Palangkaraya, 28 Mei 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga April 2024 masih on track, karena APBN per April 2024 surplus Rp75,5 T atau 0,33% dari PDB. Namun perlu tetap waspada terhadap Pendapatan Negara yang terkontraksi akibat penurunan kinerja Pajak dan adanya windfall harga komoditas utamanya CPO. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik.

Perkembangan ekonomi regional Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan walaupun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi global terkait harga CPO dan batubara. Pada sisi fiskal, realisasi pendapatan dan belanja APBN per 30 April 2024 masih on-track, walaupun kinerja penerimaan perpajakan dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional Regional Kalimantan Tengah mengalami kontraksi dari periode 30 April 2023.

Perkembangan Perekonomian Kalteng

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi pada April 2024 mencapai 0,73% (mtm) atau 2,99% (yoy) yang relatif terkendali dan lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 3,00% (yoy). Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi mtm April 2024 antara lain Daging Ayam Ras, Angkutan Udara, Tomat, Bawang Merah, dan Emas Perhiasan karena kenaikan harga emas dunia.

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di regional Kalimantan Tengah, terdapat peran Belanja Pemerintah, antara lain: (1) Penguatan sisi permintaan (demand side) masyarakat melalui Bantuan Sosial, seperti BLT, PKH, dan subsidi harga bahan makanan pokok; (2) Penguatan sisi penawaran (supply side), yaitu menjamin kelancaran pasokan dan pengendalian harga pangan, serta dukungan sektor pertanian lokal; serta (3) Penguatan kapabilitas dan kualitas konektivitas darat untuk meningkatkan kelancaran distribusi logistik antar wilayah.

Kinerja APBN TA 2024

APBN 2024 terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta memberikan afirmasi kepada para kelompok paling rentan. Gejolak yang muncul akibat sejumlah dinamika perekonomian, volatilitas harga komoditas, dan agenda pembangunan, terus diupayakan agar dapat diatasi melalui kinerja APBN yang berfungsi sebagai shock absorber, antara lain untuk: (i) melindungi daya beli; (ii) stabilitas ekonomi; (iii) mendukung prioritas pembangunan; dan (iv) fiscal sustainability.

Kinerja Pendapatan APBN di lingkup Kalimantan Tengah per 30 April 2024 mencapai Rp2.810,9 M (25,8%) atau terkontraksi sebesar Rp307,1 M (-9,8%, yoy). Hal ini dipengaruhi oleh Pajak Dalam Negeri yang terkontraksi sebesar Rp262,9 M (-9,3%, yoy) dengan catatan sebagai berikut:

1. Penurunan disebabkan karena PPh (Non Migas) yang terkontraksi sebesar Rp349,0 M (-19,3%, yoy) karena penurunan penerimaan pada PPh Pasal 25/29 Badan.
2. Penerimaan PPN meningkat sebesar Rp46,0 M (4,7%, yoy) karena peningkatan aktivitas ekonomi dan Penerimaan PBB meningkat sebesar Rp38,7 M (132,6%, yoy).
3. Penerimaan dari Pajak Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1,3 M (6,4%, yoy).
4. Pajak Perdagangan Internasional mengalami kontraksi sebesar Rp56,8 M (-47,4%, yoy) dimana 99,9% berasal dari kontraksi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp56,8 M (-48,0%, yoy). Hal ini disebabkan adanya penurunan volume ekspor dan harga komoditas CPO beserta turunannya.
5. Penerimaan Cukai hanya sebesar Rp172,5 Juta yang merupakan hasil dari Denda Administrasi Cukai, dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah bukan merupakan wilayah produsen komoditas kena cukai.
6. PNBP mengalami kenaikan sebesar Rp12,7 M (7,5%, yoy). PNBP Lainnya mengalami kontraksi sebesar Rp36,9 M (-22,7%, yoy) dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (32,7%). Sedangkan Pendapatan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp49,6 Miliar (861,1%, yoy) dengan kontribusi berasal dari RS Bhayangkara, Universitas Palangkaraya, Poltekes Palangkaraya, dan satker BLU lainnya.
7. Penerimaan PNBP terkait Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang mencapai Rp7,9 Miliar atau naik 60,5% (yoy) per 30 April 2024.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 April 2024 mencapai Rp8.791,4 M (29,0%) atau tumbuh Rp340,4 M (4,0%, yoy) yang terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD).

