Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (y-on-y).
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp2.695,65 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 25,26%.
Penerimaan pajak neto di Provinsi Jambi sampai dengan Juni tahun 2025 mencapai Rp1,92 Triliun, terkontraksi 23,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,02 Triliun atau tumbuh 206,81%. Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 13,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 9,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Juni 2025 telah melebihi proyeksi sebesar Rp526,75 miliar atau 9,25% dari total perkiraan sebesar Rp482,14 miliar. Dengan inovasi dan sinergi antar lembaga, penjagaan tren positif dapat berlanjut sampai penghujung semester II 2025.
Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 30 Juni 2025 telah mencapai 158,59% atau sebesar Rp198,93 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang tarifnya di atas proyeksi. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp5,95 miliar (62,14% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 192,83 miliar (166,45% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,14 miliar.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp435,45 miliar atau sebesar 71,90% dari target.
Sampai dengan bulan Juni 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp168,27 M. Realisasi tertinggi terutama pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp10,95 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp13,09 M), dan Pendapatan BPKB (Rp16,98 M).
Capaian PNBP BLU s.d. bulan Juni 2025 sebesar Rp266,98 M. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp185,9 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp81,08 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional
Realisasi belanja negara s.d. bulan Juni 2025 mencapai Rp9.514,20 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 37,97% atau sebesar Rp2.468,22 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.691,57 miliar (15,10%).
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp1.134,04 Miliar (93,62%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp639,99 Miliar (47,05%) ctc. Hal ini terjadi karena tahun lalu terdapat agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp56,96 Miliar (3,56%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp0,04 Miliar (0,27%).
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp7.045,98 M atau 45,07% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 Juni 2025 tumbuh sebesar 0,36% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp231,99 M diikuti DAK Non Fisik sebesar 36,03 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Juni 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 51,07% dan terendah pada Kota Jambi sebesar 42,96%.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 Juni 2025 telah disalurkan kepada 43.527 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp3.565,80 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (72,54%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (54,34%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp524,52 miliar kepada 5.259 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 Juni 2025 tumbuh 7,32% ctc dibandingkan tahun 2024.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,87% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,78% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 Juni 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 25.946 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp160,67 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 159,69% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.
APBN Terus Dikelola Secara Responsif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi sehingga Stabilitas dan Daya Beli Tetap Terjaga
Realisasi kinerja APBN s.d. 30 Juni 2025 tetap efektif menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dengan fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan di tengah gejolak global. APBN mendukung program prioritas Asta Cita untuk mendorong kemandirian, memperkuat sumber daya manusia, membangun dari desa, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui #UangKita hadir sebagai instrumen shock absorber yang terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dan sebagai alat stabilitas ekonomi, mendukung dunia usaha, distribusi kesejahteraan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
APBN 2026 disiapkan untuk tetap kuat menghadapi guncangan global, sambil terus mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan masa depan yang lebih adil, sehat, serta sejahtera.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata
