Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Sungai Putri, Jambi, Kota Jambi, Jambi 36122

Berita

Seputar Kanwil DJPb

  2. Beranda
  3. Publikasi
  4. Publikasi Umum
Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (yoy).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.642,59 miliar atau 21,00% dari target. Pendapatan negara regional Jambi ini terkontraksi sebesar 29,95%.

Penerimaan pajak neto di Provinsi Jambi sampai dengan April tahun 2025 sebesar Rp1,06 Triliun terkontraksi 36,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan restitusi yang signifikan. Penerimaan bruto tumbuh 5,93% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi.

Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 April 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp2,42 miliar (25,31% dari target), dan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp149,50 miliar atau sebesar (129,04% target). Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi telah mencapai 121,23% dari target Rp125,43 miliar. Peningkatan penerimaan ini disebabkan ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang menyesuaikan harga pasar sawit global.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp305,19 miliar atau sebesar 50,42% dari target.

Pada bulan April 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp28,68 M. Capaian April 2025 cukup baik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2022 dan 2023. Realisasi tertinggi terdapat pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp1,70 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp2,26 M), dan Pendapatan BPKB (Rp2,26 M).

Capaian PNBP BLU bulan April 2025 sebesar Rp29,85 M. Meskipun lebih rendah dibanding tahun 2024, realisasi ini masih di atas rata-rata capaian April dalam 5 tahun terakhir. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp16,90 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp10,74 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional.

Realisasi belanja negara s.d. bulan April 2025 mencapai Rp5.482,70 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai Rp1.445,98 miliar atau mencapai 22,71% dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.055,54 Miliar atau sebesar 16,14%.

Kontraksi belanja terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp477,46 Miliar (96,59%) jika dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Hal ini terjadi karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Beberapa K/L juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Kontraksi belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp555,63 Miliar (58,68%) ctc. Hal ini terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen belanja pegawai naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp37,49 M (3,81%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru serta penyaluran THR. Realisasi belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,60 M (11,63%) berupa pencairan KIP Kuliah di UIN STS Jambi.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp4.576,00 M atau sebesar 30,72% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 April 2025 tumbuh sebesar 11,66% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp208,20 M diikuti Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 203,69 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. April 2025 tertinggi pada Kab. Kerinci sebesar 34,69% dan terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 27,68%.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 April 2025 telah disalurkan kepada 28.968 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2.380,87 M. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp1.724,60 miliar atau sebesar 72,44% dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,53%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp362,79 miliar kepada 3.605 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 April 2025 tumbuh sebesar 12,75% ctc dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 26,16% dari penyaluran di regional Sumatera dan 6,09% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 April 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 9.206 debitur dengan total penyaluran sebesar 55,17 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 4,71% (yoy).

APBN Terus Dikelola Secara Optimal sebagai Landasan Kuat dalam Memastikan Stabilitas Ekonomi

Realisasi kinerja APBN s.d. 30 April 2025 tetap tangguh dan tumbuh stabil di tengah tantangan global sebagai instrumen dalam melindungi perekonomian dan masyarakat. Potensi pertumbuhan ekonomi diperkuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 guna mendukung berbagai program prioritas, serta investasi pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.

Pemerintah melalui #UangKita mengelola APBN secara efektif dan tepat sasaran dengan desain yang prudent, sustainable, dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Ahmar Rudi

 

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (y-on-y).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp2.695,65 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini mengalami kontraksi sebesar 25,26%.

Penerimaan pajak neto di Provinsi Jambi sampai dengan Juni tahun 2025 mencapai Rp1,92 Triliun, terkontraksi 23,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh SPMKP (restitusi pajak) sebesar Rp1,02 Triliun atau tumbuh 206,81%. Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 13,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi mencatatkan pertumbuhan positif 9,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Juni 2025 telah melebihi proyeksi sebesar Rp526,75 miliar atau 9,25% dari total perkiraan sebesar Rp482,14 miliar. Dengan inovasi dan sinergi antar lembaga, penjagaan tren positif dapat berlanjut sampai penghujung semester II 2025.

Dari sisi perpajakan internasional, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi s.d. 30 Juni 2025 telah mencapai 158,59% atau sebesar Rp198,93 miliar dari target. Kontribusi penerimaan tertinggi terdapat pada pada Bea Keluar (BK) dari ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang tarifnya di atas proyeksi. Lebih lanjut, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp5,95 miliar (62,14% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar 192,83 miliar (166,45% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,14 miliar.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp435,45 miliar atau sebesar 71,90% dari target.

