Jl. Tjilik Riwut KM.1 No.10, Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221215 Fax. (0536) 3238110

Siaran Pers

Siaran Pers

Palangkaraya, 30 April 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi April 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp516,1 Triliun (17,2% dari target) dan Belanja Negara Rp620,3 Triliun (17,1% dari pagu) sehingga APBN sedikit mengalami defisit Rp104,2 Triliun atau 0,43% terhadap PDB masih dalam batas defisit APBN yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 bahwa maksimal defisit APBN adalah 3% dari PDB. Namun, Keseimbangan Primer masih mencatatkan angka yang positif yaitu surplus Rp17,5 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai ketidakpastian global terutama akibat retaliasi/perang tarif dagang dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang sehat menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

 

Kinerja APBN TA 2025

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2025 mencapai Rp1.753,8 Miliar (19,4%) tumbuh Rp30,4 Miliar (1,8%, yoy) yang didorong oleh penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang tumbuh Rp209,6 Miliar (603,6%, yoy) terutama pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp207,8 Miliar (612,3%, yoy) telah mencapai 146,1% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 95,4%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Maret 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan 954,50 USD/Metrik Ton tumbuh 19,48% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Maret 2025 tumbuh 25,50% dibandingkan kumulatif Januari-Maret 2024. Sedangkan beberapa jenis Pajak Dalam Negeri mengalami penurunan yang disebabkan oleh Wajib Pajak melakukan pembayaran sementara menggunakan Kode Akun Deposit Pajak dan atas pembayaran tersebut belum terdistribusi ke jenis pajak tertentu jika wajib pajak belum melaporkan SPT masa. PPN mengalami penurunan karena beberapa harga komoditas utama yang fluktuatif dan meningkatnya restitusi pajak dibandingkan tahun lalu.

 

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp16 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp7,7 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp7,5 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; dan (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp8,2 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp8,2 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 111,5 Miliar yang didominasi oleh  Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp23,1 Miliar (33,8%) dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, dan Konsesi Bidang Transportasi. Selain itu dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp22,8 Miliar (164,0%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Maret 2025 mencapai Rp6.312,3 Miliar (18,4%) atau tumbuh Rp604,9 Miliar (10,6%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.628,5 Miliar telah terealisasi Rp1.046,3 Miliar (10,9%) terkontraksi sebesar Rp421 Miliar (-28,7%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk Belanja yang bermanfaat langsung untuk rakyat di antaranya sebagai berikut:

  1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 35,1 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Mahasiswa penerima KIP kuliah sebesar Rp12,2 Miliar; Siswa penerima Dana BOS sebesar Rp12 Miliar; Dosen/Guru Non PNS penerima Insentif, Tunjangan Profesi, dan Fungsional sebesar Rp3,3 Miliar; dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan PTKIN/PTKKN sebesar Rp4,3 Miliar.
  2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp578,6 Juta yang beberapa di antaranya untuk Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp385,7 Juta; Layanan Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko Berbagai Penyakit di Pelabuhan, Bandara, dan Pada Situasi Khusus sebesar Rp153,7 Juta; Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebesar Rp39,2 Juta.
  3. Belanja Perlindungan Sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp96,8 Miliar di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp55,3 Miliar untuk 92.223 KPM; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp40,3 Miliar untuk 57.611 KPM; Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp1,1 Miliar untuk 2.687 Orang.

 

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Maret 2025 mencapai Rp5.266,0 Miliar (21,3%) tumbuh Rp1.025,9 Miliar (24,2%, yoy) yang didorong oleh penyaluran DBH tersalur Rp2.017,7 Miliar tumbuh Rp631,9 Miliar (45,6%, yoy) yang didominasi oleh Penyaluran DBH Pertambangan Umum-Royalti sebesar Rp1.844,9 Miliar (91,4% dari total penyaluran DBH), Penyaluran DAU telah tersalur Rp2.591 Miliar tumbuh Rp335,1 Miliar (14,9%, yoy) yang didominasi oleh Penyaluran DAU tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp2.565,6 Miliar (99,0% dari total penyaluran DAU), dan Belanja DAK Non Fisik yang telah tersalur Rp411,1 Miliar tumbuh Rp61 Miliar (17,4%, yoy) terutama pada Penyaluran Dana BOS, Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, dan terdapat tambahan jenis DAK Non Fisik yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

 

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan Data APBD pada Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Maret 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.585,6 miliar atau 7,8% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 32,4% (yoy). Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 82,8% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Sedangkan, pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp1.041,2 Miliar atau 2,9% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 39,6% (yoy). Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp1.544,4 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga Surplus tersebut menjadi SiLPA sebesar Rp1.537,8 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data SIKRI masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

Siaran Pers

Palangkaraya, 25 Maret 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 28 Februari 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp316,9 Triliun (10,5% dari target) dan Belanja Negara Rp348,1 Triliun (9,6% dari pagu) sehingga APBN sedikit mengalami defisit Rp31,2 Triliun atau 0,13% terhadap PDB masih dalam defisit APBN yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 bahwa maksimal defisit APBN adalah 3% dari PDB. Namun, Keseimbangan Primer masih mencatatkan angka yang positif yaitu surplus Rp48,1 Triliun yang artinya keuangan negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang Sehat menjadi fondasi untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 28 Februari 2025 mencapai Rp1.101,3 Miliar (12,2%) terkontraksi Rp69,5 Miliar (-5,9%, yoy) yang disebabkan oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang terkontraksi Rp177,8 Miliar (-17,0%, yoy) disebabkan oleh setoran Wajib Pajak Cabang yang tahun lalu masih terdaftar di KPP wilayah Kalimantan Tengah, pada Tahun 2025 Wajib Pajak Cabang tersebut dipindahkan ke KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar, namun kontraksi pada penerimaan Pajak Dalam Negeri ini masih cukup wajar karena masih data per awal triwulan I 2025 dan kontraksi masih di bawah 20% (yoy). Disisi lain, kinerja Pajak Perdagangan Internasional menunjukkan kinerja yang positif dan tumbuh Rp125,9 Miliar (562,4%, yoy) yang didorong oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp124,0 Miliar (570,5%, yoy) karena Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per Februari 2025 mencapai USD 955,44/Metric Ton tumbuh 28,57% (YTD) dari Januari-Februari 2024. Bea Masuk telah mencapai 266,6% dari target Bea Masuk TA 2025 dan Bea Keluar telah mencapai 88,1% dari target Bea Keluar TA 2025, hal ini membuktikan bahwa kinerja Pajak Perdagangan Internasional yang sangat baik mampu mendorong penerimaan APBN di Regional Kalimantan Tengah per 28 Februari 2025.

