Palangkaraya, 27 September 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi September 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Agustus 2024 mengalami defisit Rp153,7 Triliun atau -0,68% dari PDB karena pendapatan negara hanya mencapai Rp1.777,0 Triliun dibandingkan belanja negara Rp1.930,7 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp161,8 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 30 September 2024 mencapai Rp7.225,6 Miliar (64,0%) naik Rp138,9 Miliar (2,0%, yoy) yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada Penerimaan PBB Rp137,4 Miliar (24,4%, yoy) karena SPPT PBB yang telah dibayar per 30 September 2024 lebih tinggi dari tahun lalu dan Penerimaan PPN meningkat Rp334,5 Miliar (14,8%, yoy) akibat tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%, serta penerimaan Hibah Dalam Negeri yang meningkat Rp119,8 Miliar (12.205,8%, yoy) yang didominasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, sehingga dapat mengcover penurunan kinerja pada penerimaan PPh Non Migas yang turun Rp374,5 Miliar (-10,6%, yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan Penerimaan Bea Keluar Rp26,7 Miliar (-12,1%, yoy) akibat penurunan kinerja volume ekspor komoditas unggulan Kalimantan Tengah berupa CPO dan turunannya.

Selain itu, Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I Rp60,0 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp12,9 Miliar, serta dari Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi Rp10,5 M. Sedangkan, Pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat Rp99,4 Miliar (-23,7%, yoy) dengan satker BLU Poltekes Palangkaraya Rp15,6 Miliar, Rumkit Bhayangkara Palangkaraya Rp22,3 Miliar, dan Universitas Palangka Raya Rp61,5 Miliar.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 September 2024 mencapai Rp20.710,6 Miliar (67,5%) naik Rp2.626,2 Miliar (14,5%, yoy). Realisasi Belanja K/L mencapai Rp4.713,6 Miliar (65,2%) yang beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp305,9 Miliar.
2. Pendidikan untuk Program Keolahragaan, Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, dan Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp251,3 Miliar (46,4% dari Pagu).
3. Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara), Ketahanan Sumber Daya Air, Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp687,4 Miliar (58,9% dari Pagu).
4. Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp6,8 Miliar (66,8% dari Pagu).
5. Kemiskinan Ekstrim untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni, penyelenggaraan air minum yang layak, dan penyelenggaraan sanitasi yang layak dengan realisasi Rp44,1 Miliar (57,8% dari Pagu).
6. Penanganan Stunting untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berupa Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Program Kesehatan Masyarakat, Program Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB, dan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi sebesar Rp8,2 Miliar (82,5% dari Pagu).

Selain itu, KPU dan Bawaslu pada TA 2024 juga mencatat penambahan pagu dari penerimaan hibah Pemda untuk pelaksanaan Pilkada sejumlah 661,2 Miliar. KPU di Kalteng telah melakukan realisasi dana Hibah Pemda untuk keperluan Pilkada 2024 sebesar 107,7 Miliar (23,1% dari Pagu), sedangkan Bawaslu telah merealisasikan dana Hibah Pilkada 2024 sebesar Rp7,6 Miliar (5,3% dari Pagu).

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 September 2024 mencapai Rp18.654,0 Miliar (62,5%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.997,0 Miliar (85,8% dari total pendapatan APBD). Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp13.332,4 Miliar (41,0%) yang masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 70,1%.

Sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Triwulan IV TA 2024, antara lain:

1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
2. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

Kinerja Penyaluran dan Penyerapan DAK Fisik Regional Kalimantan Tengah Per 30 September 2024

Sampai dengan 30 September 2024, penyaluran DAK Fisik yang tersalurkan ke Pemda lingkup Kalimantan Tengah sebesar Rp723,7 Miliar dari alokasi sebesar Rp1.293,8 Miliar (55,9%). Dari yang telah disalurkan sebesar 68,3% nya atau Rp494,6 Miliar belum diserap oleh Pemda untuk digunakan. Perlu menjadi perhatian bahwa salah satu syarat salur DAK Fisik Tahap II adalah penyerapan DAK Fisik telah mencapai 75% dan penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap II oleh Pemda ke KPPN paling lambat tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 17.00 WIB.