Sampai dengan bulan Juni 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp168,27 M. Realisasi tertinggi terutama pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp10,95 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp13,09 M), dan Pendapatan BPKB (Rp16,98 M).

Capaian PNBP BLU s.d. bulan Juni 2025 sebesar Rp266,98 M. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp185,9 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp81,08 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional

Realisasi belanja negara s.d. bulan Juni 2025 mencapai Rp9.514,20 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai 37,97% atau sebesar Rp2.468,22 miliar dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.691,57 miliar (15,10%).

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp1.134,04 Miliar (93,62%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Selain karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat, terdapat K/L yang membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena kebijakan efisiensi untuk belanja infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp639,99 Miliar (47,05%) ctc. Hal ini terjadi karena tahun lalu terdapat agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp56,96 Miliar (3,56%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp0,04 Miliar (0,27%).

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp7.045,98 M atau 45,07% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 30 Juni 2025 tumbuh sebesar 0,36% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp231,99 M diikuti DAK Non Fisik sebesar 36,03 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Juni 2025 tertinggi pada Kabupaten Tebo sebesar 51,07% dan terendah pada Kota Jambi sebesar 42,96%.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 Juni 2025 telah disalurkan kepada 43.527 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp3.565,80 M dengan porsi terbesar pada penyaluran KUR Mikro. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (72,54%) dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (54,34%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp524,52 miliar kepada 5.259 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 30 Juni 2025 tumbuh 7,32% ctc dibandingkan tahun 2024.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 11,87% dari penyaluran di regional Sumatera dan 3,78% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 30 Juni 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 25.946 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp160,67 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 159,69% (ctc) dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai penyaluran UMi tertinggi disalurkan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tebo.

APBN Terus Dikelola Secara Responsif Mendukung Pertumbuhan Ekonomi sehingga Stabilitas dan Daya Beli Tetap Terjaga

Realisasi kinerja APBN s.d. 30 Juni 2025 tetap efektif menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dengan fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan di tengah gejolak global. APBN mendukung program prioritas Asta Cita untuk mendorong kemandirian, memperkuat sumber daya manusia, membangun dari desa, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui #UangKita hadir sebagai instrumen shock absorber yang terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dan sebagai alat stabilitas ekonomi, mendukung dunia usaha, distribusi kesejahteraan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

APBN 2026 disiapkan untuk tetap kuat menghadapi guncangan global, sambil terus mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan masa depan yang lebih adil, sehat, serta sejahtera.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Tunas Agung Jiwa Brata

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren membaik pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah. Selain itu penyaluran kredit progam KUR dan UMi juga membaik.

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp910,94 miliar atau 11,65% dari target. Pendapatan negara dari regional Jambi mengalami penurunan sebesar 44,62%. Turunnya penerimaan pajak pada Regional Jambi disebabkan perubahan aturan pajak dan sistemnya, pengaruh yang cukup besar adalah pemusatan WP Cabang, sehingga penerimaannya terpusat. Penurunan terbesar dari penerimaan PPN sebesar 86,34%, dan PPh Nonmigas sebesar 45,11% (y-o-y). PPh Nonmigas mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 37,39% dari Total Pendapatan.

Dari sisi perpajakan internasional s.d. 31 Maret 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp1,61 miliar (16,75% dari target), dan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp123,81 miliar atau sebesar (106,86% target). Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi telah mencapai 100,04% dari target Rp125,43 miliar. Peningkatan penerimaan triwulan I Bea Keluar sangat dipengaruhi ekspor komoditi sawit dan produk turunannya yang menyesuaikan harga pasar sawit global (sumber: KPPBC Jambi).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp259,18 miliar atau sebesar 42,82% dari target.

Pada bulan Maret 2025 realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp29,99 M. Capaian Maret 2025 cukup baik sehingga penerimaan bulanan selama triwulan I 2025 cukup stabil dan tidak ada fluktuasi yang signifikan. Realisasi tertinggi terdapat pada Pendapatan PNBP Kendaraan (STNK, BPKB, dan TNKB) dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Capaian PNBP BLU bulan Maret 2025 sebesar Rp90,12 M. Meskipun lebih rendah dibanding tahun 2023, realisasi ini masih di atas rata-rata capaian Maret dalam 5 tahun terakhir. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp61,88 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp22,88 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional.

