Palangkaraya, 28 Juni 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Mei 2024 mengalami defisit Rp21,8 T atau -0,10% dari PDB karena pendapatan negara hanya mencapai Rp1.123,5 T dibandingkan belanja negara Rp1.145,3 T. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp184,2 T. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global terkait harga komoditas CPO dan batubara. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 31 Mei 2024 masih on-track.

Perkembangan Perekonomian Kalteng

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi pada Mei 2024 mencapai 0,22% (mtm) atau 2,72% (yoy) yang relatif terkendali dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 2,84% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi mtm Mei 2024 yaitu Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Emas Perhiasan, Ikan Patin, dan Udang Basah.

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di regional Kalimantan Tengah, terdapat peran Belanja Pemerintah, antara lain: (1) Penguatan sisi permintaan (demand side) masyarakat melalui Bantuan Sosial, seperti BLT, PKH, dan subsidi harga bahan makanan pokok; (2) Penguatan sisi penawaran (supply side), yaitu menjamin kelancaran pasokan dan pengendalian harga pangan, serta dukungan sektor pertanian lokal; serta (3) Penguatan kapabilitas dan kualitas konektivitas darat untuk meningkatkan kelancaran distribusi logistik antar wilayah.

Kinerja APBN TA 2024

Gejolak yang muncul akibat sejumlah dinamika perekonomian seperti volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik dunia terus diupayakan agar dapat diatasi melalui kinerja APBN yang berfungsi sebagai shock absorber, antara lain untuk: (i) melindungi daya beli; (ii) stabilitas ekonomi; (iii) mendukung prioritas pembangunan; dan (iv) fiscal sustainability.

Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Mei 2024 mencapai Rp3.766,2 M (34,6%) atau turun Rp36,8 M (-1,0%, yoy) yang disebabkan oleh penurunan PPh (Non Migas) sebesar Rp323,7 M (-15,1%, yoy) karena kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan Pajak Dalam Negeri tidak dapat mengcover penurunan pada Pajak Perdagangan Internasional yang turun Rp53,0 M (-35,9%, yoy) akibat penurunan volume ekspor dan harga komoditas CPO beserta turunannya.

Selain itu, PNBP juga turun sebesar Rp28,0 M (-11,4%, yoy) karena penurunan pada jenis PNBP Denda sebesar Rp14,5 M (-57,8%, yoy) dan PNBP Lain-Lain sebesar Rp28,8 M (-50,8%, yoy). Sedangkan PNBP pada Pendapatan BLU naik Rp1,9 Miliar (3,7%, yoy) dengan kontribusi berasal dari RS Bhayangkara, Universitas Palangkaraya, Poltekes Palangkaraya, dan satker BLU lainnya. Penerimaan PNBP terkait Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp9,2 Miliar atau naik 67,5% (yoy) per 31 Mei 2024.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Mei 2024 mencapai Rp10.809,9 M (35,5%) atau tumbuh Rp1.154,0 M (12,0%, yoy) yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp2.398,1 M (33,8%) atau naik 16,0% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp131,9 M (14,6%, yoy) karena adanya pembayaran THR dan kenaikan Belanja Barang sebesar Rp297,0 M (38,3%, yoy) karena adanya kegiatan pemilu. Secara umum, isu belanja K/L di bulan Mei 2024 antara lain:

1. Total pagu Belanja Pendidikan di Kalimantan Tengah sebesar Rp735,64 M yang terdisribusi pada Kemendiskbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Perpusnas RI, dan Kemenpora. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Pendidikan sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp202,63 M atau 27,54%.
2. Total pagu Belanja Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Tengah sebesar Rp176,0 M dengan realisasi sebesar Rp47,2 M (26,8%) yang berasal dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
3. Total pagu Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum di Kalimantan Tengah sebesar Rp106,73 M dengan realisasi hingga 31 Mei 2024 sebesar Rp31,02 M (30%) yang tersebar pada Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PUPR.
4. Total pagu Belanja Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah sebesar Rp562,32 M dengan realisasi hingga 31 Mei 2024 sebesar Rp120,77 M (21,48%) yang tersebar pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.
5. Total pagu Belanja Kesehatan di Kalimantan Tengah sebesar Rp189,20 M yang terdisribusi pada Kemenkes, BPOM, dan BKKBN. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Kesehatan sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp51,83 M atau 27,39%.
6. Total pagu Belanja penanganan stunting di Kalimantan Tengah sebesar Rp25,4 M dengan realisasi sebesar Rp5,1 M (20,0%) yang berasal dari BKKBN, Badan Pangan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.

Realisasi TKD mencapai Rp8.411,8 M (36,0%) atau naik 10,8% (yoy). Peningkatan TKD didorong oleh peningkatan DBH yang meningkat sebesar Rp742,2 M (30,6%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor Minerba (batubara) tahun anggaran sebelumnya akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta adanya percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. Adapun catatan untuk realisasi Transfer ke Daerah antara lain:

1. Penyaluran DBH mencapai 170,6 M (37,5%) atau tumbuh 30,6% (yoy) yang didominasi oleh jenis DBH SDA Pertambangan Umum. Penyaluran DBH paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp695,2 M dan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp645,6 M karena merupakan daerah tambang.
2. Penyaluran DAU mencapai 880,5 M (38,0%) atau tumbuh 2,6% (yoy) yang didominasi DAU Block Grant dengan penyaluran DAU tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp628,6 M.
3. Penyaluran Dana Desa Tahap I telah tersalur ke semua Pemda dengan Penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp85,8 M.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Mei 2024 mencapai Rp9.761,1 Miliar (32,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.411,8 Miliar (86,2% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih mendominasi pendapatan daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp5.596,3 Miliar (17,5%) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 73,7%. Semakin besarnya dana TKD menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah semakin baik. Dengan adanya TKD, pemda dapat mendorong belanja-belanja strategis di daerah.

Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 57,3% dengan realisasi Belanja Barang Jasa (14,2%), Belanja Modal (12,3%), dan Belanja Tidak Terduga (8,6%). Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran 2024.
2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat batas penyaluran DAK Fisik Tahap I yaitu pada tanggal 22 Juli 2024.
3. Memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2023 dan segera merealisasikan kegiatan di Semester II TA 2024.

Perkembangan Kredit Program KUR dan UMi Kalimantan Tengah per 31 Mei 2024

Realisasi penyaluran kredit program sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp1.334,8 Miliar untuk 20.176 debitur, yang terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp1.330,5 Miliar untuk 19.257 debitur dan penyaluran UMi tersalurkan sebesar Rp4,3 miliar kepada 919 debitur.

Pembiayaan KUR telah disalurkan pada 14 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp214,1 Miliar untuk 3.065 debitur. Sedangkan, Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan pada 11 Kab/Kota, dengan penyaluran terbesar di Kab Kotawaringin Timur sebesar Rp1,8 Miliar untuk 412 debitur. Sektor terbesar dalam penyaluran kredit program adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan total penyaluran kredit KUR sebesar Rp575,30 Miliar dan kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp4,28 Miliar.