 

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp12,4 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp7,6 Miliar yang berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan, Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; dan (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp4,8 Miliar yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) sebesar 73,8 Miliar yang didominasi oleh  Kementerian Agama yang mencapai Rp19,0 Miliar (42,3%) dengan layanan utama Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama, Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL. Selain itu dari Polri yang mencapai Rp15,3 Miliar (110,1%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKP, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dna tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 28 Februari 2025 mencapai Rp3.549,2 Miliar (10,3%) atau turun Rp663,8 Miliar (-15,8%, yoy) yang disebabkan oleh turunnya Belanja K/L sebesar Rp385,7 Miliar (-45,5%, yoy) yang salah satunya disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 sehingga Belanja Barang turun 73,2% (yoy) dan Belanja Modal turun 93,1% (yoy). Selain itu dari kinerja Transfer ke Daerah (TKD) juga turun Rp278,1 Miliar (-8,3%, yoy) karena Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) turun Rp474,9 Miliar (-35,8%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp462,4 Miliar (4,8%) yang sebagian diantaranya digunakan untuk Belanja yang bermanfaat langsung untuk rakyat di antaranya sebagai berikut:

  1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 14,3 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Mahasiswa penerima PIP Kuliah sebesar Rp2,5 Miliar; Mahasiswa penerima KIP kuliah sebesar Rp4,4 Miliar; Siswa penerima Dana BOS sebesar Rp5,3 Miliar; Dosen/Guru Non PNS penerima Insentif, Tunjangan Profesi dan Fungsional sebesar Rp18,3 Juta; dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp178,7 Juta.
  2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp157,0 Juta yang beberapa di antaranya untuk Pemantauan dan Pengawasan Produk Obat dan Makanan sebesar Rp59,8 Juta; Layanan Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko Berbagai Penyakit di Pelabuhan, Bandara, dan Pada Situasi Khusus sebesar Rp62,6 Juta; Pemeriksaan Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT sebesar Rp33,3 Juta; dan Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan Kesehatan sebesar Rp1,3 Juta.
  3. Belanja Perlindungan Sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp91,9 Miliar di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp51,2 Miliar untuk 85.355 KPM; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp40,3 Miliar untuk 57.588 KPM; Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp377,1 Juta untuk 847 Orang.

 

Kinerja Penyaluran TKD Regional Kalimantan Tengah Per 28 Februari 2025

Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Tengah per 28 Februari 2025 mencapai Rp3.086,8 Miliar (12,5%) terkontraksi 8,3% (yoy) karena penerimaan DBH turun 35,8% (yoy). TKD TA 2025 dimanfaatkan sebagai berikut:

  1. Bidang Pendidikan berupa DAK Non Fisik l. Dana BOS telah tersalur Rp286,7 Miliar untuk 476.903 Siswa pada 3.866 Sekolah; BOP PAUD telah tersalur Rp23,9 Miliar untuk 69.890 Siswa pada 2.600 Sekolah; BOP Pendidikan Kesetaraan telah tersalur Rp10,1 Miliar untuk 11.806 Siswa pada 110 Sekolah; dan Dana BPP Perpustakaan Daerah telah tersalur Rp1,3 Miliar.
  2. Bidang Kesehatan berupa DAK Non Fisik l. BOK Puskesmas telah tersalur Rp8,0 Miliar pada 61 Puskesmas; BOK Dinas telah tersalur Rp7,2 Miliar; Dana BOK Pengawasan Obat dan Makanan telah tersalur Rp2,7 Miliar; dan Dana BO Keluarga Berencana telah tersalur Rp414,2 Juta.
  3. Bidang Pekerjaan Umum berupa DAK Non Fisik l. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian telah tersalur Rp4,8 Miliar terutama pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas sebagai wilayah Food Estate.
  4. Perlindungan Sosial meliputi Dana Desa Earmark Penyaluran BLT Desa telah tersalur sebesar Rp4,2 Miliar untuk 77 Desa; Penyaluran Ketahanan Pangan Hewani telah tersalur sebesar Rp8,3 Miliar untuk 77 Desa; dan Penyaluran Penurunan Stunting sebesar Rp5,6 Miliar untuk 77 Desa.

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan Data APBD pada Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, sampai dengan 28 Februari 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.263,5 miliar atau 9,8% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 7,1% (yoy) dan masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 82,2% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Sedangkan, pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 28 Februari 2025 sebesar Rp1.140,4 Miliar atau 3,2% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 5,6% (yoy). Seluruh komponen Belanja Daerah mengalami pertumbuhan negative kecuali pada pos Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp2.123,2 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah (update data SIKRI masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

Siaran Pers

Palangkaraya, 20 Januari 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Januari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Desember 2024 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.842,5 Triliun (101,4% dari target) dan Belanja Negara Rp3.350,3 Triliun (98,2% dari pagu) atau masih mengalami defisit Rp507,8 Triliun atau (2,29% PDB). Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang Sehat menjadi fondasi untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 mencapai Rp11.968,7 Miliar (102,3%) tumbuh Rp1.476,4 Miliar (14,1%, yoy) yang utamanya didorong oleh penerimaan PPN yang tumbuh Rp1.181,3 Miliar (38,3%, yoy) yang dipicu oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dampak positif implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penerapan tarif PPN 11% Tahun 2024. Selain itu penerimaan Bea Keluar juga tumbuh Rp173,7 Miliar (69,5%, yoy) karena Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per Desember 2024 mencapai USD 1.071,67/Metric Ton naik 37,2% (yoy) dari Desember 2023 dan juga naik 2,8% (ytd) dari Januari-Desember 2023. Dari sisi penerimaan Hibah, terjadi peningkatan cukup signifikan sebesar Rp493,8 Miliar (4.506,9%, yoy) yang sebagian besar merupakan Hibah untuk penyelenggaran Pilkada serentak 2024, sehingga dapat mengcover penurunan pada PPh Non Migas yang terkontraksi Rp277,2 Miliar (-6,2%, yoy) akibat penurunan pada PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan pada Penerimaan PBB Rp40,4 Miliar (-2,4%, yoy) akibat penurunan pada kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu sehingga SPPT PBB dari sektor Pertambangan menurun.