Realisasi belanja negara s.d. bulan Maret 2025 mencapai Rp4.217,33 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp1.095,77 miliar atau mencapai 17,43% dari target. Terjadi penurunan pada komponen belanja sebesar Rp708,77 Miliar atau sebesar 39,28% dibandingkan tahun lalu.

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp304,46 Miliar atau sebesar (98,71%) yang terjadi pada satker-satker PUPR karena belum merealisasikan belanjanya. Saat ini beberapa pekerjaan masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Total blokir belanja modal mencapai Rp400,82 M (47% dari pagu). Beberapa KL juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar 471,15 Miliar atau sebesar 63,05% (ctc). Penurunan terbesar terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta perlambatan realisasi karena blokir efisiensi pada beberapa KL dengan pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat).

Hingga Maret 2025, total blokir sebesar Rp1.152,59 Miliar atau 5,27% dari pagu. Penyebab terbesar blokir adalah kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar Rp1.100 Miliar atau 95,44% dari total blokir.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp3.728,78 M atau sebesar 25,04% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Maret 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 17,32% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Insentif Fiskal karena pada periode yang sama tahun lalu belum ada penyaluran, diikuti Dana Bagi Hasil sebesar Rp180,92 M dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar 151,21 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Maret 2025 tertinggi pada Kab. Kerinci sebesar 29,20% dan terendah pada Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 21,00%.

 

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya melalui bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Maret 2025 telah disalurkan kepada 19.872 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1.609,8 M. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp1.164,66 miliar atau sebesar 72,3% dari total penyaluran KUR di Jambi. Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp243,49 miliar kepada 2.461 debitur.

Kredit UMi telah disalurkan kepada 979 debitur dengan total penyaluran sebesar 5,63 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Bahana Artha Ventura (BAV). Penyaluran UMi Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 26,16% dari penyaluran pembiayaan UMi di regional Sumatera dan 6,09% terhadap penyaluran nasional.

APBN Terus Dikelola Secara Optimal untuk Melindungi Perekonomian dan Masyarakat

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Maret 2025 tetap terjaga dan menjadi instrumen dalam mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program prioritas untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan akibat ketidakpastian global. Pemerintah melalui #UangKita tetap optimis dengan fondasi ekonomi yang kuat dan strategi yang terarah untuk bekerja keras melindungi perekonomian dan masyarakat serta mengurangi potensi dampak negatif dari berbagai tekanan. APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitas agar menjadi instrumen stabilisasi yang diandalkan dan mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Ahmar Rudi

Berita

Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja Kementerian/Lembaga negara maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit progam KUR dan UMi. Kinerja ekonomi regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (y-on-y).

APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp2.062,81 miliar. Pendapatan negara dari regional Jambi ini terkontraksi sebesar 30,37%.

Penerimaan pajak netto di Provinsi Jambi sampai dengan Mei tahun 2025 sebesar Rp1,39 Triliun terkontraksi 32,51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan SPMKP sebesar Rp928,57 miliar atau tumbuh 242,30%. Penerimaan pajak bruto tumbuh positif 10,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menjadi sektor penyumbang penerimaan terbesar di Provinsi Jambi, juga Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi yang mencatatkan pertumbuhan positif 5,56%. Realisasi penerimaan Mei 2025 telah melebihi proyeksi sebesar Rp333,25 miliar atau 12,36% dari total perkiraan sebesar Rp296,59 miliar.

Dari sisi perpajakan internasional s.d. 31 Mei 2025, realisasi Bea Masuk (BM) sebesar Rp3,74 miliar (39,05% dari target), realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp171,18 miliar (147,75% dari target), dan realisasi cukai sebesar Rp0,14 miliar. Secara total, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Regional Jambi sampai dengan Mei tahun 2025 telah mencapai 139,56% dari target Rp125,43 miliar dengan kontribusi penerimaan tertinggi pada Bea Keluar (BK) oleh ekspor komoditi sawit dan produk turunannya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp373,67 miliar atau sebesar 61,73% dari target.

