KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL REGIONAL KALIMANTAN TENGAH

PER 31 Maret 2026

Palangka Raya, 6 Mei 2026 – Pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 tetap terjaga dan menunjukkan tren positif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp574,9 triliun tumbuh 10,5% (yoy), didukung oleh kinerja penerimaan pajak yang tumbuh kuat sebesar 20,7% (yoy). Sementara, Belanja Negara mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy). APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. APBN tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur, dan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuham ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/YoY) ini merupakan pertumbuhan triwulan pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan merupakan dampak positif dari percepatan belanja negara sejak awal tahun 2026. “Di tengah gejolak dan tekanan perekonomian global yang tidak menentu, kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan keempat tahun lalu yang 5,39 persen. Saya ingin dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun, ini mulai kelihatan. Di triwulan pertama tahun ini tumbuhnya 21,81 persen, lebih cepat dibanding dengan tahun lalu maupun tahun sebelumnya,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah TA 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp2.204,22 Miliar (19,06% dari target) tumbuh Rp454,04 Miliar (25,94%, yoy) yang disebabkan oleh tingginya penerimaan PPH (Non Migas) Sebesar Rp944,43 (71,82% yoy) didorong oleh PPh 25/29 Badan Rp432,16 Miliar. Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng, terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 (259,06% yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun.

Selain itu, kinerja penerimaan dari sisi Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp214,49 Miliar atau 139,42% dari target, dan terkontraksi 12,20% (yoy). Penurunan kinerja Pajak Perdagangan Internasional ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,14 Miliar dan terkontraksi (94,53% yoy). Selain itu penerimaan Bea Keluar juga terealisasi sebesar Rp214,35 terkontraksi (11,34% yoy) penurunan disebabkan karena turunnya harga referensi CPO per Maret yaitu sebesar 938,87 US$/Metric Ton terkontraksi (1,64% yoy).

Dari sisi PNBP, Kinerja PNBP telah mencapai Rp733,01 Miliar atau tumbuh 473,88% (yoy), kondisi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP Lainnya sebesar Rp689,60 miliar (516,98%) dari target. Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan.

Di sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 Miliar (25,62% dari pagu) terkontraksi Rp537,08 Miliar (8,51%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 Miliar terealisasi sebesar Rp1.421,88 miliar (20,21% dari pagu), tumbuh sebesar 35,90% (yoy) terutama didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai dari pembayaran THR serta kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkup Mahkamah Agung. Sementara Belanja Barang didorong oleh Kementerian Pertahanan yang dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen seiring perubahan Korem menjadi Kodam. Dan Belanja Modal didorong oleh Kementerian PU yang memiliki pagu terbesar Rp1.949,65 miliar dengan realisasi 11,11% (Rp216,57 miliar) yang digunakan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional.

Belanja K/L di Kalimantan Tengah juga ditujukan untuk belanja yang langsung diterima oleh masyarakat, antara lain:

• Belanja Program MBG (Per 31 Maret 2026) sebesar Rp73,00 Miliar, didukung oleh 87 SPPG aktif dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3.845 petugas dan menggerakkan 701 Supplier yang melayani 230.922 Penerima Manfaat pada Kelompok yang terdiri dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA, Santri, SLB, dan PKBM;
• Belanja Pendidikan sebesar Rp51,52 Miliar (24,85% dari pagu) yang sebagian besar untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp22,31 Miliar dan Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp13,88 Miliar;
• Belanja Kesehatan Rp28,39 Miliar (19,77% dari pagu) yang sebagian besar untuk Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp13,04 Miliar;
• Belanja Infrastruktur Rp247,67 Miliar (11,25% dari pagu) yang sebagian besar untuk Operasi dan Pemeliharaan SDA, layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional Rp211,96 Miliar.

Selain Belanja K/L, APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Maret 2026 terealisasi sebesar Rp4.353,30 Miliar, atau mengalami kontraksi 17,33% (yoy). Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontraksi TKD tersebut, terutama disebabkan oleh DBH yang mengalami kontraksi cukup tinggi sebesar 73,08% (yoy), sebagai dampak penurunan kebijakan alokasi DBH di 2026. Hal ini mempengaruhi pendapatan daerah penghasil menjadi turun. Selain itu, kontraksi juga dikarenakan belum adanya realisasi penyaluran DAK Fisik di Tahun 2026, dan bahkan beberapa Pemda tidak memperoleh alokasi DAK Fisik (Pemprov Kalteng, Barito Utara, Kapuas, Murung Raya, dan BaritoTimur). Hingga saat ini belum terdapat Pemda yang menyampaikan laporan atau dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dikarenakan Pemda masih merencanakan/menyiapkan kontrak. Sementara itu, Dana Desa terkontraksi 87,73% karena adanya perlambatan realisasi di awal tahun karena adanya penyesuaian persyaratan tambahan dalam pengajuan Tahap I. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan KDMP, sehingga memerlukan kesiapan administrasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebelum penyaluran Dana Desa dilakukan.

Kinerja APBD Konsolidasian Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas LRA Konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kalimantan Tengah, per 31 Maret 2026, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp3.705,97 Miliar atau 15,26% dari target yang telah ditetapkan atau tumbuh sebesar 43,33% (yoy). Pendapatan masih di dominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 81,62% dari Total Pendapatan APBD, yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 37,33% (yoy) terutama meningkatnya kinerja penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp2.854,12 Miliar atau 10,93% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 174,12% (yoy).

Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp851,85 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp850,85 Miliar. Pemerintah Daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah.

(update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).