 

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp241,3 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp18,8 Miliar; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp31,2 Miliar; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp191,2 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) sebesar 572,5 Miliar yang didominasi oleh Polri yang mencapai Rp105,3 Miliar (711,9%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKP, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dna tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM. Selain itu, PNBP juga berasal dari Kementerian Perhubungan Rp82,4 Miliar, PNBP Kementerian Agama Rp35,1 Miliar, Kementerian ATR/BPN Rp30,3 Miliar, dan Kementerian PUPR Rp20,2 Miliar. Kinerja dari Pendapatan dan Hibah APBN TA 2024 telah mencapai target, secara keseluruhan telah tercapai 102,3% dari target TA 2024 yang meliputi kinerja Pajak Dalam Negeri telah mencapai 100,5% dari target APBN TA 2024, kinerja Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai 104,7% dari target APBN TA 2024, dan kinerja PNBP telah mencapai 198,1% dari target APBN TA 2024.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Desember 2024 mencapai Rp31.197,8 Miliar (97,5%) atau turun Rp3.064,4 Miliar (-8,9%, yoy) yang disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: (1) Terjadi penurunan Pagu Dana Bagi Hasil sebesar Rp3.986,2 Miliar (-29,7%, yoy) akibat penurunan kinerja sektor Minerba, namun penyaluran DBH TA 2024 masih tinggi mencapai 99,8% dari pagu telah disalurkan ke Pemerintah Daerah; (2) Pagu Belanja Modal turun Rp641,4 miliar (-34,4%, yoy) akibat turunnya pagu Belanja Modal pada Kementerian PUPR sebagai K/L dengan pengampuh pagu Belanja Modal terbesar, tetapi untuk kinerja penyerapan Belanja Modal TA 2024 telah mencapai 96,0% dari pagu atau lebih tinggi dari penyerapan tahun lalu yang hanya mencapai 95,6% dari pagu Belanja Modal; dan (3) Adanya blokir anggaran Belanja Barang, khususnya terkait perjalanan dinas (akun 524) sehingga kinerja penyerapan Belanja Barang hanya mencapai 86,5% dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp7.032,6 Miliar (93,3%) yang sebagian diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 691,77 Miliar yang beberapa di antaranya digunakan untuk 550 Siswa/Mahasiswa penerima PIP, 1.817 Mahasiswa penerima KIP Kuliah, 30.682 siswa Penerima Dana BOS, 971 Dosen/Guru Non PNS penerima tunjangan profesi, dan pembangunan rehabilitas serta renovasi 8 unit madrasah.
  2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp158,02 Miliar yang beberapa di antaranya digunakan untuk faslitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kelahiran kepada 54.649 Keluarga dengan Baduta, 420 faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi, pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada 6.582 orang, pemeriksaan sampel obat dan makanan mencakup 2.070 produk, 570 orang tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dan dilatih TOT, dan pembangunan 1 unit laboratorium dan pengadaan 1 paket alat laboratorium pengawasan obat dan makanan.
  3. Belanja Perlindungan Sosial sebesar Rp426,76 Miliar meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp227,4 Miliar untuk 601.743 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp157,3 Miliar untuk 293.848 KPM, Prakerja Rp38,5 Miliar untuk 9.161 Orang, dan Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (Yapi) Rp3,6 Miliar untuk 8.129 Orang.

 

Kinerja Penyaluran TKD Regional Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2024

Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 mencapai Rp24.165,2 Miliar (98,8%) atau mengalami penurunan Rp3.606,1 Miliar (-13,0%, yoy) karena penurunan pagu DBH Rp3.986,2 Miliar (-29,7%, yoy) akibat penurunan kinerja sektor Minerba sehingga realisasi penyaluran DBH juga turun Rp3.971,9 Miliar (-29,6%, yoy). Transfer ke Daerah TA 2024 dimanfaatkan dan digunakan antara lain untuk:

  1. Bidang Pendidikan meliputi DAU Bidang Pendidikan tersalur Rp1.002,9 Miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan tersalur Rp299,4 Miliar (99,9%) untuk Pembangunan 416 Ruang Kelas; Pembangunan 211 Ruang Laboratorium Komputer dan Ilmu Pengetahuan; Pembangunan 84 Ruang perpustakaan dan UKS; serta Pembangunan 136 Ruang guru/Kepala Sekolah termasuk TU dan BK beserta perabot pada PAUD, SD, SMP, SMA/SMK; dan DAK Non Fisik meliputi Dana BOS tersalur Rp596,7 Miliar (99,9%) untuk 1.116.136 Siswa pada 8.677 Sekolah; BOP PAUD tersalur Rp47,7 Miliar (98,0%) untuk 161.251 Siswa pada 5.707 Sekolah; dan BOP Pendidikan Kesetaraan tersalur Rp19,0 Miliar (97,0%) untuk 23.538 Siswa pada 234 Sekolah.
  2. Bidang Kesehatan meliputi DAU Bidang Kesehatan tersalur Rp450,9 Miliar (98,3%); DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB tersalur Rp386,1 Miliar (99,1%) untuk Penyediaan alat surveilans Gizi sebanyak 9 Kit; pengadaan alat kesehataan, sarpras penunjang layanan Kesehatan sebanyak 208 Paket; sarana prasarana puskesmas pembantu sebanyak 72 Paket; Pengadaan peralatan imunisasi dasar lengkap temperature logger dan vaccine refrigerator sebanyak 160 unit; rehab/kelengkapan Balai Penyuluh KB sebanyak 10 unit; dan Kendaraan Distribusi serta Ambulans PSC 119 sebanyak 8 unit; dan DAK Non Fisik untuk Dana BOK Puskesmas tersalur Rp144,2 Miliar (77,7%) untuk 203 Puskesmas.
  3. Bidang Pekerjaan Umum meliputi DAU Bidang Pekerjaan Umum tersalur Rp631,7 Miliar (97,1%) dan DAK Fisikl. Bidang Jalan tersalur Rp418,3 Miliar (98,6%) untuk Penanganan Jalan Provinsi dan Kab/Kota sepanjang 212,1 Km, Jembatan Daerah 30 m; Bidang Irigasi tersalur Rp51,1 Miliar (100%) untuk rehabilitasi jaringan irigasi 6.689,6 Hektar.
  4. Perlindungan Sosial meliputi Dana Desa Earmark Penyaluran BLT Desa telah terserap sebesar Rp108,0 Miliar untuk 360.102 KPM pada 1.374 Desa.

