya pembangunan jalan (36,9 kilometer) dan jembatan (32 meter) dengan nilai Rp148,20 miliar, irigasi (1.380 Ha) senilai Rp21,70 miliar, dan 4.251 unit sanitasi senilai Rp48,5 miliar, dan lain sebagainya.

Pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin kuat melalui berbagai kebijakan APBN. Pemerintah memastikan kestabilan daya beli masyarakat dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di Provinsi Jambi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang telah disalurkan sebanyak tiga (3) kali dengan total penyaluran Rp54,23 M berhasil menjangkau 180.774 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beriringan dengan hal tersebut, BLT Desa yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di 1.399 desa di Provinsi Jambi telah disalurkan sebesar Rp316,15 M.

Pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin kuat melalui berbagai kebijakan APBN. Pemerintah memastikan kestabilan daya beli masyarakat dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai bentuk di antaranya BLT Minyak Goreng sebesar Rp54,23 miliar, BLT BBM sebesar Rp60,9 miliar, Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp80,78 miliar, Bantuan Sembako sebesar Rp324,84 miliar, serta Program Keluarga Harapan sebesar Rp219,35 miliar.

Pendapatan Negara terus bertambah menandakan kondisi perekonomian yang bergerak semakin aktif. Hingga Oktober 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp6,1 triliun atau 93,4 persen dari pagu, tumbuh 30,57 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp5,1 triliun, penerimaan Bea dan Cukai Rp335,7 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp646,9 miliar. Merespons potensi yang semakin meningkat, target penerimaan regional Jambi ditingkatkan. Meski pun demikian, optimisme tercapainya target masih terjaga mengingat catatan dan tren positif penerimaan negara tahun ini.

Perlindungan Masyarakat terhadap Dampak Inflasi

Sebagai wujud peran pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan sebesar 2 persen dari DTU yang diterima dari pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi. Belanja tersebut secara spesifik digunakan untuk subsidi sektor transportasi umum, pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.

Berita

Risiko perekonomian Negara bergeser dari pandemi ke tekanan ekonomi global. Laju inflasi global yang meningkat diiringi dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah menghantui pelaksanaan kebijakan fiskal APBN. Namun demikian, APBN terus berperan sebagai shock absorber dan melindungi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya APBN yang relatif kuat dan sehat memberikan keyakinan, confidence, dan juga sentimen yang diharapkan positif.

Secara regional, pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi masih kuat, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional, di tengah tren perlambatan ekonomi internasional. Berdasarkan data rilis dari BPS Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2022 sebesar 5,41% (yoy) dan 4,77 secara (qtq). Sementara itu, inflasi tumbuh dalam skala yang moderat di angka 1,27% (mtm). Tekanan inflasi global yang telah ditahan oleh APBN menyebabkan kenaikan inflasi tersebut berdampak kecil bagi Provinsi Jambi.

Realisasi Belanja

APBN bekerja keras sebagai shock absorber melalui Belanja Negara yang didukung juga oleh program pemulihan ekonomi dan menjaga dampak adanya ketidakpastian. Belanja Negara terus tumbuh dan diakselerasi sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp10,44 T atau sebesar 51,3% dari pagu.

Belanja instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp3,05 T atau sebesar 44,46% dari pagu. Belanja tersebut tumbuh cukup signifkan dibandingkan dengan dengan realisasi pada bulan Juni dikarenakan adanya pembayaran gaji ke-13 yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan perekonomian dari sektor rumah tangga melalui pemenuhan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar di awal tahun pelajaran sekolah dasar dan sekolah menengah.

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desar (TKDD) terealisasi sebesar Rp7,39 T (54,82% dari pagu) dan mengalami kenaikan sebesar Rp391,31 M (5,59%) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh akselerasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I dan penyaluran Dana Desa yang disalurkan melalui lima (5) KPPN di lingkup Provinsi Jambi.

