Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 25 Oktober 2023. Melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang dimiliki, perekonomian Indonesia diprediksi akan tetap stabil dalam melalui situasi global yang cukup menekan dan dinamis.
Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,86% (yoy) dan sebesar 4,81% (qtq). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional (4,90%), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (yoy) sedikit lebih tinggi. Disisi lain, perekonomian Jambi memberikan kontribusi 6,52% dari total perekonomian kawasan Sumatera yang sudah lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi.
Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan September 2023 berada di angka 0,41% (mtm) dan 1,70% (yoy) berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,28%. Tingkat inflasi bulanan September mengalami penuruan baik yoy, maupun mtm dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran.
Neraca Perdagangan (NP) Jambi hingga September 2023 terdiri atas nilai devisa ekspor sebesar USD 919,60 Juta dan devisa impor sebesar USD 55,69 Juta. Kinerja impor dan ekspor sampai dengan September 2023 terus menunjukkan tren positif. Pada sisi ekspor, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan positif tertinggi 13,65% (ytd) yaitu batu bara dan geragai crude oil. Sedangkan pada sisi impor, sektor Angkutan Laut Sungai dan Udara mengalami pertumbuhan positif impor tertinggi 628,64% (yoy) dengan kontribusi utama alat untuk kapal laut dan aksesorisnya.
APBN Regional Jambi Terus Tumbuh di Tengah Penurunan Harga Komoditas
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp6.0288,77 miliar atau tumbuh 8,78% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan terbesar disumbang dari sisi penerimaan perpajakan, yakni Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) yang tumbuh sebesar Rp667,56 miliar atau 33,71%. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan tersebut lebih kecil dibanding pertumbuhan bulan-bulan sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga komoditi baik dari batubara dan pinang serta menurunnya permintaan produk CPO dan turunannya.
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 September 2023, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp17,79 miliar atau sebesar 222,17% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp124,04 miliar atau sebesar 120,04% dari target. Terdapat peningkatan signifikan pada BM di bulan September 2023, yakni sebesar 205,15% (ytd), akibat pelunasan fasilitas vouritslagh yang akan jatuh tempo.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp684,00 miliar atau tumbuh 12,16% dari realisasi tahun 2022. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp34,32 miliar s.d. 30 September 2023. Capaian ini meningkat sebesar Rp7,2 miliar atau tumbuh 26,81% dibandingkan September tahun lalu dan mencatatkan realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan pada BPS serta Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan. Pendapatan PNBP Lainnya di bulan September juga disumbang oleh 1PNBP Kendaraan seperti Penerbitan STNK, BPKP dan TNKB; 2PNBP Pelayanan Pertanahan; dan 3PNBP Jasa Kepelabuhan.
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan September 2023 mencapai Rp15.020,73 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp5.206,86 miliar atau tumbuh 25,73% dari realisasi tahun 2022. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial.
Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar Rp566,59 miliar atau tumbuh 73,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini didongkrak oleh realisasi uang muka dan progress pekerjaan untuk proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino-Bayung Lencir. Belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 45,33% dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya percepatan penyaluran bansos program Bidik Misi dan KIP kuliah.
Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan bulan September 2023 telah mencapai Rp8.860,23 miliar atau sebesar 69,56% dari target. TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi.
Perlunya Perluasan Skema Pembiayaan dalam Rangka Mengatasi Ketimpangan Fiskal pada Provinsi Jambi
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga Semester I 2023 mengalami fluktuasi. Pada masa sebelum pandemi Covid-19, yakni tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan begitu juga dengan ketimpangan fiskal vertikal yang terus mengalami penurunan. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami kesulitan baik dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, ekspor, hingga ketimpangan fiskal juga merangkak naik.
Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, ketimpangan yang ada di Provinsi jambi berada pada level sedang mendekati tinggi. Kondisi ini berasal dari tingginya ketimpangan antar wilayah yang ada di Provinsi Jambi dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan tersebut, maka diperluakan perluasan skema pembayaran daerah secara terkendali dan hati-hati sesuai dengan UU HKPD. Adapun cara yang dapat ditempuh yakni melalui penguatan pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi daerah untuk kemanfaatan lintas generasi, dan sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan.
Pada aspek pembiayaan daerah, selama ini pemda cenderung lebih memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai penerimaan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih menggunakan pola pikir konvensional dalam mengelola anggaran. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil dan bahkan beberapa Pemda tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali.
Apabila ditinjau dari jumlah dana pada RKUD akhir tahun, pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk membentuk Dana Abadi Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Dana Abadi Daerah dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk pembiayaan di masa yang akan datang dengan manfaat investasi di masa depan yang melampaui masa jabatan kepala daerah.
APBN Terus Berlanjut Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional
Memasuki penghujung tahun 2023, APBN masih terus berkomitmen dalam perannya mendukung momentum pemulihan ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
***
Disampaikan pada Forum Komite ALCo Regional Provinsi Jambi oleh:
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi
Burhani AS