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Berdasarkan Data APBD pada Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp28.373,9 Miliar (91,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.165,2 Miliar (85,2% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah masih sangat di dominasi oleh dukungan dana pusat melalui TKD. Sedangkan dari sisi PAD hanya mencapai Rp3.208,2 Miliar 64,9% dari target. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp23.500,0 Miliar (72,2%) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 63,6% dari total Belanja Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah (update data SIKRI masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).

Siaran Pers

Palangkaraya, 30 Desember 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga November 2024 mengalami defisit Rp401,8 Triliun atau (-1,81% PDB), dimana Pendapatan Negara mencapai Rp2.492,7 Triliun (89,0% dari target) dan Belanja Negara Rp2.894,5 Triliun (87,0% dari pagu). Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp47,1 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. Pemerintah tetap optimis penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan akan tercapai sampai dengan akhir tahun. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2024 mencapai Rp9.812,0 Miliar (86,3%) tumbuh Rp433,5 Miliar (4,6%, yoy) yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan PPN sebesar Rp597,7 Miliar (21,0%, yoy) yang dipicu oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dampak positif implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penerapan tarif PPN 11% Tahun 2024. Selain itu penerimaan Bea Keluar juga meningkat Rp49,9 Miliar (20,8%, yoy) karena Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per November 2024 mencapai USD 961,97/MT naik 7,65% dari bulan Oktober 2024 dan juga naik 28,31% dari bulan November 2023 serta terjadi peningkatan Penerimaan Hibah Rp209,5 Miliar (7.585,0%, yoy) karena sebagian besar merupakan Hibah untuk penyelenggaran Pilkada serentak 2024. Sehingga dapat mengcover penurunan pada PPh Non Migas yang terkontraksi Rp373,5 Miliar (-9,1%, yoy) akibat penurunan pada kinerja industri pengolahan -8,6% (yoy) sehingga PPh Pasal 25/29 Badan turun, selain itu Penerimaan PBB juga terkontraksi Rp55,1 Miliar (-3,4%, yoy) akibat penurunan pada kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian terkontraksi -12,0% (yoy) yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu.

 

Dari sisi PNBP,  Pendapatan BLU berasal dari beberapa Satker BLU mencapai Rp174,6 Miliar (94,2%) yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp156,2 M naik 8,5% (yoy) yang meliputi beberapa satker BLU berikut yaitu di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp17,1 Miliar; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp28,4 Miliar; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp110,7 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) mencapai Rp340,4 Miliar didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I Rp73,5 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II Rp15,6 Miliar; Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi Rp11,5 Miliar; dan Kemkumham RI terkait Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Rp11,2 Miliar.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 November 2024 mencapai Rp26.594,1 Miliar (85,9%) naik Rp2.274,9 Miliar (9,4%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/)L sudah mencapai Rp5.939,0 Miliar (78,9%) yang sebagian diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Belanja Bantuan Sosial untuk Jenis Bansos Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp354,2 Miliar.
  2. Belanja Tematik Pendidikan untuk Program Keolahragaan; Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Program Pendidikan Tinggi; dan Program Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp339,1 Miliar (61,7% dari Pagu).
  3. Belanja Tematik Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara); Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan; dan Program Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp941,1 Miliar (79,5% dari Pagu).
  4. Belanja Tematik Kesehatan untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; dan Program Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp54,1 Miliar (76,0% dari Pagu).
  5. Belanja Tematik Kemiskinan Ekstrim untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB; Program Pendidikan Tinggi; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni dengan realisasi Rp160,3 Miliar (85,9% dari Pagu).
  6. Belanja Tematik Penanganan Stunting untuk Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; Program Kesehatan Masyarakat; Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB; Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp17,1 Miliar (89,7% dari Pagu).
  7. Belanja Tematik Ketahanan Pangan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Kualitas Lingkungan Hidup; Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri; Progran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan realisasi sebesar Rp482,1 Miliar (71,7% dari Pagu).

 

 

Kinerja Penyaluran TKD Regional Kalimantan Tengah Per 30 November 2024

Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Tengah per 30 November 2024 mencapai Rp20.655,1 Miliar (88,2%) yang masih ditopang oleh penyaluran DBH dan DAU, dengan ringkasan sebagai berikut:

DBH di didominasi oleh DBH SDA Pertambangan Umum Rp5.414,9 M (81,8% dari Pagu) yang mendominasi 79,1% dari total penyaluran DBH. DAU masih didominasi oleh DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp7.485,8 M (98,6% dari Pagu) yang mendominasi 77,0% dari total penyaluran DAU. Penyaluran DAK Fisik per 30 November 2024 sudah cukup baik dengan penyaluran tertinggi yaitu Pemprov Kalimantan Tengah Rp191,1 M (71,3% dari Pagu). Dana Desa telah tersalur ke semua Pemda dengan kinerja yang sangat baik karena sudah mencapai 97,5% per 30 November 2024.

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 November 2024 mencapai Rp24.421,2 Miliar (81,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20.655,1 Miliar (84,6% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih sangat mendominasi Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan dari sisi PAD baru mencapai 57,9% dari target, sehingga PAD harus dimaksimalkan pada bulan Desember 2024 agar mencapai target pada akhir tahun. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp20.284,1 Miliar (62,4%) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 66,3% dari total Belanja Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga Pemda harus mengakselerasi Belanjanya.

