KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 31 Maret 2026

Palangka Raya, 6 Mei 2026 – Pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 tetap terjaga dan menunjukkan tren positif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp574,9 triliun tumbuh 10,5% (yoy), didukung oleh kinerja penerimaan pajak yang tumbuh kuat sebesar 20,7% (yoy). Sementara, Belanja Negara mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy). APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. APBN tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur, dan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuham ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/YoY) ini merupakan pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan merupakan dampak positif dari percepatan belanja negara sejak awal tahun 2026. “Di tengah gejolak dan tekanan perekonomian global yang tidak menentu, kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan keempat tahun lalu yang 5,39 persen. Saya ingin dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun, ini mulai kelihatan. Di triwulan pertama tahun ini tumbuhnya 21,81 persen, lebih cepat dibanding dengan tahun lalu maupun tahun sebelumnya,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp2.204,22 Miliar (19,06% dari target) tumbuh Rp454,04 Miliar (25,94%, yoy) yang disebabkan oleh tingginya penerimaan PPH (Non Migas) Sebesar Rp944,43 (71,82% yoy) didorong oleh PPh 25/29 Badan Rp432,16 Miliar. Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng, terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 (259,06% yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.

Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp214,49 Miliar atau 139,42% dari target, dan terkontraksi 12,20% (yoy). Penurunan kinerja Pajak Perdagangan Internasional ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,14 Miliar dan terkontraksi (94,53% yoy). Selain itu penerimaan Bea Keluar juga terealisasi sebesar Rp214,35 terkontraksi (11,34% yoy) penurunan disebabkan karena turunnya harga referensi CPO per Maret yaitu sebesar 938,87 US$/Metric Ton terkontraksi (1,64% yoy).

Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai Rp733,01 Miliar atau tumbuh 473,88% (yoy), kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar Rp689,60 miliar (516,98%) dari target. Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan.

Di sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 Miliar (25,62% dari pagu) terkontraksi Rp537,08 Miliar (8,51%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 Miliar terealisasi sebesar Rp1.421,88 miliar (20,21% dari pagu), tumbuh sebesar 35,90% (yoy) terutama didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai dari pembayaran THR serta kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkup Mahkamah Agung. Sementara Belanja Barang didorong oleh Kementerian Pertahanan yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen seiring perubahan Korem menjadi Kodam. Dan Belanja Modal didorong oleh Kementerian PU yang memiliki pagu terbesar Rp1.949,65 miliar dengan realisasi 11,11% (Rp216,57 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional.

Belanja K/L di Kalimantan Tengah juga ditujukan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat, antara lain:

• Belanja Program MBG (Per 31 Maret 2026) sebesar Rp73,00 Miliar, didukung oleh 87 SPPG aktif dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.845 petugas dan menggerakkan 701 Supplier yang melayani 230.922 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA, Santri, SLB, dan PKBM;
• Belanja Pendidikan sebesar Rp51,52 Miliar (24,85% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 Miliar dan Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp13,88 Miliar;
• Belanja Kesehatan Rp28,39 Miliar (19,77% dari pagu) yang sebagian besar untuk Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp13,04 Miliar;
• Belanja Infrastruktur Rp247,67 Miliar (11,25% dari pagu) yang sebagian besar untuk Operasi dan Pemeliharaan SDA, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional Rp211,96 Miliar.

Selain Belanja K/L, APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp4.353,30 Miliar, atau mengalami kontraksi 17,33% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontraksi TKD tersebut, terutama disebabkan oleh DBH yang mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 73,08% (yoy), sebagai dampak penurunan kebijakan alokasi DBH di 2026. Hal ini mempengaruhi pendapatan daerah penghasil menjadi turun. Selain itu, kontraksi juga dikarenakan belum adanya realisasi penyaluran DAK Fisik di Tahun 2026, dan bahkan beberapa Pemda tidak memperoleh alokasi DAK Fisik (Pemprov Kalteng, Barito Utara, Kapuas, Murung Raya, dan BaritoTimur). Hingga saat ini belum terdapat Pemda yang menyampaikan laporan atau dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dikarenakan Pemda masih merencanakan/menyiapkan kontrak. Sementara itu, Dana Desa terkontraksi 87,73% karena adanya perlambatan realisasi di awal tahun karena adanya penyesuaian persyaratan tambahan dalam pengajuan Tahap I. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan KDMP, sehingga memerlukan kesiapan administrasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebelum penyaluran Dana Desa dilakukan.