Pada bulan Mei 2025, realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp27,24 M. Capaian Mei 2025 cukup baik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dengan tahun 2022 dan 2023. Realisasi tertinggi terutama pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan (Rp1,70 M), Pendapatan Penerbitan STNK (Rp2,26 M), dan Pendapatan BPKB (Rp2,26 M).

Capaian PNBP BLU bulan Mei 2025 sebesar Rp21,32 M. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp16,90 M (oleh satker UNJA, UIN STS Jambi, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Rp10,74 M (oleh satker Rumkit Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja regional.

Realisasi belanja negara s.d. bulan Mei 2025 mencapai Rp7.631,14 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L Regional) mencapai Rp1.864,62 miliar atau mencapai 28,99% dari target. Dibandingkan tahun lalu, komponen belanja mengalami kontraksi sebesar Rp1.080,51 miliar atau sebesar 12,40%.

Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp812,51 Miliar (94,72%) dibandingkan tahun 2024, terutama terjadi pada satker-satker PUPR. Hal ini terjadi karena beberapa satker masih dalam proses persiapan lelang dan pengajuan RUP tender di pusat. Beberapa K/L juga membatalkan beberapa kontrak belanja modal karena adanya kebijakan efisiensi terutama belanja untuk infrastruktur, jasa konsultan, serta peralatan dan mesin.

Penurunan belanja juga terjadi pada komponen belanja barang sebesar Rp590,42 Miliar (51,55%) ctc. Hal ini terjadi karena telah selesainya agenda pemilu/pilkada yang mendominasi belanja barang tahun lalu. Perlambatan realisasi juga dikarenakan adanya kebijakan efisiensi dan blokir perjadin sebesar 50% pagu, serta blokir efisiensi pagu 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat) pada beberapa KL.

Sedangkan, komponen yang mengalami kenaikan realisasi terdapat pada belanja bantuan sosial sebesar Rp0,04 Miliar (0,27%) dibandingkan tahun sebelumnya, serta belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp45,19 Miliar (3,75%) karena adanya penambahan jumlah pegawai di beberapa KL termasuk KL baru serta penyaluran THR.

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp5.766,52 M atau sebesar 36,89% dari target. Realisasi penyaluran TKD s.d. 31 Mei 2025 tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp231,17 M diikuti Dana Alokasi Umum sebesar 93,27 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD s.d. Mei 2025 tertinggi pada Kab. Tebo sebesar 42,55% dan terendah pada Kota Jambi sebesar 34,94%.

Penyaluran KUR dan UMi Terus Mendukung Perekonomian Provinsi Jambi

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Mei 2025 telah disalurkan kepada 36.159 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2.944,98 M. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 72,44% dari total penyaluran KUR di Jambi. Sedangkan, jumlah penyaluran secara nasional didominasi sektor Perdangan Besar dan Eceran (41,37%). Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran sebesar Rp439,96 miliar kepada 4.418 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Mei 2025 tumbuh sebesar -9,29% ctc dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 12,67% dari penyaluran di regional Sumatera dan 4,38% terhadap penyaluran nasional. Sampai dengan 31 Mei 2025, UMi di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 14.176 debitur dengan total penyaluran sebesar 89,40 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok, dengan penyalur PT Permodalan Nasional Madani. Nilai penyaluran ini mengalami peningkatan sebesar 68,89% (ctc) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

APBN Terus Dikelola Secara Optimal untuk Memperkuat Ekonomi sehingga Stabilitas Tetap Terjaga

Realisasi kinerja APBN s.d. 31 Mei 2025 tetap tangguh dengan pertumbuhan dan inflasi yang stabil, serta sektor keuangan yang sehat sebagai landasan untuk terus maju di tengah ketidakpastian eksternal. APBN dikelola dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan desain yang prudent, sustainable, dan transparan serta mampu mendukung program-program prioritas nasional.

Pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat menjadi fondasi yang kuat bagi tata kelola pemerintah melalui kinerja yang kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya.

Pemerintah melalui #UangKita mengalokasikan belanja secara tepat sasaran melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif sehingga berdampak nyata, serta melindungi daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

 

***

Disampaikan pada Rapat Komite ALCo Regional Provinsi Jambi

oleh:
Plt. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Ahmar Rudi

Berita

Halo sobat #Intress Jambi,

Yuk kita simak dan pantau bersama Kalender Langkah-Langkah Akhir Tahun 2024!

Berita Terbaru

14 September 2025

Tag Popular

Publikasi

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search

Menu