Siaran Pers

Palangkaraya, 28 November 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Oktober 2024 mengalami defisit Rp309,2 Triliun atau (-1,37%) dari PDB, dimana Pendapatan Negara mencapai Rp2.247,5 Triliun dan Belanja Negara Rp2.556,7 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp97,1 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. Pemerintah tetap optimis penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan akan tercapai sampai dengan akhir tahun. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber, menjadi pahlawan yang melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga kepentingan Indonesia.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2024 mencapai Rp8.371,8 Miliar (74,1%) turun Rp31,7 Miliar (0,4%, yoy) yang disebabkan oleh adanya penurunan Penerimaan PBB sebesar Rp207,4 M (-16,6%, yoy) sebagai dampak dari Kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian terkontraksi -28,4% (yoy) yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu, sehingga besaran SPPT PBB dari Pertambangan juga ikut turun. Penerimaan PPN meningkat Rp373 Miliar (14,5%, yoy) akibat tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%. Untuk Bea Keluar realisasinya mulai positif yaitu naik 3,7% (yoy) yang disebabkan oleh Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per Oktober 2024 sebesar USD 893,64/MT. Sedangkan Penerimaan Hibah Dalam Negeri juga meningkat tajam sebesar Rp176,6 Miliar (13.451,6%, yoy) yang didominasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Peningkatan penerimaan tersebut diatas diharapkan dapat mengcover penurunan kinerja pada penerimaan PPh Non Migas turun Rp376 Miliar (-9,8%, yoy) sebagai akibat turunnya PPh Pasal 25/29 Badan dari Industri Pengolahan CPO.

Dari sisi PNBP,  Pendapatan BLU berasal dari beberapa Satker BLU yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp140,5 M naik 7,0% (yoy) yaitu: 1). Poltekes Palangkaraya sebesar Rp17,0 Miliar; 2). Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp25,2 Miliar, dan 3). Universitas Palangka Raya sebesar Rp98,3 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp67,3 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp14,3 Miliar, serta dari Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi sebesar Rp10,9 Miliar.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Oktober 2024 mencapai Rp24.231,2 Miliar (78,5%) naik Rp2.082,2 Miliar (9,4%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/)L sudah mencapai Rp5.328,4 Miliar (71,6%) yang beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Belanja Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp308,5 Miliar.
  2. Pendidikan untuk Program Keolahragaan, Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, dan Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp281,9 Miliar (55,5% dari Pagu).
  3. Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara), Ketahanan Sumber Daya Air, Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp811,2 Miliar (68,5% dari Pagu).
  4. Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp8,2 Miliar (80,9% dari Pagu).
  5. Kemiskinan Ekstrim untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni, penyelenggaraan air minum yang layak, dan penyelenggaraan sanitasi yang layak dengan realisasi Rp56,2 Miliar (73,7% dari Pagu).
  6. Penanganan Stunting untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berupa Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Program Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB, dan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi sebesar Rp8,6 Miliar (87,0% dari Pagu).
  7. Ketahanan Pangan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan realisasi sebesar Rp358,3 Miliar (53,9% dari Pagu).

 

 

Kinerja Penyaluran dan Penyerapan TKD Regional Kalimantan Tengah Per 31 Oktober 2024

Kinerja penyaluran TKD Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2024 mencapai Rp18.902,8 Miliar (80,7%) terutama ditopang oleh Kinerja DBH dan DAU, dengan ringkasan sebagai berikut:

DBH di didominasi oleh DBH SDA Pertambangan Umum Rp5.414,9 M (81,8% dari Pagu) yang mendominasi 84,4% dari total penyaluran DBH. DAU didominasi oleh DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp6.853,3 M (90,3% dari Pagu) yang mendominasi 79,9% dari total penyaluran DAU. Penyaluran DAK Fisik per 31 Oktober 2024 sudah cukup baik dengan penyaluran tertinggi yaitu Pemprov Kalimantan Tengah Rp191,1 M (71,3% dari Pagu). Dana Desa telah tersalur ke semua Pemda dengan kinerja yang sangat baik karena sudah mencapai 91,0% per 31 Oktober 2024.

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp21.772 Miliar (72,9%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.550,5 Miliar (86,8% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih sangat mendominasi Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan dari sisi PAD baru mencapai 44,7% dari target, sehingga PAD harus dimaksimalkan pada Triwulan IV TA 2024 agar mencapai target pada akhir tahun. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp16.256,4 Miliar (masih di bawah 60%.) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 68,4%. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga Pemda harus mengakselerasi Belanjanya.

Siaran Pers

Palangkaraya, 27 September 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi September 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Agustus 2024 mengalami defisit Rp153,7 Triliun atau -0,68% dari PDB karena pendapatan negara hanya mencapai Rp1.777,0 Triliun dibandingkan belanja negara Rp1.930,7 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp161,8 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2024 mencapai Rp7.225,6 Miliar (64,0%) naik Rp138,9 Miliar (2,0%, yoy) yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada Penerimaan PBB Rp137,4 Miliar (24,4%, yoy) karena SPPT PBB yang telah dibayar per 30 September 2024 lebih tinggi dari tahun lalu dan Penerimaan PPN meningkat Rp334,5 Miliar (14,8%, yoy) akibat tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%, serta penerimaan Hibah Dalam Negeri yang meningkat Rp119,8 Miliar (12.205,8%, yoy) yang didominasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, sehingga dapat mengcover penurunan kinerja pada penerimaan PPh Non Migas yang turun Rp374,5 Miliar (-10,6%, yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan Penerimaan Bea Keluar Rp26,7 Miliar (-12,1%, yoy) akibat penurunan kinerja volume ekspor komoditas unggulan Kalimantan Tengah berupa CPO dan turunannya.

