Palangkaraya, 20 Januari 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Januari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Desember 2024 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp2.842,5 Triliun (101,4% dari target) dan Belanja Negara Rp3.350,3 Triliun (98,2% dari pagu) atau masih mengalami defisit Rp507,8 Triliun atau (2,29% PDB). Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang Sehat menjadi fondasi untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 mencapai Rp11.968,7 Miliar (102,3%) tumbuh Rp1.476,4 Miliar (14,1%, yoy) yang utamanya didorong oleh penerimaan PPN yang tumbuh Rp1.181,3 Miliar (38,3%, yoy) yang dipicu oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dampak positif implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penerapan tarif PPN 11% Tahun 2024. Selain itu penerimaan Bea Keluar juga tumbuh Rp173,7 Miliar (69,5%, yoy) karena Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per Desember 2024 mencapai USD 1.071,67/Metric Ton naik 37,2% (yoy) dari Desember 2023 dan juga naik 2,8% (ytd) dari Januari-Desember 2023. Dari sisi penerimaan Hibah, terjadi peningkatan cukup signifikan sebesar Rp493,8 Miliar (4.506,9%, yoy) yang sebagian besar merupakan Hibah untuk penyelenggaran Pilkada serentak 2024, sehingga dapat mengcover penurunan pada PPh Non Migas yang terkontraksi Rp277,2 Miliar (-6,2%, yoy) akibat penurunan pada PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan pada Penerimaan PBB Rp40,4 Miliar (-2,4%, yoy) akibat penurunan pada kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu sehingga SPPT PBB dari sektor Pertambangan menurun.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp241,3 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp18,8 Miliar; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp31,2 Miliar; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp191,2 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) sebesar 572,5 Miliar yang didominasi oleh Polri yang mencapai Rp105,3 Miliar (711,9%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKP, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dna tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM. Selain itu, PNBP juga berasal dari Kementerian Perhubungan Rp82,4 Miliar, PNBP Kementerian Agama Rp35,1 Miliar, Kementerian ATR/BPN Rp30,3 Miliar, dan Kementerian PUPR Rp20,2 Miliar. Kinerja dari Pendapatan dan Hibah APBN TA 2024 telah mencapai target, secara keseluruhan telah tercapai 102,3% dari target TA 2024 yang meliputi kinerja Pajak Dalam Negeri telah mencapai 100,5% dari target APBN TA 2024, kinerja Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai 104,7% dari target APBN TA 2024, dan kinerja PNBP telah mencapai 198,1% dari target APBN TA 2024.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Desember 2024 mencapai Rp31.197,8 Miliar (97,5%) atau turun Rp3.064,4 Miliar (-8,9%, yoy) yang disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: (1) Terjadi penurunan Pagu Dana Bagi Hasil sebesar Rp3.986,2 Miliar (-29,7%, yoy) akibat penurunan kinerja sektor Minerba, namun penyaluran DBH TA 2024 masih tinggi mencapai 99,8% dari pagu telah disalurkan ke Pemerintah Daerah; (2) Pagu Belanja Modal turun Rp641,4 miliar (-34,4%, yoy) akibat turunnya pagu Belanja Modal pada Kementerian PUPR sebagai K/L dengan pengampuh pagu Belanja Modal terbesar, tetapi untuk kinerja penyerapan Belanja Modal TA 2024 telah mencapai 96,0% dari pagu atau lebih tinggi dari penyerapan tahun lalu yang hanya mencapai 95,6% dari pagu Belanja Modal; dan (3) Adanya blokir anggaran Belanja Barang, khususnya terkait perjalanan dinas (akun 524) sehingga kinerja penyerapan Belanja Barang hanya mencapai 86,5% dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp7.032,6 Miliar (93,3%) yang sebagian diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 691,77 Miliar yang beberapa di antaranya digunakan untuk 550 Siswa/Mahasiswa penerima PIP, 1.817 Mahasiswa penerima KIP Kuliah, 30.682 siswa Penerima Dana BOS, 971 Dosen/Guru Non PNS penerima tunjangan profesi, dan pembangunan rehabilitas serta renovasi 8 unit madrasah.
2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp158,02 Miliar yang beberapa di antaranya digunakan untuk faslitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kelahiran kepada 54.649 Keluarga dengan Baduta, 420 faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi, pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada 6.582 orang, pemeriksaan sampel obat dan makanan mencakup 2.070 produk, 570 orang tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dan dilatih TOT, dan pembangunan 1 unit laboratorium dan pengadaan 1 paket alat laboratorium pengawasan obat dan makanan.
3. Belanja Perlindungan Sosial sebesar Rp426,76 Miliar meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp227,4 Miliar untuk 601.743 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp157,3 Miliar untuk 293.848 KPM, Prakerja Rp38,5 Miliar untuk 9.161 Orang, dan Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (Yapi) Rp3,6 Miliar untuk 8.129 Orang.

