Kinerja pemulihan ekonomi Indonesia masih tetap berjalan dan cukup kuat. Di tengah stagflasi perkonomian global, pertumbuhan perekonomian Indonesia terus menorehkan catatan yang baik. Secara regional pada kuartal III Tahun 2022, di Provinsi Jambi, pertumbuhan perekonomian tumbuh di angka 5,20 (yoy) dengan PDRB sebesar Rp71,6 T yang didominasi oleh sektor Pertanian, sektor Pertambangan, dan sektor Perdagangan.
Perkembangan inflasi yang telah menjadi perhatian beberapa pihak turut mengalami perbaikan secara bertahap. Pada periode Oktober 2022, inflasi tercatat di angka 7,10% secara yoy atau mengalami deflasi sebesar 2,27% secara mtm. Deflasi periode kali ini dipengaruhi oleh beberapa komoditi yang sebelumnya menjadi penyumbang inflasi pada periode sebelumnya. Artinya, beberapa upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi telah membuahkan hasil.
Surplus neraca perdagangan sebesar lebih dari US$ 1.000,00 turut memberi andil dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi. Selain itu, surplus neraca perdagangan tersebut merupakan modal berharga bagi perekonomian regional Jambi dalam menghadapi ancaman stagflasi dan kenaikan nilai tukar mata uang asing.
Sejalan dengan perbaikan pada indikator makroekonomi, indikator kesejahteraan di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan. Tingkat Kemiskinan (7,62%, sebelumnya 7,97%), Tingkat Pengangguran Terbuka (4,59%, sebelumnya 4,7%), dan Gini Ratio (0,320, sebelumnya 0,325) secara berturut-turut mengalami penurunan dan dibarengi dengan penguatan Indeks Pembangunan Manusia (72,14, sebelumnya 71,63). Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan juga menunjukkan peningkatan yang menunjukkan sektor perekonomian unggulan di Provinsi Jambi sedang dalam kondisi yang baik.
APBN Semakin Kokoh Menopang Perekonomian.
Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang terakselerasi. Realisasi belanja APBN Regional Jambi per Oktober sebesar Rp17,2 triliun (84,4 persen dari pagu target APBN Regional) atau tumbuh 3,87 persen yoy. Melalui Belanja Negara, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.
Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp4,8 triliun (70,1 persen dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp12,4 triliun (91,7 persen dari pagu).
Belanja K/L utamaya digunakan untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13, bansos dan program PEN ke masyarakat melalui belanja pegawai sebesar Rpp2,1 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp1,6 triliun, belanja modal sebesar Rp1,1 triliun, dan belanja bansos sebesar Rp8,3 miliar.
TKDD periode Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp866,87 miliar (7,54%) yoy dikarenakan meningkatnya jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 4,03% dan Dana Bagi Hasil sebesar 73,16%. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh penyaluran Dana Desa yang lebih tinggi dan lebih cepat dibanding tahun lalu sebagai bentuk upaya akselerasi yang telah dilakukan dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut juga diwujudkan dengan output-output strategis DAK Fisik yang telah disalurkan, di antaranya pembangunan jalan (36,9 kilometer) dan jembatan (32 meter) dengan nilai Rp148,20 miliar, irigasi (1.380 Ha) senilai Rp21,70 miliar, dan 4.251 unit sanitasi senilai Rp48,5 miliar, dan lain sebagainya.
Pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin kuat melalui berbagai kebijakan APBN. Pemerintah memastikan kestabilan daya beli masyarakat dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di Provinsi Jambi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang telah disalurkan sebanyak tiga (3) kali dengan total penyaluran Rp54,23 M berhasil menjangkau 180.774 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Beriringan dengan hal tersebut, BLT Desa yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di 1.399 desa di Provinsi Jambi telah disalurkan sebesar Rp316,15 M.
Pemulihan ekonomi terus berlanjut dan semakin kuat melalui berbagai kebijakan APBN. Pemerintah memastikan kestabilan daya beli masyarakat dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai bentuk di antaranya BLT Minyak Goreng sebesar Rp54,23 miliar, BLT BBM sebesar Rp60,9 miliar, Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp80,78 miliar, Bantuan Sembako sebesar Rp324,84 miliar, serta Program Keluarga Harapan sebesar Rp219,35 miliar.
Pendapatan Negara terus bertambah menandakan kondisi perekonomian yang bergerak semakin aktif. Hingga Oktober 2022, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp6,1 triliun atau 93,4 persen dari pagu, tumbuh 30,57 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp5,1 triliun, penerimaan Bea dan Cukai Rp335,7 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp646,9 miliar. Merespons potensi yang semakin meningkat, target penerimaan regional Jambi ditingkatkan. Meski pun demikian, optimisme tercapainya target masih terjaga mengingat catatan dan tren positif penerimaan negara tahun ini.
Perlindungan Masyarakat terhadap Dampak Inflasi
Sebagai wujud peran pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan sebesar 2 persen dari DTU yang diterima dari pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi. Belanja tersebut secara spesifik digunakan untuk subsidi sektor transportasi umum, pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.
