Setelah sempat mengalami penurunan pada triwulan I, angka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah mendapat pertumbuhan positif di angka 5,66 persen di triwulan II.
Pertumbuhan ekonomi di Kalteng tidak lepas dari upaya keras APBN dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 berjalan. Pada rilisnya, Kamis sore (23/09/2021), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan OJK Kalimantan Tengah, Perwakilan BI di Kalimantan Tengah, dan Satgas COVID Kalimantan Tengah yang dikemas dalam acara media update menerangkan APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid 19. Tanpa intervensi APBN dan program Pemulihan Ekonomis Nasional (PEN), kontraksi ekonomi akan lebih dalam.
Realiasi belanja K/L Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2021 mencapai 4,73 Triliun dari pagu 9,58 Triliun atau 49,37% dengan realisasi belanja yang belum optimal adalah Belanja Modal sebesar 1,46 Triliun atau 33,95 persen dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 7,12 Miliar atau 44,10 persen. Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalteng, Hari Utomo, mengatakan faktor yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalteng berasal dari belanja pemerintah dengan realisasi belanja negara baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, program bansos maupun belanja modal. "Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi," katanya.
Untuk terus bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kalteng, lanjutnya, DJPb terus meminta agar seluruh satuan kerja agar bisa melakukan penyerapan anggaran, terutama pada penyaluran DAK fisik dan dana desa. Per 31 Agustus 2021, sejumlah daerah menjadi catatan penting dalam kurangnya realisasi penyaluran DAK Fisik, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dengan hanya 17,95 Miliar atau 14,54 persen dan Kota Palangka Raya dengan 15,7 Miliar atau baru 24,02 persen. "Guna mempercepat kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan good goverment, maka kita selalu bersinergi dan berkomunikasi dengan sekda setempat. Tentunya pengelolaan dan penyerapan harus disesuaikan dengan good government," tegasnya.
Sedangkan untuk penyaluran dana desa per 31 Agustus 2021 di Provinsi Kalteng telah mencapai angka Rp 765,18 Miliar dari pagu senilai Rp1,4 Triliun atau sebesar 53,63 persen yang telah tersalurkan pada 1.433 desa.
"Sebagai upaya memulihan ekonomi masyarakat, program PC PEN di Provinsi Kalimantan Tengah juga terus berjalan. Sampai dengan 17 September sudah terealisasi Rp1,811 Triliun. Terdiri dari sektor kesehatan Rp249,5 Miliar, Dukungan UMKM dan Korporasi Rp110,57 Miliar, program prioritas Rp537,81 Miliar, dan perlindungan sosial Rp873,08 Miliar," jelasnya.
Hari Utomo menambahkan, APBN senantiasa hadir dalam upaya penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi terus berlanjut, optimisme masih tinggi meskipun faktor-faktor risiko tetap perlu diwaspadai. Sinergi antar lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah perlu terus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap program prioritas pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran aktif masyarakat juga terus didorong agar Indonesia segera keluar dari tekanan akibat pandemic Covid-19. "Peran penting APBN terus diperkuat dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam penerapan 5M dan 3T, serta keikursertaan program vaksinasi," tutupnya.
Bahan Paparan : download disini