Laporan Keuangan BUN Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022 (Audited) download di sini.
Jl. Tjilik Riwut KM.1 No.10, Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221215 Fax. (0536) 3238110
Laporan Keuangan BUN Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022 (Audited) download di sini.
Laporan GFS Tahun 2022 Audited Provinsi Kalimantan Tengah download di sini.
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 94,70% atau 4,74 (skala 5) dengan rincian Nilai Indeks Kepuasan Layanan Revisi DIPA sebesar 95,04% atau 4,75 (skala 5) dan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sarana dan Prasarana sebesar 94,37% atau 4,72 (skala 5). Target IKM pada Tahun 2023 sebesar 4,66 (skala 5). Maka capaian target IKM sebesar 101,94%.
Terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya dalam pengisian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2023 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Kami segenap pimpinan dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas dan layanan berkualitas dengan semangat BAHALAP : Bersih, Amanah, Handal, Amanah dan Profesional.
Kegiatan pembinaan dilaksanakan di Aula Universitas Palangka Raya pada Rabu, 15 Juni 2022. Acara dibuka oleh Ketua Tim Pengelolaan Keuangan (PK) BLU Universitas Palangkaraya, Prof Dr I Nyoman Sudyana, M.Sc dan dilanjutkan dengan pemaparan potensi yang dimiliki Universitas Palangkaraya menuju penerapan menjadi Satker BLU oleh Sekretaris Tim Pengelolaan Keuangan BLU Universitas Palangkaraya, Dr Roby Sambung, S.E., M.M.
Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2023 dapat diunduh di sini .
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah kembali melaksanakan Sosialisasi Strategi Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II dan Penyampaian Hasil Survei IKM Tahun 2022 (Selasa, 21 Juni 2022) untuk Satuan Kerja terpilih diwilayah kerja KPPN Palangka Raya.
Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen Pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara pruden.