Selain itu, Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I Rp60,0 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp12,9 Miliar, serta dari Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi Rp10,5 M. Sedangkan, Pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat Rp99,4 Miliar (-23,7%, yoy) dengan satker BLU Poltekes Palangkaraya Rp15,6 Miliar, Rumkit Bhayangkara Palangkaraya Rp22,3 Miliar, dan Universitas Palangka Raya Rp61,5 Miliar.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 September 2024 mencapai Rp20.710,6 Miliar (67,5%) naik Rp2.626,2 Miliar (14,5%, yoy). Realisasi Belanja K/L mencapai Rp4.713,6 Miliar (65,2%) yang beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Belanja Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp305,9 Miliar.
  2. Pendidikan untuk Program Keolahragaan, Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, dan Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp251,3 Miliar (46,4% dari Pagu).
  3. Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara), Ketahanan Sumber Daya Air, Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp687,4 Miliar (58,9% dari Pagu).
  4. Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp6,8 Miliar (66,8% dari Pagu).
  5. Kemiskinan Ekstrim untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni, penyelenggaraan air minum yang layak, dan penyelenggaraan sanitasi yang layak dengan realisasi Rp44,1 Miliar (57,8% dari Pagu).
  6. Penanganan Stunting untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berupa Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Program Kesehatan Masyarakat, Program Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB, dan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi sebesar Rp8,2 Miliar (82,5% dari Pagu).

 

Selain itu, KPU dan Bawaslu pada TA 2024 juga mencatat penambahan pagu dari penerimaan hibah Pemda untuk pelaksanaan Pilkada sejumlah 661,2 Miliar. KPU di Kalteng telah melakukan realisasi dana Hibah Pemda untuk keperluan Pilkada 2024 sebesar 107,7 Miliar (23,1% dari Pagu), sedangkan Bawaslu telah merealisasikan dana Hibah Pilkada 2024 sebesar Rp7,6 Miliar (5,3% dari Pagu).

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 September 2024 mencapai Rp18.654,0 Miliar (62,5%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.997,0 Miliar (85,8% dari total pendapatan APBD). Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp13.332,4 Miliar (41,0%) yang masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 70,1%.

Sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Triwulan IV TA 2024, antara lain:

  1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
  2. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

 

Kinerja Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik Regional Kalimantan Tengah Per 30 September 2024

Sampai dengan 30 September 2024, penyaluran DAK Fisik yang tersalurkan ke Pemda lingkup Kalimantan Tengah sebesar Rp723,7 Miliar dari alokasi sebesar Rp1.293,8 Miliar (55,9%). Dari yang telah disalurkan sebesar 68,3% nya atau Rp494,6 Miliar belum diserap oleh Pemda untuk digunakan. Perlu menjadi perhatian bahwa salah satu syarat salur DAK Fisik Tahap II adalah penyerapan DAK Fisik telah mencapai 75% dan penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap II oleh Pemda ke KPPN paling lambat tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB.

Siaran Pers

Palangkaraya, 27 September 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi September 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Agustus 2024 mengalami defisit Rp153,7 Triliun atau -0,68% dari PDB karena pendapatan negara hanya mencapai Rp1.777,0 Triliun dibandingkan belanja negara Rp1.930,7 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp161,8 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2024 mencapai Rp6.351,8 Miliar (56,2%) atau naik Rp22,7 Miliar (0,4%, yoy) yang disebabkan oleh Penerimaan PBB meningkat sangat signifikan Rp231,3 Miliar (62,9%, yoy) karena SPPT PBB yang telah dibayar per 31 Agustus 2024 lebih tinggi dari tahun lalu dan Penerimaan PPN meningkat Rp160,4 Miliar (7,9%, yoy) akibat tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%, serta penerimaan Hibah Dalam Negeri yang mengalami peningkatan sebesar Rp84,4 Miliar (103.269,7%) yang didominasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, sehingga dapat mengcover kontraksi pada penerimaan PPh Non Migas yang turun Rp393,7 Miliar (-12,1%, yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan Penerimaan Bea Keluar Rp26,0 Miliar (-12,4%, yoy) akibat penurunan kinerja komoditas unggulan Kalteng berupa CPO dan turunannya.

Selain itu, Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp53,5 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp11,3 Miliar. Sedangkan, Pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp95,8 Miliar (-19,9%, yoy) oleh satker BLU yaitu Universitas Palangka Raya sebesar Rp61,5 Miliar, Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp19,1 Miliar, dan Politeknik Kesehatan Palangkaraya sebesar Rp15,1 Miliar.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Agustus 2024 mencapai Rp18.156,9 Miliar (59,5%) atau tumbuh Rp2.219,9 Miliar (13,9%, yoy). Realisasi Belanja K/L mencapai Rp4.185,2 Miliar (58,5%) yang beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Perlindungan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp270,5 Miliar;
  2. Pendidikan untuk Program Dikdasmen dari BOS Kemenag, Program Pendidikan Tinggi dari Kemenag, dan Program Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi, realisasi Rp80,8 Miliar;
  3. Infrastruktur untuk Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur berupa Jalan, Jembatan, Bandara, Pelabuhan Sungai, embung/bendungan, Infrastruktur Permukiman, Jaringan Irigasi, dll dengan realisasi sebesar Rp640,6 Miliar.
  4. Kesehatan untuk Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan Pelayanan Publik dan Sarana Kesehatan sebesar Rp6,0 Miliar.
  5. Kemiskinan Ekstrim untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp73,2 Miliar.
  6. Dukungan UMKM untuk pendampingan, pelatihan, sertifikasi, dll, realisasi Rp539,9 Juta.

 

Selain itu, KPU dan Bawaslu pada TA 2024 juga mencatat penambahan pagu dari penerimaan hibah Pemda untuk pelaksanaan Pilkada sejumlah 609,45 Miliar. KPU di Kalteng telah melakukan realisasi dana Hibah Pemda untuk keperluan Pilkada 2024 sejumlah 80,36 Miliar (17,22%).

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Agustus 2024 mencapai Rp16.393,8 Miliar (55,0%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.971,7 Miliar (85,2% dari total pendapatan APBD). Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp11.828,7 Miliar (36,4%) yang masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 70,9%.

Sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Triwulan III TA 2024, antara lain:

  1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
  2. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

 

Kinerja Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik Regional Kalimantan Tengah Per 31 Agustus 2024

Sampai dengan 31 Agustus 2024, penyaluran DAK Fisik yang tersalurkan ke Pemda lingkup Kalimantan Tengah sebesar Rp510,1 Miliar dari alokasi sebesar Rp 1.293,8 Miliar (39,4%), masih di bawah 50%, sehingga harus segera di akselerasi kinerja penyalurannya. Dari yang telah disalurkan sebesar Rp510,1 Miliar, 80,6% nya atau Rp411,3 Miliar belum diserap oleh Pemda untuk digunakan. Perlu menjadi perhatian bahwa salah satu syarat salur DAK Fisik Tahap II adalah penyerapan DAK Fisik telah mencapai 75% dan penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap II oleh Pemda ke KPPN paling lambat tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB.

Siaran Pers

Palangkaraya, 22 Agustus 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Agustus 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit Rp93,4 Triliun atau -0,41% dari PDB karena pendapatan negara hanya mencapai Rp1.545,4 Triliun dibandingkan belanja negara Rp1.638,8 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp179,3 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

 

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Juli 2024 mencapai Rp5.565,2 Miliar (48,2%) atau naik Rp215,0 M (4,0%, yoy) yang disebabkan oleh Penerimaan PBB meningkat sangat signifikan sebesar Rp333,3 Miliar (177,6%, yoy) sehingga dapat mengcover kontraksi pada penerimaan PPh Non Migas yang turun Rp298,2 Miliar (-10,8%, yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan Bea Keluar sebesar Rp36,0 Miliar (-20,1%, yoy) akibat penurunan kinerja komoditas unggulan Kalteng berupa CPO dan turunannya. Selain PBB, Penerimaan PPN juga meningkat Rp198,7 Miliar (11,5%, yoy) yang didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%.

Selain itu, Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp45,7 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp9,6 Miliar. Sedangkan, Pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp73,6 Miliar turun -8,2% (yoy) oleh satker BLU yaitu Universitas Palangka Raya, Rumkit Bhayangkara Palangkaraya, dan Poltekes Palangkaraya. PNBP Kekayaan Negara yang meliputi PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang telah mencapai Rp14,9 M (101,4%) atau tumbuh 76,2% (yoy) Per 31 Juli 2024.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Juli 2024 mencapai Rp15.495,5 Miliar (50,9%) atau tumbuh Rp1.606,8 Miliar (11,6%, yoy). Realisasi Belanja K/L mencapai Rp3.651,3 Miliar (51,3%) yang sekitar 30,61% dari Belanja K/L atau Rp1.117,7 Miliar digunakan untuk hal-hal, di antaranya:

  1. Perlindungan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp267,69 Miliar;
  2. Pendidikan untuk Program Dikdasmen dari BOS Kemenag, Program Pendidikan Tinggi dari Kemenag, dan Program Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi, realisasi Rp73,16 Miliar;
  3. Infrastruktur untuk Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur berupa Jalan, Jembatan, Bandara, Pelabuhan Sungai, embung/bendungan, Infrastruktur Permukiman, Jaringan Irigasi, dll dengan realisasi sebesar Rp633,02 Miliar.
  4. Kesehatan untuk pelayanan publik dan sarana kesehatan sebesar Rp2,71 Miliar.
  5. Pertanian untuk bantuan perbenihan, pupuk, herbisida, mesin pompa air, hingga pendampingan dan pelatihan pertanian dengan realisasi sebesar Rp140,62 Miliar.
  6. Dukungan UMKM untuk pendampingan, pelatihan, sertifikasi, dll, realisasi Rp309,2 Juta.

 

Selain itu, Belanja K/L juga digunakan untuk Pemilu dengan realisasi Rp351,39 Miliar (78,79%) dari pagu Rp466 Miliar per 31 Juli 2024. Pemilu diselenggarakan melalui KPU dan Bawaslu dengan realisasi anggaran mencapai Rp330,59 Miliar untuk penyelenggaraan operasional Pemilu serta melalui K/L lain (POLRI, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, dan BPKP) mencapai Rp30,8 Miliar untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilu. KPU dan Bawaslu pada TA 2024 juga mencatat penambahan pagu dari penerimaan hibah Pemda untuk pelaksanaan Pilkada sejumlah 609,45 Miliar. KPU di Kalteng telah melakukan melakukan realisasi dana Hibah Pemda untuk keperluan Pilkada 2024 sejumlah 30,12 Miliar (6,45%).

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp14.223,0 Miliar (47,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.844,2 Miliar (83,3% dari total pendapatan APBD). Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp10.899,7 Miliar (34,0%) yang masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 70,8%.

Sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Semester II TA 2024, antara lain:

  1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
  2. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

 

Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Regional Kalimantan Tengah Per 31 Juli 2024

Secara keseluruhan, masih terdapat variasi dalam pencapaian penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Tengah. Kab. Kobar dan Kapuas menunjukkan kinerja yang baik, dengan tingkat penyaluran lebih dari 40%, sementara wilayah lain memiliki ruang untuk perbaikan.

Sebanyak 1431 desa di Kalimantan Tengah mendapatkan transfer dana desa dan secara umum, penyaluran Dana Desa di semua kabupaten di Kalimantan Tengah telah mencapai lebih dari 50% dari pagu DIPA.

 

Siaran Pers

Palangkaraya, 29 Juli 2024 – Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global terkait harga komoditas CPO. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 30 Juni 2024 masih on-track. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

 

Perkembangan Perekonomian Kalteng

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pada Juni 2024 mengalami deflasi sebesar -0,28% (mtm) atau 2,22% (yoy) yang relatif terkendali dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 2,51% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan pada Juni 2024 yaitu Daging Ayam Ras, Tomat, Beras, Bawang Merah, dan Angkutan Udara.

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di regional Kalimantan Tengah, terdapat peran Belanja Pemerintah, antara lain: (1) Penguatan sisi permintaan (demand side) masyarakat melalui Bantuan Sosial, seperti BLT, PKH, dan subsidi harga bahan makanan pokok; (2) Penguatan sisi penawaran (supply side), yaitu menjamin kelancaran pasokan dan pengendalian harga pangan, serta dukungan sektor pertanian lokal; serta (3) Penguatan kapabilitas dan kualitas konektivitas darat untuk meningkatkan kelancaran distribusi logistik antar wilayah.