Kinerja APBD Konsolidasian Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA Konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, per 31 Maret 2026, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp3.705,97 Miliar atau 15,26% dari target yang telah ditetapkan atau tumbuh sebesar 43,33% (yoy). Pendapatan masih di dominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 81,62% dari Total Pendapatan APBD, yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 37,33% (yoy) terutama meningkatnya kinerja penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp2.854,12 Miliar atau 10,93% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 174,12% (yoy).

Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp851,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp850,85 Miliar. Pemerintah Daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah.

(update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 28 FEBRUARI 2026

Palangka Raya, 11 Maret 2026 – Pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2026 tetap terjaga dan menunjukkan tren positif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp358,0 triliun (11,4% dari outlook) dan tumbuh 12,8% (yoy), didukung oleh kinerja penerimaan pajak yang tumbuh kuat sebesar 30,4%. Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp493,8 triliun atau (12,8% dari outlook), meningkat 41,9% (yoy) sebagai bentuk percepatan dukungan pemerintah terhadap perekonomian dan pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB, yang tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur.

Di tengah dinamika global yang dipengaruhi eskalasi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tetap kuat. “Fundamental ekonomi kita masih cukup kuat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2026.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 28 Februari 2026 mencapai Rp1.264,90 Miliar (11,03% dari target) tumbuh Rp243,08 Miliar (23,79%, yoy) yang disebabkan oleh tingginya penerimaan PPH (Non Migas) Sebesar Rp661,86 (95,24% yoy) didorong oleh PPh 25/29 Badan Rp319,38 miliar. Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP badan diKalteng, terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp17,97 (361,28% yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.

Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp138,44 miliar atau 286,93% dari target, dan tumbuh 108,83% (yoy). Peningkatan kinerja Pajak Perdagangan Internasional ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Bea Keluar yang mencapai Rp138,30 miliar atau 289,32% dari target (116,26% yoy). Kenaikan ini didorong oleh lonjakan permintaan crude palm oil (CPO) dari China sebagai dampak dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan kebutuhan energi serta bahan baku. Kondisi tersebut menyebabkan volume ekspor CPO meningkat hampir dua kali lipat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan Bea Keluar.

Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai Rp390,31 Miliar atau tumbuh 352,63% (yoy) kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp351,15 miliar (158,30%) dari target. Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari potongan SPM dan setoran langsung, khususnya potongan SPM yang didominasi dari Dinas TPHP sebesar Rp279,48 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 28 Februari 2026 mencapai Rp3.579,28 Miliar (15,88% dari pagu) tumbuh Rp30,12 Miliar (0,85%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 Miliar telah terealisasi Rp725,52 miliar (10,31% dari pagu), tumbuh sebesar 56,90% (yoy) didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang. Tingginya realisasi Belanja Pegawai tersebut di dorong oleh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Pertahanan karena terdapat penambahan pegawai, Belanja Modal di dorong oleh Kementerian PU memiliki pagu terbesar Rp1.927,70 miliar dengan realisasi 7,77% (Rp151,93 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional, sementara Belanja Barang di dukung oleh Kementerian Pertahanan mencatat realisasi tertinggi 19,63% (Rp103,62 miliar) yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemenseiring perubahan Korem menjadi Kodam. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yaitu di antaranya:

• Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 28 Februari 2026) sebanyak 87 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.845 petugas dan menggerakkan 701 Supplier yang telah melayani 230.922 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM;
• Belanja Pendidikan sebesar Rp29,90 Miliar (2,81% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp631,17 Juta dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp7,36 Miliar;
• Belanja Kesehatan Rp14,99 Miliar (10,42% dari pagu) yang sebagian besar untuk Labolatorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp323,27 Juta;
• Belanja Infrastruktur Rp188,81 Miliar (8,76% dari pagu) yang sebagian besar untuk Preservasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp165,25 Miliar.

