Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren membaik pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah. Selain itu penyaluran kredit progam KUR dan UMi juga membaik.
APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp910,94 miliar atau 11,65% dari target. Pendapatan negara dari regional Jambi mengalami penurunan sebesar 44,62%. Turunnya penerimaan pajak pada Regional Jambi disebabkan perubahan aturan pajak dan sistemnya, pengaruh yang cukup besar adalah pemusatan WP Cabang, sehingga penerimaannya terpusat. Penurunan terbesar dari penerimaan PPN sebesar 86,34%, dan PPh Nonmigas sebesar 45,11% (y-o-y). PPh Nonmigas mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 37,39% dari Total Pendapatan.
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 31 Maret 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp1,61 miliar (16,75% dari target), dan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp123,81 miliar atau sebesar (106,86% target). Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi telah mencapai 100,04% dari target Rp125,43 miliar. Peningkatan penerimaan triwulan I Bea Keluar sangat dipengaruhi ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang menyesuaikan harga pasar sawit global (sumber: KPPBC Jambi).
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp259,18 miliar atau sebesar 42,82% dari target.
Pada bulan Maret 2025 realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp29,99 M. Capaian Maret 2025 cukup baik sehingga penerimaan bulanan selama triwulan I 2025 cukup stabil dan tidak ada fluktuasi yang signifikan. Realisasi tertinggi terdapat pada Pendapatan PNBP Kendaraan (STNK, BPKB, dan TNKB) dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.
Capaian PNBP BLU bulan Maret 2025 sebesar Rp90,12 M. Meskipun lebih rendah dibanding tahun 2023, realisasi ini masih di atas rata-rata capaian Maret dalam 5 tahun terakhir. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp61,88 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp22,88 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional.
Realisasi belanja negara s.d. bulan Maret 2025 mencapai Rp4.217,33 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp1.095,77 miliar atau mencapai 17,43% dari target. Terjadi penurunan pada komponen belanja sebesar Rp708,77 Miliar atau sebesar 39,28% dibandingkan tahun lalu.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp304,46 Miliar atau sebesar (98,71%) yang terjadi pada satker-satker PUPR karena belum merealisasikan belanjanya. Saat ini beberapa pekerjaan masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Total blokir belanja modal mencapai Rp400,82 M (47% dari pagu). Beberapa KL juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.
Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar 471,15 Miliar atau sebesar 63,05% (ctc). Penurunan terbesar terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta perlambatan realisasi karena blokir efisiensi pada beberapa KL dengan pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat).
Hingga Maret 2025, total blokir sebesar Rp1.152,59 Miliar atau 5,27% dari pagu. Penyebab terbesar blokir adalah kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar Rp1.100 Miliar atau 95,44% dari total blokir.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp3.728,78 M atau sebesar 25,04% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Maret 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 17,32% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Insentif Fiskal karena pada periode yang sama tahun lalu belum ada penyaluran, diikuti Dana Bagi Hasil sebesar Rp180,92 M dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 151,21 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Maret 2025 tertinggi pada Kab. Kerinci sebesar 29,20% dan terendah pada Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 21,00%.
Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi
Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya melalui bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Maret 2025 telah disalurkan kepada 19.872 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1.609,8 M. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp1.164,66 miliar atau sebesar 72,3% dari total penyaluran KUR di Jambi. Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp243,49 miliar kepada 2.461 debitur.
Kredit UMi telah disalurkan kepada 979 debitur dengan total penyaluran sebesar 5,63 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Bahana Artha Ventura (BAV). Penyaluran UMi Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 26,16% dari penyaluran pembiayaan UMi di regional Sumatera dan 6,09% terhadap penyaluran nasional.
APBN Terus Dikelola Secara Optimal untuk Melindungi Perekonomian dan Masyarakat
Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Maret 2025 tetap terjaga dan menjadi instrumen dalam mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program prioritas untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan akibat ketidakpastian global. Pemerintah melalui #UangKita tetap optimis dengan fondasi ekonomi yang kuat dan strategi yang terarah untuk bekerja keras melindungi perekonomian dan masyarakat serta mengurangi potensi dampak negatif dari berbagai tekanan. APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitas agar menjadi instrumen stabilisasi yang diandalkan dan mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi
oleh:
Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Ahmar Rudi
