Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (yoy).
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.642,59 miliar atau 21,00% dari target. Pendapatan negara regional Jambi ini terkontraksi sebesar 29,95%.
Penerimaan pajak neto di Provinsi Jambi sampai dengan April tahun 2025 sebesar Rp1,06 Triliun terkontraksi 36,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan restitusi yang signifikan. Penerimaan bruto tumbuh 5,93% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi.
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 April 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp2,42 miliar (25,31% dari target), dan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp149,50 miliar atau sebesar (129,04% target). Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi telah mencapai 121,23% dari target Rp125,43 miliar. Peningkatan penerimaan ini disebabkan ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang menyesuaikan harga pasar sawit global.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp305,19 miliar atau sebesar 50,42% dari target.
Pada bulan April 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp28,68 M. Capaian April 2025 cukup baik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2022 dan 2023. Realisasi tertinggi terdapat pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp1,70 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp2,26 M), dan Pendapatan BPKB (Rp2,26 M).
Capaian PNBP BLU bulan April 2025 sebesar Rp29,85 M. Meskipun lebih rendah dibanding tahun 2024, realisasi ini masih di atas rata-rata capaian April dalam 5 tahun terakhir. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp16,90 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp10,74 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional.
Realisasi belanja negara s.d. bulan April 2025 mencapai Rp5.482,70 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai Rp1.445,98 miliar atau mencapai 22,71% dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.055,54 Miliar atau sebesar 16,14%.
Kontraksi belanja terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp477,46 Miliar (96,59%) jika dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Hal ini terjadi karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Beberapa K/L juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Kontraksi belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp555,63 Miliar (58,68%) ctc. Hal ini terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.
Sedangkan, komponen belanja pegawai naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp37,49 M (3,81%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru serta penyaluran THR. Realisasi belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,60 M (11,63%) berupa pencairan KIP Kuliah di UIN STS Jambi.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp4.576,00 M atau sebesar 30,72% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 April 2025 tumbuh sebesar 11,66% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp208,20 M diikuti Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 203,69 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. April 2025 tertinggi pada Kab. Kerinci sebesar 34,69% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 27,68%.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 April 2025 telah disalurkan kepada 28.968 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2.380,87 M. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp1.724,60 miliar atau sebesar 72,44% dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,53%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp362,79 miliar kepada 3.605 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 April 2025 tumbuh sebesar 12,75% ctc dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 26,16% dari penyaluran di regional Sumatera dan 6,09% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 April 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 9.206 debitur dengan total penyaluran sebesar 55,17 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 4,71% (yoy).
APBN Terus Dikelola Secara Optimal sebagai Landasan Kuat dalam Memastikan Stabilitas Ekonomi
Realisasi kinerja APBN s.d. 30 April 2025 tetap tangguh dan tumbuh stabil di tengah tantangan global sebagai instrumen dalam melindungi perekonomian dan masyarakat. Potensi pertumbuhan ekonomi diperkuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 guna mendukung berbagai program prioritas, serta investasi pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.
Pemerintah melalui #UangKita mengelola APBN secara efektif dan tepat sasaran dengan desain yang prudent, sustainable, dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Ahmar Rudi