Kinerja Belanja K/L pada Februari 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 56,90% (yoy). Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 28 Februari 2026 terealisasi sekitar Rp2.853,77 miliar, terkontraksi 7,55% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan Pagu pada Dana Bagi Hasil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyaluran TKD Per 28 Februari 2026 secara tahunan terkontraksi 7,55% (yoy) akibat Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh belum adanya realisasi DBH Pajak serta penurunan DBH Sumber Daya Alam (SDA) minerba. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya harga batu bara yang terkontraksi sebesar 16,41% (yoy), sehingga berdampak langsung pada penerimaan daerah yang bersumber dari sektor tersebut. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi karena pada tahun 2026 terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memperoleh alokasi dana, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Di samping itu, belum terdapat pengajuan penyaluran tahap I, sehingga realisasi DAK Fisik masih tertahan pada awal tahun. Sementara itu, Insentif Daerah dan Dana Desa juga belum menunjukkan realisasi karena adanya penyesuaian persyaratan tambahan dalam pengajuan tahap I. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan KDMP, sehingga memerlukan kesiapan administrasi dari pemerintah daerah dan desa sebelum penyaluran dapat dilakukan.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 28 Februari 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.551,26 Miliar atau 10,51% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 21,82% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 87,72% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 46,21% (yoy) terutama melemahnya kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga belum terdapat realisasi. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 28 Februari 2026 sebesar Rp1.127,88 Miliar atau 4,32% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 1,10% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 28 Februari 2026, seluruh Belanja masih dibawah 9%.

Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp1.423,39 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp1.422,39 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah.

(update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 31 JANUARI 2026

Palangka Raya, 27 Februari 2026– Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kinerja solid dan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun atau setara dengan 5,5% dari target APBN, tumbuh positif sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year). Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7% (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama. Sementara posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah dinamika global yang bergerak cepat dan fluktuasi harga komoditas, APBN 2026 memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan yang adaptif. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026” kata Menteri Keuangan pada kegiatan Presscon APBN KITA edisi Februari 2026 ini.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Januari 2026 mencapai Rp585,35 Miliar (5,10% dari target) terkontraksi Rp65,21 Miliar (-10,02%, yoy) yang disebabkan oleh turunnya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp340,54 Miliar (-55,60%, yoy) dimana kondisi tersebut utamanya didorong oleh turunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akibat tingginya restitusi pajak dan Pajak Lainnya karena realisasi negatif pada pajak lainnya oleh pemindahbukuan dari akun deposit pajak ke jenis pajak lain lebih besar dibandingkan setoran baru, sehingga kondisi ini cenderung bersifat administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan penerimaan secara riil. Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak juga tertekan oleh penetapan target pajak lainnya yang relatif tinggi, sejalan dengan lonjakan realisasi tahun 2025 yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024.

Untuk kinerja penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp42,40 miliar atau 76,86% dari target, namun terkontraksi 48,28% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya bea keluar dan nihilnya bea masuk, seiring pelemahan harga komoditas ekspor utama, yakni batu bara yang terkontraksi 16,41% (yoy) dan CPO yang terkontraksi 13,58% (yoy), sehingga menekan nilai ekspor dan penerimaan perpajakan sektor perdagangan intemasional.

