KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH
PER 31 AGUSTUS 2025
Palangkaraya, 23 September 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Agustus 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp1.638,7 Triliun (57,2% dari target) dan Belanja Negara Rp1.960,3 Triliun (55,6% dari pagu) sehingga APBN mengalami Defisit sebesar Rp321,6 Triliun atau 1,35% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp22,0 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ketidakpastian global kedepannya sedikit lebih jelas mengingat kebijakan penurunan suku bunga The Fed sebagai langkah pencegahan agar risiko pelemahan ekonomi tidak semakin besar. Ekonomi Indonesia masih cukup kuat terutama melalui berbagai sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga supply and demand yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kinerja APBN TA 2025
Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai Rp5.577,88 Miliar (61,32% dari target) tumbuh Rp549,16 Miliar (10,92%, yoy) yang disebabkan oleh naiknya penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar 4,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didukung oleh pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Pajak Lainnya. Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar Rp307,97 Miliar atau tumbuh 165,09% (yoy) yang didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp307,24 Miliar (167,05%, yoy) yang telah mencapai 296,86% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 92,17%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Agustus 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 910,91 USD/Metrik Ton tumbuh 11,07% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Agustus 2025 tumbuh 15,38% (ctc) dibandingkan kumulatif Januari-Agustus 2024.
Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp120,41 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp19,76 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp16,89 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp22,45 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp22,31 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp78,21 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp77,78 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 295,13 Miliar yang sebagian besar dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp69,93 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Selain itu, PNBP dari Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp64,13 Miliar dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai Rp19.772,85 Miliar (54,75% dari pagu) tumbuh Rp1.615,99 Miliar (8,90%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp10.047,98 Miliar telah terealisasi Rp3.701,71 Miliar (36,84%) terkontraksi Rp483,46 Miliar (-11,55%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat yang di antaranya: (1) Program MBG di Kalimantan Tengah (Data Per 7 September 2025) sebanyak 17 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja 932 petugas dan menggerakkan 50 Supplier yang telah melayani 49.863 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB; (2) Belanja Pendidikan sebesar Rp112,20 Miliar (25,30% dari pagu) yang sebagian besar untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp27,57 Miliar dan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp37,54 Miliar; (3) Belanja Kesehatan Rp15,49 Miliar (23,71% dari pagu) yang sebagian besar untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp5,13 Miliar; dan (4) Belanja Infrastruktur Rp1,26 Triliun (48,05% dari pagu) yang sebagian besar untuk SID Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah sebesar Rp778,34 Miliar.
Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Agustus 2025 mencapai Rp16.071,14 Miliar tumbuh Rp2.099,44 Miliar (15,03%, yoy) yang utamanya didorong oleh penyaluran DBH Kurang Bayar sehingga DBH dapat tumbuh Rp2.457,86 Miliar (56,00%, yoy). Belanja TKD berupa DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Dana Desa beberapa di antaranya disalurkan secara earmark kepada untuk bidang yang langsung dirasakan oleh masyarakat untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, serta Perlinsos dari Dana Desa seperti BLT, Bantuan Pangan, Pengentasan Stunting, Bantuan Padat Karya, dan Adaptasi Perubahan Iklim.
Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025
Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, sampai dengan 31 Agustus 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp17.393,26 Miliar atau 53,03% dari target yang telah ditetapkan tumbuh sebesar 22,45% (yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 80,59% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 26,55% (yoy) terutama dari pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong oleh implementasi Perda PDRD dan Perkada turunannya sejak 5 Januari 2025. Selain itu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga tumbuh 9.162,77% (yoy) terutama untuk Dividen atas Penyertaan Modal BUMN dan BUMD. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Agustus 2025 sebesar Rp13.303,40 Miliar atau 37,81% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 12,47% (yoy). Beberapa Belanja Daerah perlu ditingkatkan realisasinya karena per 31 Agustus 2025, masih di bawah 50% seperti Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang masih di bawah 35%.
Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp4.089,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp6.386,01 Miliar. Pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).