Belanja TKDD sampai dengan 31 Juli 2022 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,95 T; DAK Fisik sebesar Rp178,77 M; DAK Non-Fisik sebesar Rp1,19 T; Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar RpRp909,03 M; Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp151,18 M; dan Dana Desa sebesar Rp619,51 M. Belanja TKDD masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi penerimaan APBD Provinsi Jambi dengan porsi sebesar 81,89% dari total penerimaan APBD.

Capaian Penerimaan

Pendapatan Negara tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, dampak implementasi UU HPP, dan naiknya harga komoditas. Sampai dengan Juli 2022, penerimaan Negara melalui perpajakan dalam negeri dan internasional sebesar Rp3,85 T dan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp367,77 M. Sehingga total penerimaan Negara pada periode Bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp4,21 T (tumbuh sebesar 56,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya).

Penerimaan Perpajakan dalam Negeri sebesar Rp3,63 dengan penerimaan terbesar dari Pajak Penghasilan Non-Migas (Rp2,03 T) dan Pajak Pertambahan Nilai (Rp1,51 T). Penerimaan pajak yang terus memiliki tren optimistis tersebut direspons oleh Kementerian Keuangan dengan menaikkan target perpajakan regional menjadi Rp5,04 T (sebelumnya Rp4,94 T).

Bea masuk dan bea keluar sebagai sumber penerimaan perpajakan internasional mampu terealisasi masing-masing sebesar Rp4,05 M (tumbuh 14,65% mom) dan Rp215,46 M (tumbuh 5,53% mom). Peningkatan impor dipengaruhi oleh barang semi-manufaktur dari plastik dan mesin industri, sedangkan peningkatan ekspor dipengaruhi oleh komoditi RBD Palm Oil dan cangkang sawit.

Di samping penerimaan Perpajakan, capaian PNBP juga menunjukkan tren positif. Sampai dengan akhir Juli tahun 2022, capaian PNBP di Provinsi Jambi sebesar Rp367,77 M atau tumbuh sebesar 16,96% dari periode yang sama di tahun lalu.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai salah satu instrumen shock absorber pemerintah, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus berlanjut untuk melindungi masyarakat dari risiko-risiko perekonomian negara dan regional. Dari sektor perlindungan sosial, telah terealisasi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan BLT Minyak Goreng. Selain itu, dari sektor kesehatan, Klaim Pasien Covid dan Insentif Nakes telah dibayarkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Adapun pembayaran PKH sampai dengan 29 Juli 2022 adalah sebesar Rp148,16 M; pembayaran Bantuan Sembako sebesar Rp194,94 M; BLT Minyak Goreng sebesar Rp54,23 M; Klaim Pasien Covid-19 sebesar Rp160,42 M; dan Insentif Nakes sebesar Rp19,8 M.

BLT Dana Desa, sebagai bagian dari penyaluran Dana Desa, telah direalisasikan sebesar Rp283,94 M kepada 1.399 Desa di Provinsi Jambi.

Penyaluran KUR dan UMi

Dari sisi supply, pemerintah berupaya memacu aktivitas ekonomi melalui insentif pinjaman kepada kepada UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ulta-Mikro (UMi). KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 Juli 2022 telah disalurkan kepada 56.970 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4,11 T. Dua sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian & perdagangan.

Pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 17.914 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp80,10 M. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT PNM. Debitur UMi di Provinsi Jambi didominasi oleh debitur dari wilayah Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo.

APBN masih menjadi salah satu penopang bagi pemulihan ekonomi dan upaya menjaga kinerja ekonomi dengan melindungi masyarakat dari guncangan harga dan pelemahan ekonomi global. APBN akan terus dipertahankan sebagai shock absorber serta pendukung konsolidasi fiskal 2023. Dengan berbagai kebijakan fiskal yang digulirkan, pelaksanaan APBN regional Jambi akan senantiasa mendukung kebijakan APBN nasional.

 

 

Berita Terbaru

15 Oktober 2024

Tag Popular

Publikasi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search

Menu