Untuk kinerja PNBP telah mencapai Rp313,45 miliar tumbuh Rp42,40 Miliar atau 722,37% (yoy), kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar Rp313,45 miliar (141,30%) dari target, dimana pendapatan tersebut mayoritas berasal dari potongan SPM dan setoran langsung khususnya potongan SPM yang didominasi dari Dinas TPHP sebesar Rp276,73 miliar.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Januari 2026 mencapai Rp2.219,02 Miliar (10,02% dari pagu) terkontraksi Rp277,09 Miliar (-11,10%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.076,98 Miliar telah terealisasi Rp277,76 miliar (2,55% dari pagu), tumbuh sebesar 51,69% (yoy) yang didorong oleh tingginya realisasi Belanja Modal. Tingginya realisasi belanja tersebut berasal dari Kementerian PU yang memiliki pagu sebesar Rp1.927,70 miliar dengan realisasi 2,44% (Rp47,18 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional, dan Kementerian Pertahanan mencatat realisasi tertinggi 9,27% (Rp48,92 miliar) yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Dari Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh Masyarakat, di antaranya:

• Program MBG di Kalimantan Tengah (data per 31 Januari 2026) sebanyak 67 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.554 petugas dan menggerakkan 406 Supplier yang telah melayani 186.711 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM;
• Belanja Pendidikan sebesar Rp1,09 Miliar (0,13% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp292,66 Juta dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp800,06 Juta;
• Belanja Kesehatan Rp86,50 Juta (0,70% dari pagu) yang sebagian besar untuk Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah sebesar Rp86,50 Juta;
• Belanja Infrastruktur Rp37,76 Miliar (2,48% dari pagu) yang sebagian besar untuk Preservasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp37,42 Miliar.

Kinerja Belanja Kementerian/Lembaga pada awal Tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 51,69% (yoy), dimana kondisi tersebut didorong oleh penyelesaian dan realisasi pembayaran proyek RPATA sebanyak 118 dari 172 kontrak. Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp1.941,27 miliar, atau terkontraksi 16,07% (yoy). Kondisi tersebut terutama diakibatkan oleh belum adanya pagu dan realisasi pada Dana Intensif Daerah dan Dana Desa. Penyaluran TKD Per 31 Januari 2026 tumbuh 87,38% (mtm), namun secara tahunan terkontraksi 16,07% (yoy) akibat penundaan penyaluran DAU Block Grant pada Februari 2026 karena sebagian Pemda belum menyampaikan informasi keuangan sesuai KMK Nomor 4/MK/PK/2026 (Kab. Kotawaringin Barat, Kapuas dan Katingan), serta belum adanya realisasi dan penyaluran DAK Fisik.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data atas LRA Konsolidasian seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah (data SIKRI Direktorat APK DJPb) sampai dengan 31 Januari 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.454,08 Miliar atau 10,11% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh sebesar 0,63% (yoy). Pendapatan APBD masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 88,15% dari Total Pendapatan APBD di Kalimantan Tengah, yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Sementara Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 1,53% (yoy) terutama melemahnya kinerja penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga belum terdapat realisasi. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Januari 2026 sebesar Rp372,73 Miliar atau 1,43% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi -3,95% (yoy). Untuk Belanja Daerah masih perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Januari 2026, realisasinya masih dibawah 4%.

Dengan kondisi tersebut, APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp2.081,35 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp2.238,93 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (catatan: update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 30 NOVEMBER 2025

Palangka Raya, 22 Desember 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 30 November 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% terhadap perkiraan, sementara Belanja Negara sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari perkiraan, dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN masih Defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) namun masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN. Keseimbangan Primer juga tercatat defisit Rp82,2 triliun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara.

Momentum pertumbuhan yang solid perlu terus dipertahankan untuk menjaga resiliensi ekonomi di tengah dinamika global. Belanja negara terus dipercepat, serta optimalisasi penerimaan terus diupayakan agar ruang fiskal tetap sehat dan responsif. Peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan terus diperkuat dengan memastikan program prioritas berjalan efektif sekaligus melindungi masyarakat. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas” kata Menteri Keuangan.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2025

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2025 mencapai Rp8.333,32 Miliar (92,12% dari target) tumbuh Rp1.130,83 Miliar (15,70%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 11,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp433,57 Miliar atau tumbuh 178,76% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp432,43 Miliar (180,51%, yoy) yang telah mencapai 595,17% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 91,82%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan November 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 963,75 USD/Metrik Ton tumbuh 0,19% (yoy) dan secara kumulatif Januari-November 2025 tumbuh 12,91% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-November 2024. Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai 148,35% tumbuh 12,78% (yoy) didorong kinerja PNBP K/L terutama Polri yang telah mencapai 666,08% tumbuh 8,51% (yoy) pada pendapatan BPKB, Penerbitan STNK, TNKB, dan Pengamanan Obyek Vital.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2025 mencapai Rp28.867,42 Miliar (85,06% dari pagu) tumbuh Rp2.273,33 Miliar (8,55%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.205,72 Miliar telah terealisasi Rp5.796,11 Miliar (62,96%) terkontraksi Rp142,90 Miliar (-2,41%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 30 November 2025) sebanyak 60 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.371 petugas dan menggerakkan 331 Supplier yang telah melayani 148.286 Penerima Manfaat pada 1.360 Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp231,26 Miliar (61,25% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp35,22 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp126,29 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp31,24 Miliar (48,57% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,88 Miliar dan Pembinaan Pendidikan Tinggi Poltekes Kemenkes sebesar Rp13,39 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,86 Triliun (79,09% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp816,47 Miliar.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 November 2025 mencapai Rp23.071,30 Miliar tumbuh Rp2.416,23 Miliar (11,70%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp3.608,93 Miliar (52,75%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 30 November 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp25.633,59 Miliar atau 76,78% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh sebesar 14,66% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,00% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 43,03% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 51,30% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 30 November 2025 mencapai Rp21.555,74 Miliar atau 59,96% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 6,27% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 30 November 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 70%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 60% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp4.077,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp6.536,75 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 31 OKTOBER 2025

Palangka Raya, 26 November 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi November 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Oktober 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.113,3 triliun (73,7%) yang dipengaruhi moderasi penerimaan perpajakan dan tekanan harga komoditas. Belanja Negara Rp2.593,0 triliun (73,5%), dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN masih Defisit sebesar Rp479,7 Triliun atau 2,02% terhadap PDB dan Keseimbangan Primer negatif Rp45,0 Triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp532,9 triliun, dikelola secara hati-hati melalui bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan nonutang yang semakin produktif yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Momentum pertumbuhan yang solid perlu terus dipertahankan untuk menjaga resiliensi ekonomi di tengah dinamika global. Belanja negara terus dipercepat, serta optimalisasi penerimaan terus diupayakan agar ruang fiskal tetap sehat dan responsif. Peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan terus diperkuat dengan memastikan program prioritas berjalan efektif sekaligus melindungi masyarakat. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah akan terus mempercepat belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi, sekaligus melakukan extra-effort dalam optimalisasi pendapatan negara untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan responsive” kata Menteri Keuangan.

Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp7.390,45 Miliar (81,29% dari target) tumbuh Rp857,55 Miliar (13,13%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 8,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp381,64 Miliar atau tumbuh 157,35% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp380,53 Miliar (158,85%, yoy) yang telah mencapai 374,78% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,63%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Oktober 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 963,61 USD/Metrik Ton tumbuh 7,83% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Oktober 2025 tumbuh 14,39% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-Oktober 2024. Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai 134,51% tumbuh 12,23% (yoy) didorong kinerja PNBP K/L terutama Polri yang telah mencapai 601,05% tumbuh 6,99% (yoy) pada pendapatan BPKB, Penerbitan STNK, TNKB, Penerbitan dan Perpanjangan SIM.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp24.897,28 Miliar (73,28% dari pagu) tumbuh Rp662,16 Miliar (2,73%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.242,64 Miliar telah terealisasi Rp5.147,07 Miliar (55,69%) terkontraksi Rp185,28 Miliar (-3,47%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 10 November 2025) sebanyak 58 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.856 petugas dan menggerakkan 233 Supplier yang telah melayani 154.417 Penerima Manfaat pada 1.372 Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp178,44 Miliar (44,95% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp32,77 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp84,27 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp27,06 Miliar (42,06% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,75 Miliar dan Pembinaan Pendidikan Tinggi Poltekes Kemenkes sebesar Rp10,79 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,68 Triliun (71,59% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp798,15 Miliar.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Oktober 2025 mencapai Rp19.750,21 Miliar tumbuh Rp847,44 Miliar (4,48%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp1.850,78 Miliar (28,86%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 31 Oktober 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp22.036,18 Miliar atau 67,13% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 19,63% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,09% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 61,89% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 3.269,42% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Oktober 2025 mencapai Rp18.476,57 Miliar atau 52,39% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,66% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Oktober 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 65%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 50% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan kondisi ini, APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp3.559,62 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp5.942,16 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH
PER 30 SEPTEMBER 2025

Palangkaraya, 23 Oktober 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 30 September 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp1.863,3 Triliun (65,0% dari target) dan Belanja Negara Rp2.234,8 Triliun (63,4% dari pagu) sehingga APBN mengalami Defisit sebesar Rp371,5 Triliun atau 1,56% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp18,0 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ketidakpastian global kedepannya sedikit lebih jelas mengingat kebijakan penurunan suku bunga The Fed sebagai langkah pencegahan agar risiko pelemahan ekonomi tidak semakin besar. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja APBN TA 2025
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2025 mencapai Rp6.481,44 Miliar (71,26% dari target) tumbuh Rp727,23 Miliar (12,64%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 6,60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp351,42 Miliar atau tumbuh 178,07% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp350,91 Miliar (180,44%, yoy) yang telah mencapai 329,64% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,03%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan September 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 954,71 USD/Metrik Ton tumbuh 13,72% (yoy) dan secara kumulatif Januari-September 2025 tumbuh 15,19% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-September 2024.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp140,77 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp20,73 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp17,72 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp29,04 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp28,73 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp91,01 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp90,51 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 333,86 Miliar yang sebagian besar dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp81,54 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Selain itu, PNBP dari Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp71,62 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2025 mencapai Rp22.614,53 Miliar (66,70% dari pagu) tumbuh Rp1.903,97 Miliar (9,19%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.172,08 Miliar telah terealisasi Rp4.463,76 Miliar (48,67%) terkontraksi Rp249,81 Miliar (-5,30%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 14 Oktober 2025) sebanyak 47 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.494 petugas dan menggerakkan 139 Supplier yang telah melayani 124.716 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp145,48 Miliar (37,83% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp29,97 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp53,34 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp20,13 Miliar (30,84% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,59 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,13 Triliun (60,04% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp514,04 Miliar.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 September 2025 mencapai Rp18.150,78 Miliar tumbuh Rp2.153,78 Miliar (13,46%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp3.009,28 Miliar (62,95%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 30 September 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp19.614,07 Miliar atau 59,75% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 25,45% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,68% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 42,25% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 3.484,47% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 30 September 2025 sebesar Rp15.935,56 Miliar atau 45,19% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 19,53% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 30 September 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 60%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 45% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp3.678,51 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp5.968,66 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH
PER 31 AGUSTUS 2025

Palangkaraya, 23 September 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Agustus 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp1.638,7 Triliun (57,2% dari target) dan Belanja Negara Rp1.960,3 Triliun (55,6% dari pagu) sehingga APBN mengalami Defisit sebesar Rp321,6 Triliun atau 1,35% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp22,0 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ketidakpastian global kedepannya sedikit lebih jelas mengingat kebijakan penurunan suku bunga The Fed sebagai langkah pencegahan agar risiko pelemahan ekonomi tidak semakin besar. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja APBN TA 2025
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai Rp5.577,88 Miliar (61,32% dari target) tumbuh Rp549,16 Miliar (10,92%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 4,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didukung oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp307,97 Miliar atau tumbuh 165,09% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp307,24 Miliar (167,05%, yoy) yang telah mencapai 296,86% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,17%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Agustus 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 910,91 USD/Metrik Ton tumbuh 11,07% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Agustus 2025 tumbuh 15,38% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-Agustus 2024.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp120,41 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp19,76 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp16,89 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp22,45 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp22,31 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp78,21 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp77,78 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 295,13 Miliar yang sebagian besar dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp69,93 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Selain itu, PNBP dari Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp64,13 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai Rp19.772,85 Miliar (54,75% dari pagu) tumbuh Rp1.615,99 Miliar (8,90%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp10.047,98 Miliar telah terealisasi Rp3.701,71 Miliar (36,84%) terkontraksi Rp483,46 Miliar (-11,55%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 7 September 2025) sebanyak 17 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja 932 petugas dan menggerakkan 50 Supplier yang telah melayani 49.863 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp112,20 Miliar (25,30% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp27,57 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp37,54 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp15,49 Miliar (23,71% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,13 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,26 Triliun (48,05% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp778,34 Miliar.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Agustus 2025 mencapai Rp16.071,14 Miliar tumbuh Rp2.099,44 Miliar (15,03%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp2.457,86 Miliar (56,00%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark kepada untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa seperti BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 31 Agustus 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp17.393,26 Miliar atau 53,03% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 22,45% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 80,59% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 26,55% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 9.162,77% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Agustus 2025 sebesar Rp13.303,40 Miliar atau 37,81% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 12,47% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Agustus 2025, masih di bawah 50% seperti Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang masih di bawah 35%.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp4.089,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp6.386,01 Miliar. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH PER 30 JUNI 2025

Palangkaraya, 30 Juli 2025 – Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2025 mencapai Rp3.938,44 Miliar (43,34% dari target) terkontraksi Rp698,66 Miliar atau terkontraksi sebesar 15,07% (yoy) yang disebabkan oleh turunnya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 23,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp231,62 Miliar atau tumbuh 182,07% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp230,14 Miliar (183,60% yoy) yang telah mencapai 214,86% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak kelapa sawit dan turunannya yang mencapai 92,65%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Juni 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 856,38 USD/Metrik Ton tumbuh 9,96% (yoy) dan secara kumulatif Januari–Juni 2025 tumbuh 17,05% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari–Juni 2024.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp72,68 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp11,98 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp9,77 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp17,40 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp17,32 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp43,30 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp43,29 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar Rp200,02 Miliar yang didominasi oleh Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp47,76 Miliar (69,99%) dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya. Selain itu, PNBP dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp46,25 Miliar (331,98%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2025 mencapai Rp13.150,36 Miliar (38,20% dari pagu) tumbuh Rp145,08 Miliar (1,12% yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.735,16 Miliar telah terealisasi Rp2.667,37 Miliar (27,40%) terkontraksi Rp363,18 Miliar (-11,98% yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Belanja K/L sebagian digunakan untuk Belanja yang bermanfaat langsung untuk rakyat di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar Rp63,54 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK penerima BOS sebesar Rp20,84 Miliar; Mahasiswa penerima KIP Kuliah dan Beasiswa PPA sebesar Rp12,51 Miliar; Siswa SMTK/SMAK penerima PIP sebesar Rp22,05 Juta; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp4,18 Miliar; Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp8,03 Miliar; PT Keagamaan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya sebesar Rp7,43 Miliar; dan Dosen dan Guru Non PNS penerima Insentif dan Tunjangan Profesi sebesar Rp8,39 Miliar.