 

Kinerja APBN TA 2024

Gejolak yang muncul akibat sejumlah dinamika perekonomian seperti volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik dunia terus diupayakan agar dapat diatasi melalui kinerja APBN yang berfungsi sebagai shock absorber, antara lain untuk: (i) melindungi daya beli; (ii) stabilitas ekonomi; (iii) mendukung prioritas pembangunan; dan (iv) fiscal sustainability.

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024 mencapai Rp4.630,7 M (42,5%) atau naik Rp122,3 M (2,7%, yoy) yang disebabkan oleh peningkatan PBB yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp376,0 M (491,8%, yoy) sehingga dapat mengcover penurunan PPh (Non Migas) sebesar Rp297,2 M (-11,8%, yoy) dan penurunan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp35,7 M (-21,9%, yoy) akibat tekanan harga komoditas CPO beserta turunannya.

Selain itu, PNBP juga turun sebesar Rp12,6 M (-4,6%, yoy) karena penurunan pada jenis PNBP Denda sebesar Rp14,2 M (-56,5%, yoy) dan PNBP Lain-Lain sebesar Rp33,5 M (-48,9%, yoy). Sedangkan PNBP pada Pendapatan BLU naik Rp17,3 Miliar (32,8%, yoy) dengan kontribusi berasal dari RS Bhayangkara, Universitas Palangkaraya, Poltekes Palangkaraya, dan satker BLU lainnya. Penerimaan PNBP terkait Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp12,5 Miliar atau naik 90,1% (yoy) per 30 Juni 2024.

 

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 Juni 2024 mencapai Rp13.005,3 M (42,8%) atau tumbuh Rp1.438,6 M (12,4%, yoy) yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp3.030,5 M (42,8%) atau naik 14,3% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp182,9 M (15,5%, yoy) karena adanya pembayaran THR dan gaji 13 serta kenaikan Belanja Barang sebesar Rp307,9 M (32,2%, yoy) karena adanya kegiatan pemilu. Secara umum, isu belanja K/L bulan Juni 2024 antara lain:

  1. Total pagu Belanja Pendidikan di Kalimantan Tengah sebesar Rp1.257,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp567,8 M (45,1%) yang tersebar pada Kemendiskbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Perpusnas RI, Kemenpora, dan PUPR.
  2. Total pagu Belanja Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Tengah sebesar Rp177,6 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp63,0 M (35,5%) yang tersebar pada Kemenperin, Kemenag, Kementerian LHK, PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan BKKBN.
  3. Total pagu Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah sebesar Rp106,7 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp32,0 M (30,0%) yang tersebar pada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PUPR.
  4. Total pagu Belanja Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah sebesar Rp562,3 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp137,0 M (24,4%) yang tersebar pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.
  5. Total pagu Belanja Kesehatan di Kalimantan Tengah sebesar Rp149,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp66,7 M (44,5%) yang tersebar pada Kemenkes, BPOM, dan BKKBN.
  6. Total pagu Belanja penanganan stunting di Kalimantan Tengah sebesar Rp25,4 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp6,2 M (24,5%) yang tersebar pada BKKBN, Badan Pangan Nasional, BPOM, Kemenag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkes, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.

 

Realisasi TKD mencapai Rp9.974,7 M (42,7%) atau naik 11,9% (yoy). Peningkatan TKD didorong oleh peningkatan DBH yang meningkat sebesar Rp776,1 M (31,1%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor Minerba (batubara) tahun anggaran sebelumnya akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta adanya percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. Adapun catatan untuk realisasi Transfer ke Daerah antara lain:

  1. Penyaluran DBH mencapai 271,6 M (38,7%) atau tumbuh 31,1% (yoy) yang didominasi oleh jenis DBH SDA Pertambangan Umum. Penyaluran DBH paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp765,3 M dan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp647,0 M karena merupakan daerah tambang.
  2. Penyaluran DAU mencapai 766,9 M (46,7%) atau tumbuh 4,8% (yoy) yang didominasi DAU Block Grant dengan penyaluran DAU tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp733,4 M.
  3. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp115,38 M (8,92%) pada 10 dari 15 Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 5 Pemda yang belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Batas penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I adalah tanggal 31 Juli 2024.
  4. Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp729,61 miliar (59,43%) dengan total penyerapan sebesar Rp146,30 miliar. Desa yang berada di wilayah Kalteng berjumlah 1.432, hanya 1 desa (Datai Nirui, Kabupaten Barito Utara) yang gagal salur Tahap I karena tidak memenuhi dokumen persyaratan, yakni tidak memiliki Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Perdes APB Desa T.A. 2023.

 

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp11.783,3 M (39,6%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.974,7 M (84,7% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih mendominasi pendapatan daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp7.787,8 M (24,3%) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 73,0%. Semakin besarnya dana TKD menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah semakin baik. Dengan adanya TKD, pemda dapat mendorong belanja-belanja strategis di daerah.

Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 66,1%, dengan realisasi Belanja Barang Jasa (18,6%), Belanja Subsidi (17,5%), Belanja Bansos (5,0%), Belanja Modal (15,8%), dan Belanja Tidak Terduga (8,6%). Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah per Juni 2024. Pemda harus mengakselerasi Belanja Daerah karena per Semester I 2024, realisasi masih di bawah 30%. Oleh karena itu, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Semester II TA 2024, antara lain:

  1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
  2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat batas penyaluran DAK Fisik Tahap I yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 yang diperpanjang menjadi tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.
  3. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

 

Perkembangan Kredit Program KUR dan UMi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024

Realisasi penyaluran kredit program sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp1.651,7 M untuk 25.465 debitur, yang terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp1.644,4 M untuk 23.691 debitur dan penyaluran UMi tersalurkan sebesar Rp7,3 M kepada 1.774 debitur.

Pembiayaan KUR telah disalurkan pada 14 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp261,0 M untuk 3.671 debitur. Sedangkan, Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan pada 13 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp2,1 M untuk 510 debitur. Sektor terbesar dalam penyaluran kredit program adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total penyaluran kredit KUR sebesar Rp702,7 M dan kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp7,3 M.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search