Palangka Raya, 27 Februari 2026– Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kinerja solid dan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun atau setara dengan 5,5% dari target APBN, tumbuh positif sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year). Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7% (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama. Sementara posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah dinamika global yang bergerak cepat dan fluktuasi harga komoditas, APBN 2026 memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan yang adaptif. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026” kata Menteri Keuangan pada kegiatan Presscon APBN KITA edisi Februari 2026 ini.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Januari 2026 mencapai Rp585,35 Miliar (5,10% dari target) terkontraksi Rp65,21 Miliar (-10,02%, yoy) yang disebabkan oleh turunnya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp340,54 Miliar (-55,60%, yoy) dimana kondisi tersebut utamanya didorong oleh turunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akibat tingginya restitusi pajak dan Pajak Lainnya karena realisasi negatif pada pajak lainnya oleh pemindahbukuan dari akun deposit pajak ke jenis pajak lain lebih besar dibandingkan setoran baru, sehingga kondisi ini cenderung bersifat administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan penerimaan secara riil. Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak juga tertekan oleh penetapan target pajak lainnya yang relatif tinggi, sejalan dengan lonjakan realisasi tahun 2025 yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024.

Untuk kinerja penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp42,40 miliar atau 76,86% dari target, namun terkontraksi 48,28% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya bea keluar dan nihilnya bea masuk, seiring pelemahan harga komoditas ekspor utama, yakni batu bara yang terkontraksi 16,41% (yoy) dan CPO yang terkontraksi 13,58% (yoy), sehingga menekan nilai ekspor dan penerimaan perpajakan sektor perdagangan intemasional.

Untuk kinerja PNBP telah mencapai Rp313,45 miliar tumbuh Rp42,40 Miliar atau 722,37% (yoy), kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar Rp313,45 miliar (141,30%) dari target, dimana pendapatan tersebut mayoritas berasal dari potongan SPM dan setoran langsung khususnya potongan SPM yang didominasi dari Dinas TPHP sebesar Rp276,73 miliar.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Januari 2026 mencapai Rp2.219,02 Miliar (10,02% dari pagu) terkontraksi Rp277,09 Miliar (-11,10%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.076,98 Miliar telah terealisasi Rp277,76 miliar (2,55% dari pagu), tumbuh sebesar 51,69% (yoy) yang didorong oleh tingginya realisasi Belanja Modal. Tingginya realisasi belanja tersebut berasal dari Kementerian PU yang memiliki pagu sebesar Rp1.927,70 miliar dengan realisasi 2,44% (Rp47,18 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional, dan Kementerian Pertahanan mencatat realisasi tertinggi 9,27% (Rp48,92 miliar) yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Dari Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh Masyarakat, di antaranya:

• Program MBG di Kalimantan Tengah (data per 31 Januari 2026) sebanyak 67 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.554 petugas dan menggerakkan 406 Supplier yang telah melayani 186.711 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM;
• Belanja Pendidikan sebesar Rp1,09 Miliar (0,13% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Sekolah Rakyat sebesar Rp292,66 Juta dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp800,06 Juta;
• Belanja Kesehatan Rp86,50 Juta (0,70% dari pagu) yang sebagian besar untuk Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah sebesar Rp86,50 Juta;
• Belanja Infrastruktur Rp37,76 Miliar (2,48% dari pagu) yang sebagian besar untuk Preservasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp37,42 Miliar.

Kinerja Belanja Kementerian/Lembaga pada awal Tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 51,69% (yoy), dimana kondisi tersebut didorong oleh penyelesaian dan realisasi pembayaran proyek RPATA sebanyak 118 dari 172 kontrak. Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Januari 2026 terealisasi sebesar Rp1.941,27 miliar, atau terkontraksi 16,07% (yoy). Kondisi tersebut terutama diakibatkan oleh belum adanya pagu dan realisasi pada Dana Intensif Daerah dan Dana Desa. Penyaluran TKD Per 31 Januari 2026 tumbuh 87,38% (mtm), namun secara tahunan terkontraksi 16,07% (yoy) akibat penundaan penyaluran DAU Block Grant pada Februari 2026 karena sebagian Pemda belum menyampaikan informasi keuangan sesuai KMK Nomor 4/MK/PK/2026 (Kab. Kotawaringin Barat, Kapuas dan Katingan), serta belum adanya realisasi dan penyaluran DAK Fisik.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data atas LRA Konsolidasian seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah (data SIKRI Direktorat APK DJPb) sampai dengan 31 Januari 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2.454,08 Miliar atau 10,11% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh sebesar 0,63% (yoy). Pendapatan APBD masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 88,15% dari Total Pendapatan APBD di Kalimantan Tengah, yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Sementara Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 1,53% (yoy) terutama melemahnya kinerja penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga belum terdapat realisasi. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Januari 2026 sebesar Rp372,73 Miliar atau 1,43% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi -3,95% (yoy). Untuk Belanja Daerah masih perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Januari 2026, realisasinya masih dibawah 4%.

Dengan kondisi tersebut, APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp2.081,35 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp2.238,93 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (catatan: update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).