Kinerja Penyaluran TKD Regional Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2024

Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 mencapai Rp24.165,2 Miliar (98,8%) atau mengalami penurunan Rp3.606,1 Miliar (-13,0%, yoy) karena penurunan pagu DBH Rp3.986,2 Miliar (-29,7%, yoy) akibat penurunan kinerja sektor Minerba sehingga realisasi penyaluran DBH juga turun Rp3.971,9 Miliar (-29,6%, yoy). Transfer ke Daerah TA 2024 dimanfaatkan dan digunakan antara lain untuk:

1. Bidang Pendidikan meliputi DAU Bidang Pendidikan tersalur Rp1.002,9 Miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan tersalur Rp299,4 Miliar (99,9%) untuk Pembangunan 416 Ruang Kelas; Pembangunan 211 Ruang Laboratorium Komputer dan Ilmu Pengetahuan; Pembangunan 84 Ruang perpustakaan dan UKS; serta Pembangunan 136 Ruang guru/Kepala Sekolah termasuk TU dan BK beserta perabot pada PAUD, SD, SMP, SMA/SMK; dan DAK Non Fisik meliputi Dana BOS tersalur Rp596,7 Miliar (99,9%) untuk 1.116.136 Siswa pada 8.677 Sekolah; BOP PAUD tersalur Rp47,7 Miliar (98,0%) untuk 161.251 Siswa pada 5.707 Sekolah; dan BOP Pendidikan Kesetaraan tersalur Rp19,0 Miliar (97,0%) untuk 23.538 Siswa pada 234 Sekolah.
2. Bidang Kesehatan meliputi DAU Bidang Kesehatan tersalur Rp450,9 Miliar (98,3%); DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB tersalur Rp386,1 Miliar (99,1%) untuk Penyediaan alat surveilans Gizi sebanyak 9 Kit; pengadaan alat kesehataan, sarpras penunjang layanan Kesehatan sebanyak 208 Paket; sarana prasarana puskesmas pembantu sebanyak 72 Paket; Pengadaan peralatan imunisasi dasar lengkap temperature logger dan vaccine refrigerator sebanyak 160 unit; rehab/kelengkapan Balai Penyuluh KB sebanyak 10 unit; dan Kendaraan Distribusi serta Ambulans PSC 119 sebanyak 8 unit; dan DAK Non Fisik untuk Dana BOK Puskesmas tersalur Rp144,2 Miliar (77,7%) untuk 203 Puskesmas.
3. Bidang Pekerjaan Umum meliputi DAU Bidang Pekerjaan Umum tersalur Rp631,7 Miliar (97,1%) dan DAK Fisikl. Bidang Jalan tersalur Rp418,3 Miliar (98,6%) untuk Penanganan Jalan Provinsi dan Kab/Kota sepanjang 212,1 Km, Jembatan Daerah 30 m; Bidang Irigasi tersalur Rp51,1 Miliar (100%) untuk rehabilitasi jaringan irigasi 6.689,6 Hektar.
4. Perlindungan Sosial meliputi Dana Desa Earmark Penyaluran BLT Desa telah terserap sebesar Rp108,0 Miliar untuk 360.102 KPM pada 1.374 Desa.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Berdasarkan Data APBD pada Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Desember 2024 mencapai Rp28.373,9 Miliar (91,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.165,2 Miliar (85,2% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah masih sangat di dominasi oleh dukungan dana pusat melalui TKD. Sedangkan dari sisi PAD hanya mencapai Rp3.208,2 Miliar 64,9% dari target. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp23.500,0 Miliar (72,2%) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 63,6% dari total Belanja Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah (update data SIKRI masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).