Perkembangan ekonomi regional di Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 terus menguat melanjutkan tren positif di tengah prospek pelemahan ekonomi global dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,2% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (tumbuh 5,09% yoy) yang masih tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terbesar (29,35%), disusul oleh sektor pertambangan. Seluruh sektor melanjutkan tren pemulihan dan tumbuh secara moderat.
Inflasi pada bulan September bergerak ke angka 0,61 (mtm), 8,09 (yoy), dan 6,34 (ytd). Sementara itu, neraca perdagangan regional terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan neraca perdagangan nasional. Surplus Neraca Perdagangan pada bulan September mencapai USD142,96 juta, sehingga akumulasi neraca perdagangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah surplus sebesar USD920,17 juta. Devisa ekspor sebesar USD944,20 juta tumbuh positif khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian yang didominasi dengan ekspor batu bara. Di sisi impor, pertumbuhan positif terdapat pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar/Eceran, dan Pertanian/Kehutanan/Perikanan.
Perkembangan kesejahteraan regional juga menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTP Provinsi Jambi mengalami kenaikan 2,82% (mtm) menjadi 133,23 pada bulan September yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,05%, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turun sebesar 1,20%. Namun, penguatan NTP tidak diiringi dengan penguatan NTN yang mengalami penurunan sebesar 1,12% (mtm) menjadi 108,65 pada bulan September.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan menjadi 71,63 dari sebelumnya sebesar 71,29. Tingkat pengangguran mengalami perbaikan (4,59%) dilihat dari penurunan sebesar 0,05% secara yoy atau 0,11% dibandingkan dengan periode Februari 2022. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah penurunan Gini Ratio pada periode Maret 2022 sebesar 0,005 poin menjadi 0,320.
Meski banyak catatan baik, pertumbuhan di tahun 2023 tetap harus diwaspadai. Gelombang perlemahan ekonomi dunia, ketidakpastian global, serta kecenderungan suku bunga yang naik, akan turut memengaruhi berbagai indikator dan faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selaras dengan kebijakan nasional, saat ini salah satu fokus perekonomian regional adalah menjaga tren pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan tingkat inflasi dalam batas yang tolerable.
APBN Didesain untuk Bisa Menjawab Perubahan dari Risiko dan Dinamika Ekonomi Global
Kinerja APBN cukup baik dengan ditopang oleh kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga. Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga peran APBN sebagai shock absorber agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global yang berkepanjangan dan berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan regional.
APBN Regional pun didesain demikian untuk mampu mendukung peran baru APBN nasional dalam mengumpulkan bekal dalam rangka mengakumulasi daya tahan dalam menghadapi prediksi gejolak dunia yang sangat volatile di tahun 2023.
Capaian realisasi Pendapatan menunjukkan peningkatan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Pendapatan di Wilayah Jambi sampai dengan 30 September 2022 terealisasi sebesar Rp4.931,17 miliar (sebesar 82,84% dari target) yang terdiri dari PPh Non-Migas Rp2.484,03 miliar, PPN dan PPnBM Rp1.979,68 miliar, PBB Rp98,09 miliar, dan Pajak Lainnya Rp49,78 miliar.
Selain dari sisi perpajakan, pendapatan juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp609,87 miliar atau tumbuh sebesar Rp57,55 miliar atau sebesar 10,42% dibandingkan dengan tahun lalu. Karakteristik PNBP didominasi oleh penerimaan dari biaya pendidikan, pendapatan BPKB, STNK, jasa pelabuhan, dan pelayanan pertanahan.
Bea Masuk (BM) mengalami kenaikan terealisasi Rp5,83 miliar dengan peningkatan impor pada sektor semi manufaktur. Berbanding terbalik, kacang tanah dan sodium chlorate yang sebelumnya menjadi komoditas impor yang tinggi mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, penerimaan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp313,76 miliar dengan didominasi oleh komoditi CPO.
Kinerja baik belanja APBN berlanjut hingga September 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara yang didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Belanja Negara di Provinsi Jambi telah terealisasi sebesar Rp14.280,34 miliar dengan rincian sebesar Rp4.212,85 miliar dalam bentuk Belanja K/L dan sebesar Rp10.067,50 miliar dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Belanja K/L tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.906,33 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.456,58 miliar, Belanja Modal sebesar Rp841,65 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8,28 miliar direalisasikan oleh sebanyak 435 satuan kerja di Provinsi Jambi dan diharapkan dapat semakin dioptimalkan di penghujung tahun 2022.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan kepada pemerintah daerah di Provinsi Jambi s.d 30 September 2022 sebesar Rp10.067,50 miliar atau sebesar 74,61% dari pagu yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp126,09 M (1,27% yoy). Terdiri dari DAU sebesar Rp6.148,87 miliar, DBH sebesar Rp1.233,93 miliar, DAK Fisik sebesar Rp470,61 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp1.277,95 miliar, DID sebesar Rp49,70 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp886,44 miliar. Belanja TKDD di Provinsi Jambi tersebut terealisasi sebesar 1,82% dari nilai realisasi TKDD nasional (Rp522,6 triliun).
Kebijakan yang sehat dan terkalibrasi menjadi salah satu upaya bagi pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi tantangan global. Di Jambi, belanja pemerintah yang difungsikan sebagai jaring pelindung masyarakat telah direalisasikan dalam berbagai bentuk manfaat yang diterima oleh masyarakat. Kebijakan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional direalisasikan di Provinsi Jambi melalui beberapa program, yaitu Klaim Pasien Covid-19 (Rp176,96 M), Insentif Tenaga Kesehatan (Rp20,39 M), Program Keluarga Harapan (Rp.219,35 M), Bantuan Sembako (Rp324,84 M), BLT Minyak Goreng (Rp54,23 M), BLT Desa (Rp367,49 M), dan BLT Pengalihan Subsidi BBM (Rp30,45 M).
Mendukung upaya pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022 dan menjadi bagian dari belanja perlindungan sosial sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan belanja wajib sebesar 2%. Secara umum, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi telah menganggarkan belanja wajib perlinsos tersebut, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
- Bantuan Sosial,
- Penciptaan Lapangan Kerja,
- Subsidi Sektor Transportasi, dan
- Perlinsos Lainnya.
Pelaksanaan APBN Nasional yang diamplifikasi oleh APBN Regional didesain untuk dapat memberikan atau mengumpulkan bekal dalam rangka mengakumulasi daya tahan dalam menghadapi prediksi gejolak dunia yang sangat volatile di tahun 2023. Kewaspadaan terus ditingkatkan tanpa menghilangkan optimisme untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi yang berjalan dengan baik.
