Palangkaraya, 29 Juli 2024 – Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global terkait harga komoditas CPO. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 30 Juni 2024 masih on-track. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

Perkembangan Perekonomian Kalteng

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pada Juni 2024 mengalami deflasi sebesar -0,28% (mtm) atau 2,22% (yoy) yang relatif terkendali dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 2,51% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan pada Juni 2024 yaitu Daging Ayam Ras, Tomat, Beras, Bawang Merah, dan Angkutan Udara.

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di regional Kalimantan Tengah, terdapat peran Belanja Pemerintah, antara lain: (1) Penguatan sisi permintaan (demand side) masyarakat melalui Bantuan Sosial, seperti BLT, PKH, dan subsidi harga bahan makanan pokok; (2) Penguatan sisi penawaran (supply side), yaitu menjamin kelancaran pasokan dan pengendalian harga pangan, serta dukungan sektor pertanian lokal; serta (3) Penguatan kapabilitas dan kualitas konektivitas darat untuk meningkatkan kelancaran distribusi logistik antar wilayah.

Kinerja APBN TA 2024

Gejolak yang muncul akibat sejumlah dinamika perekonomian seperti volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik dunia terus diupayakan agar dapat diatasi melalui kinerja APBN yang berfungsi sebagai shock absorber, antara lain untuk: (i) melindungi daya beli; (ii) stabilitas ekonomi; (iii) mendukung prioritas pembangunan; dan (iv) fiscal sustainability.

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024 mencapai Rp4.630,7 M (42,5%) atau naik Rp122,3 M (2,7%, yoy) yang disebabkan oleh peningkatan PBB yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp376,0 M (491,8%, yoy) sehingga dapat mengcover penurunan PPh (Non Migas) sebesar Rp297,2 M (-11,8%, yoy) dan penurunan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp35,7 M (-21,9%, yoy) akibat tekanan harga komoditas CPO beserta turunannya.

Selain itu, PNBP juga turun sebesar Rp12,6 M (-4,6%, yoy) karena penurunan pada jenis PNBP Denda sebesar Rp14,2 M (-56,5%, yoy) dan PNBP Lain-Lain sebesar Rp33,5 M (-48,9%, yoy). Sedangkan PNBP pada Pendapatan BLU naik Rp17,3 Miliar (32,8%, yoy) dengan kontribusi berasal dari RS Bhayangkara, Universitas Palangkaraya, Poltekes Palangkaraya, dan satker BLU lainnya. Penerimaan PNBP terkait Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp12,5 Miliar atau naik 90,1% (yoy) per 30 Juni 2024.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 Juni 2024 mencapai Rp13.005,3 M (42,8%) atau tumbuh Rp1.438,6 M (12,4%, yoy) yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp3.030,5 M (42,8%) atau naik 14,3% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp182,9 M (15,5%, yoy) karena adanya pembayaran THR dan gaji 13 serta kenaikan Belanja Barang sebesar Rp307,9 M (32,2%, yoy) karena adanya kegiatan pemilu. Secara umum, isu belanja K/L bulan Juni 2024 antara lain:

1. Total pagu Belanja Pendidikan di Kalimantan Tengah sebesar Rp1.257,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp567,8 M (45,1%) yang tersebar pada Kemendiskbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Perpusnas RI, Kemenpora, dan PUPR.
2. Total pagu Belanja Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Tengah sebesar Rp177,6 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp63,0 M (35,5%) yang tersebar pada Kemenperin, Kemenag, Kementerian LHK, PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan BKKBN.
3. Total pagu Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah sebesar Rp106,7 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp32,0 M (30,0%) yang tersebar pada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PUPR.
4. Total pagu Belanja Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah sebesar Rp562,3 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp137,0 M (24,4%) yang tersebar pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.
5. Total pagu Belanja Kesehatan di Kalimantan Tengah sebesar Rp149,9 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp66,7 M (44,5%) yang tersebar pada Kemenkes, BPOM, dan BKKBN.
6. Total pagu Belanja penanganan stunting di Kalimantan Tengah sebesar Rp25,4 M dengan realisasi s.d. 30 Juni 2024 sebesar Rp6,2 M (24,5%) yang tersebar pada BKKBN, Badan Pangan Nasional, BPOM, Kemenag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkes, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.

Realisasi TKD mencapai Rp9.974,7 M (42,7%) atau naik 11,9% (yoy). Peningkatan TKD didorong oleh peningkatan DBH yang meningkat sebesar Rp776,1 M (31,1%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor Minerba (batubara) tahun anggaran sebelumnya akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta adanya percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. Adapun catatan untuk realisasi Transfer ke Daerah antara lain:

1. Penyaluran DBH mencapai 271,6 M (38,7%) atau tumbuh 31,1% (yoy) yang didominasi oleh jenis DBH SDA Pertambangan Umum. Penyaluran DBH paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp765,3 M dan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp647,0 M karena merupakan daerah tambang.
2. Penyaluran DAU mencapai 766,9 M (46,7%) atau tumbuh 4,8% (yoy) yang didominasi DAU Block Grant dengan penyaluran DAU tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp733,4 M.
3. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp115,38 M (8,92%) pada 10 dari 15 Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat 5 Pemda yang belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Batas penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I adalah tanggal 31 Juli 2024.
4. Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp729,61 miliar (59,43%) dengan total penyerapan sebesar Rp146,30 miliar. Desa yang berada di wilayah Kalteng berjumlah 1.432, hanya 1 desa (Datai Nirui, Kabupaten Barito Utara) yang gagal salur Tahap I karena tidak memenuhi dokumen persyaratan, yakni tidak memiliki Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Perdes APB Desa T.A. 2023.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp11.783,3 M (39,6%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.974,7 M (84,7% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih mendominasi pendapatan daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp7.787,8 M (24,3%) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 73,0%. Semakin besarnya dana TKD menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah semakin baik. Dengan adanya TKD, pemda dapat mendorong belanja-belanja strategis di daerah.

Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 66,1%, dengan realisasi Belanja Barang Jasa (18,6%), Belanja Subsidi (17,5%), Belanja Bansos (5,0%), Belanja Modal (15,8%), dan Belanja Tidak Terduga (8,6%). Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah per Juni 2024. Pemda harus mengakselerasi Belanja Daerah karena per Semester I 2024, realisasi masih di bawah 30%. Oleh karena itu, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Semester II TA 2024, antara lain:

1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat batas penyaluran DAK Fisik Tahap I yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 yang diperpanjang menjadi tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.
3. Memproyeksikan penggunaan SiLPA untuk TA 2024 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

Perkembangan Kredit Program KUR dan UMi Kalimantan Tengah per 30 Juni 2024

Realisasi penyaluran kredit program sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp1.651,7 M untuk 25.465 debitur, yang terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp1.644,4 M untuk 23.691 debitur dan penyaluran UMi tersalurkan sebesar Rp7,3 M kepada 1.774 debitur.

Pembiayaan KUR telah disalurkan pada 14 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp261,0 M untuk 3.671 debitur. Sedangkan, Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan pada 13 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp2,1 M untuk 510 debitur. Sektor terbesar dalam penyaluran kredit program adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total penyaluran kredit KUR sebesar Rp702,7 M dan kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp7,3 M.