Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2024 dapat diunduh di sini. |
 |
|
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,83% (y-on-y) meskipun secara (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -2,42%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara (y-to-y) masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera (4,24%) dan Nasional (5,11%). PDRB ADHB triwulan I 2024 terealisasi sebesar Rp74.581,50 miliar. Dari sisi permintaan, perekonomian didorong oleh konsumsi RT. Kinerja ekspor sebagai kontributor utama PDRB tumbuh 5,47% (y-on-y). Pada sisi penawaran, sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 2,66% (y-on-y), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 8,11% (y-on-y), dan pertambangan dan penggalian yang tumbuh 6,67% (y-on-y). Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi didukung oleh tingkat infasi yang terkendali pada level sebesar 0,54% (m-to-m) dan 3,84% (y-on-y) dengan indeks harga konsumen pada angka 106,63. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan pada Maret 2023 mengalami penurunan - 0,12% dibanding dengan periode yang sama tahun 2022 menjadi 7,58% dengan target RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,84%. Pada indikator tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 mengalami penurunan 0,05% menjadi 4,45% yang menandakan bahwa keadaan ketenagakerjaan semakin membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi regional. Namun perbaikan ini tidak diikuti oleh menurunnya tingkat tingkat ketimpangan. Gini ratio Provinsi Jambi periode Maret 2023 mengalami kenaikan 0,008 dibanding periode September 2022 menjadi 0,343. Sementara itu, NTP berada pada angka 149,49 dan NTN sebesar 101,57. |
Kinerja APBN dan APBD
Pendapatan APBN Provinsi Jambi triwulan I 2024 telah terealisasi sebesar Rp1.603,50 miliar (18,68%) yang terkontraksi -12,06% terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.321,20 miliar (16,54%) terkontraksi -14,66% dan penerimaan PNBP sebesar Rp282,29 miliar (47,71%) tumbuh 2,56%. Sementara itu, dari sisi Belanja Negara triwulan I 2024 terealisasi sebesar Rp4.982,73 miliar (21,01%) tumbuh 23,20% dimana Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.804,54 miliar (19,89%) tumbuh 57,21% sedangkan TKDD terealisasi sebesar Rp3.178,19 miliar (21,71%) tumbuh 9,72%. Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat didorong dengan melakukan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala khususnya dengan 20 satuan kerja dengan pagu terbesar. APBN mengalami defisit anggaran sebesar Rp3.379,23 miliar.
Pendapatan Daerah triwulan I 2024 terealisasi sebesar Rp2.424,27 miliar (12,19%) terkontraksi -4,61% terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp484,51 miliar (12,12%) terkontraksi -15,95%, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.935,07 miliar (12,36%) terkontraksi -1,26%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp4,70 miliar (2,00%) terkontraksi -10,44%. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.271,50 miliar (6,03%) terkontraksi -5,48% dengan Belanja Operasi sebesar Rp1.057,76 miliar (7,62%) naik 0,04%, Belanja Modal sebesar Rp47,78 miliar (1,22%) terkontraksi -14,00%, dan Belanja Transfer sebesar Rp165,95 miliar (5,24%) terkontraksi -28,60%. Pada periode ini, tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga. APBD mengalami surplus anggaran sebesar Rp1.152,77 miliar. Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp788,88 miliar (66,58%) terkontraksi -105,59%.
Pengembangan Ekonomi Daerah
Profiling UMKM di Provinsi Jambi pada triwulan I 2024 dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPN terhadap 20 UMKM. Mayoritas UMKM yang telah dilakukan profilling termasuk pada klaster UMKM Siap Mandiri yaitu sebanyak 16 UMKM (80% dari total). Kemudian, klaster UMKM Rintisan ada sebanyak 3 UMKM (15% dari total), sementara klaster UMKM Siap Ekspor ada sebanyak 1 UMKM (5% dari total). Seluruh UMKM yang telah dilakukan profilling merupakan UMKM yang termasuk pada jenis usaha pengolahan (kuliner), baik olahan makanan maupun minuman. Terkait dengan legalitas usaha, 19 dari 20 UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai nomor identitas pelaku usaha. Berdasarkan identifikasi hasil profiling UMKM, terdapat 2 UMKM yang akan mendapatkan pemberdayaan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Pemilihan pemberdayaan pada UMKM tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan potensi UMKM yang dinilai dapat naik kelas dengan dukungan pemberdayaan yang akan diberikan.
Analisis Tematik
Belanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas oleh adalah alokasi anggaran penting yang ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang transportasi, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
- Kontribusi Strategis Belanja Pembangunan Infrastruktur KonektivitasBelanja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas merupakan langkah strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memfasilitasi mobilitas orang dan barang, serta mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari dorongan peningkatan konektivitas, produktivitas, lapangan kerja, dan dorongan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Dampak Multidimensi dari Investasi Infrastruktur KonektivitasInvestasi dalam infrastruktur konektivitas memiliki dampak yang luas dan multidimensi. Selain peningkatan infrastruktur, belanja konektivitas juga dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan sosial, integrasi nasional, dan berbagai aspek lainnya. Efektivitas alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur sangat penting untuk memaksimalkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Pengaruh Positif Pengeluaran Negara untuk Infrastruktur terhadap PDRB DaerahPengeluaran negara untuk infrastruktur melalui berbagai instrument belanja secara total dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Hal ini tentunya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, mendorong produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pentingnya Memonitor Efektivitas Belanja Infrastruktur Khususnya Infrastruktur KonektivitasPenting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk terus memantau efektivitas belanja infrastruktur khususnya dalam hal konektivitas untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan kedepan dalam efektivitas pelaksanaan belanja pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan daerah, kualitas proyek, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.
Rekomendasi
Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi, kami merekomendasikan:
- Mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan dengan memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kolaborasi proyek strategis untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah;
- Melakukan peningkatan kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran untuk memaksimalkan output dan outcome dari program pemerintah melalui penentuan proyeksi awal tahun yang lebih presisi dan pelaksanan kegiatan sesuai dengan perencanaan pada halaman III DIPA dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan anggaran;
- Memperkuat kapasitas lembaga perencanaan daerah dalam mengimplementasikan pendekatan pembangunan berbasis data dan analisis risiko untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin timbul serta merumuskan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah;
- Melakukan akselerasi belanja APBD khususnya terkait Belanja Daerah yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat di daerah dan upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan satuan kerja instansi vertikal K/L melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran secara berkala, mengantisipasi kendala-kendala penyerapan anggaran berdasarkan karakteristik kegiatan pada masing-masing satker, serta meningkatkan sinergi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akselerasi Belanja Daerah;
- Memprioritaskan konektivitas strategis, memperkuat koordinasi antar lembaga, mengoptimalkan partisipasi swasta melalui model Kemitraan Publik-Privat, meningkatkan monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur, dan peningkatan kualitas infrastruktur.