2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp8,65 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp4,40 Miliar; Pengawasan obat dan makanan di Kalteng sebesar Rp1,02 Miliar; Layanan pemeriksaan dan pengendalian risiko penyakit sebesar Rp527,18 Juta; Fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK untuk baduta sebesar Rp56,30 Juta; Kampung keluarga berkualitas sebesar Rp111,52 Juta; Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes sebesar Rp2,13 Miliar; dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemda, PIK Remaja, Fasyankes sebesar Rp321,14 Juta.

3. Belanja Perlindungan Sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp204,60 Miliar di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp131,17 Miliar untuk 243.893 KPM; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp71,60 Miliar untuk 102.537 KPM; dan Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp1,83 Miliar untuk 4.158 orang.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 Juni 2025 mencapai Rp10.483,00 Miliar (42,46%) tumbuh Rp508,25 Miliar (5,10% yoy) yang didorong oleh pertumbuhan dari DBH PPh dan PBB tumbuh 1.060,61% yoy, DBH Minyak dan Gas Bumi tumbuh 546,41% yoy, DBH Kehutanan tumbuh 4,39% yoy, DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya tumbuh 7,59% yoy, DAU Dukungan Pembangunan Sarpras Kelurahan tumbuh 54,79% yoy, dan DAU Bidang Kesehatan tumbuh 35,37% yoy.

Belanja TKD disalurkan untuk memberikan pelayanan dasar di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Pendidikan, di antaranya untuk: DAU Dukungan Bidang Pendidikan sebesar Rp169,17 Miliar; Dana BOS sebesar Rp316,33 Miliar untuk 633.368 siswa pada 4.802 sekolah; Dana BOP PAUD sebesar Rp25,78 Miliar untuk 75.279 siswa pada 2.791 sekolah; Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp11,06 Miliar untuk 14.332 siswa pada 132 sekolah; Dana Tunjangan Profesi, Khusus, Tamsil Guru ASND sebesar Rp532,88 Miliar untuk 49.330 guru; Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp2,80 Miliar; dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp1,27 Miliar.

2. Belanja Kesehatan, di antaranya untuk: DAU Dukungan Bidang Kesehatan sebesar Rp161,63 Miliar; DAK Fisik Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp20,56 Miliar; DAK Fisik Keluarga Berencana sebesar Rp298,83 Juta; Dana BO Kesehatan Puskesmas sebesar Rp29,85 Miliar untuk 255 Puskesmas; Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas sebesar Rp50,30 Miliar; Dana BO Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp2,68 Miliar; dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp21,91 Miliar.

3. Belanja Infrastruktur, di antaranya untuk: DAU Dukungan Pembangunan Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar Rp11,30 Miliar; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Penyuluh Pertanian sebesar Rp1,65 Miliar; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan sebesar Rp1,55 Miliar; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pertanian sebesar Rp3,30 Miliar; Dana Desa – Pengembangan Potensi Desa tersalur Rp9,61 Miliar untuk 344 desa; dan Dana Desa – Teknologi dan Informasi tersalur Rp4,77 Miliar untuk 403 desa.

4. Belanja Perlindungan Sosial, di antaranya untuk: Dana Desa – BLT tersalur Rp86,91 Miliar untuk 1.364 desa; Dana Desa – Bantuan Pangan tersalur Rp163,60 Miliar untuk 1.360 desa; Dana Desa – Pengentasan Stunting tersalur Rp93,91 Miliar untuk 1.351 desa; Dana Desa – Bantuan Padat Karya tersalur Rp24,44 Miliar untuk 441 desa; dan Dana Desa – Adaptasi Perubahan Iklim tersalur Rp12,25 Miliar untuk 450 desa.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data pada Portal Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp11.538,61 Miliar atau 35,11% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 4,72% yoy. Pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,80% dari total pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD pemerintah pusat.

Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp8.567,05 Miliar atau 24,30% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 10,11% yoy. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp2.971,56 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp3.558,24 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (Update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).