KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH
PER 31 OKTOBER 2025
Palangka Raya, 26 November 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi November 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Oktober 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.113,3 triliun (73,7%) yang dipengaruhi moderasi penerimaan perpajakan dan tekanan harga komoditas. Belanja Negara Rp2.593,0 triliun (73,5%), dan terus dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat melalui subsidi, bansos, dan program prioritas. APBN masih Defisit sebesar Rp479,7 Triliun atau 2,02% terhadap PDB dan Keseimbangan Primer negatif Rp45,0 Triliun. Pembiayaan anggaran mencapai Rp532,9 triliun, dikelola secara hati-hati melalui bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan nonutang yang semakin produktif yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Momentum pertumbuhan yang solid perlu terus dipertahankan untuk menjaga resiliensi ekonomi di tengah dinamika global. Belanja negara terus dipercepat, serta optimalisasi penerimaan terus diupayakan agar ruang fiskal tetap sehat dan responsif. Peran APBN sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan terus diperkuat dengan memastikan program prioritas berjalan efektif sekaligus melindungi masyarakat. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah akan terus mempercepat belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi, sekaligus melakukan extra-effort dalam optimalisasi pendapatan negara untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan responsive” kata Menteri Keuangan.
Kinerja APBN di Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp7.390,45 Miliar (81,29% dari target) tumbuh Rp857,55 Miliar (13,13%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 8,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp381,64 Miliar atau tumbuh 157,35% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp380,53 Miliar (158,85%, yoy) yang telah mencapai 374,78% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,63%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Oktober 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 963,61 USD/Metrik Ton tumbuh 7,83% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Oktober 2025 tumbuh 14,39% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-Oktober 2024. Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai 134,51% tumbuh 12,23% (yoy) didorong kinerja PNBP K/L terutama Polri yang telah mencapai 601,05% tumbuh 6,99% (yoy) pada pendapatan BPKB, Penerbitan STNK, TNKB, Penerbitan dan Perpanjangan SIM.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2025 mencapai Rp24.897,28 Miliar (73,28% dari pagu) tumbuh Rp662,16 Miliar (2,73%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.242,64 Miliar telah terealisasi Rp5.147,07 Miliar (55,69%) terkontraksi Rp185,28 Miliar (-3,47%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 10 November 2025) sebanyak 58 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.856 petugas dan menggerakkan 233 Supplier yang telah melayani 154.417 Penerima Manfaat pada 1.372 Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri, SLB, dan PKBM; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp178,44 Miliar (44,95% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp32,77 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Mutu Pendidikan pada Sekolah dan Perguruan Tinggi Keagamaan sebesar Rp84,27 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp27,06 Miliar (42,06% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,75 Miliar dan Pembinaan Pendidikan Tinggi Poltekes Kemenkes sebesar Rp10,79 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,68 Triliun (71,59% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp798,15 Miliar.
Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Oktober 2025 mencapai Rp19.750,21 Miliar tumbuh Rp847,44 Miliar (4,48%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp1.850,78 Miliar (28,86%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa berupa BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 31 Oktober 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp22.036,18 Miliar atau 67,13% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 19,63% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 79,09% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 61,89% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 3.269,42% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Oktober 2025 mencapai Rp18.476,57 Miliar atau 52,39% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,66% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Oktober 2025, seluruh Belanja kecuali Belanja Subsidi masih di bawah 65%, terutama Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal masih di bawah 50% akibat adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan kondisi ini, APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp3.559,62 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp5.942,16 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).