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.938,5 M (27,8%) atau naik sebesar 17,6% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp110,7 M (15,1%, yoy) karena adanya pembayaran THR, dan Belanja Barang sebesar Rp267,5 M (44,5%, yoy). Secara umum, isu belanja K/L di bulan April 2024 antara lain:

1. Total pagu Belanja penanganan stunting di Kalimantan Tengah sebesar Rp25,3 miliar dengan realisasi sebesar Rp3,4 miliar (13,4%) yang berasal dari BKKBN, Badan Pangan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian.
2. Total pagu Belanja Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Tengah sebesar Rp203,1 M dengan realisasi sebesar Rp36,8 M (18,1%) yang berasal dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Realisasi TKD mencapai Rp6.852,9 M (29,4%) atau naik 0,7% (yoy). Peningkatan TKD didorong oleh peningkatan DBH yang meningkat sebesar Rp615,2 M (25,3%, yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja penerimaan sektor Minerba (batubara) tahun anggaran sebelumnya akibat harga dan volume permintaan global yang tinggi, serta adanya percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. Adapun catatan untuk realisasi Transfer ke Daerah antara lain:

1. Penyaluran DBH mencapai Rp043,0 M (36,0%), atau tumbuh 25,3% (yoy) yang didominasi oleh jenis DBH SDA Pertambangan Umum. Penyaluran DBH paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp668,7 M dan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp641,6 M karena merupakan daerah tambang.
2. Penyaluran DAU mencapai Rp2.983,3 M (29,2%) turun -6,5% (yoy) yang didominasi DAU Block Grant dengan penyaluran DAU tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp523,9 M.
3. Penyaluran Dana Desa mencapai Rp458,7 M (37,4%) tumbuh 8,5% (yoy). Dana Desa Reguler Tahap I telah salur ke 12 Pemda, hanya 1 Pemda yang belum tersalur yaitu Kab. Barito Utara.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 April 2024 mencapai Rp7.841,1 M (26,3%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.852,9 M (87,4%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih mendominasi pendapatan daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD Kalimantan Tengah mencapai Rp3.443,8 M (10,8%) yang didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 71,7%. Semakin besarnya dana TKD menunjukkan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah semakin baik. Dengan adanya TKD, pemda dapat mendorong belanja-belanja strategis.

Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 43,9% dengan realisasi Belanja Barang Jasa (7,8%), Belanja Modal (8,9%), dan Belanja Tidak Terduga (7,9%). Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga terdapat sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada awal Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Melakukan akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama dan kedua tahun 2024 untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
2. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa di awal tahun anggaran 2024.
3. Memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2023 dan segera merealisasikan kegiatan di awal TA 2024.

Peluang Investasi Daerah – Pabrik Penggilingan Padi di Kabupaten Barito Utara

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunggulan lahan pertanian yang cukup luas dan ketersediaan bahan baku dari produksi padi yang melimpah terutama di Kabupaten Barito Selatan. Terdapat proyek pabrik penggilingan padi modern dengan kapasitas pengolahan 1,5 ton Gabah Kering Panen (GKP) per jam. Peluang usaha penggilingan padi modern tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong optimalisasi hasil pertanian di daerah setempat. Selain itu, akan memangkas biaya distribusi komoditas beras yang diharapkan dapat menekan angka inflasi di Kalimantan Tengah khususnya pada kelompok makanan dan minuman.

Prospek dari Penggilingan Padi secara modern dipengaruhi antara lain oleh: (1) Beras masih menjadi komoditas penting dan strategis baik secara sosial, ekonomi, maupun politik karena merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia; (2) Produksi Padi di Kalimantan Tengah di tahun 2022 sangat tinggi, khususnya pada Kabupaten Barito Utara sebesar 8,235 Ton dan Kabupaten Barito Selatan sebesar 6.402 Ton yang didukung oleh lahan produktif yang cukup luas; (3) Investasi di sektor Industri Pengolahan akan memberikan pekerjaan layak bagi masyarakat sehingga diharapkan tingkat kemiskinan akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat; dan (4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Tengah. Dengan dibangunnya pabrik modern di sentra-sentra produksi padi diharapkan dapat mewujudkan hilirisasi pangan yang tangguh, membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menekan jumlah pengangguran terbuka dan mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.