Palangkaraya, 30 Desember 2024 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga November 2024 mengalami defisit Rp401,8 Triliun atau (-1,81% PDB), dimana Pendapatan Negara mencapai Rp2.492,7 Triliun (89,0% dari target) dan Belanja Negara Rp2.894,5 Triliun (87,0% dari pagu). Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp47,1 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. Pemerintah tetap optimis penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan akan tercapai sampai dengan akhir tahun. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat.

Kinerja APBN TA 2024

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 November 2024 mencapai Rp9.812,0 Miliar (86,3%) tumbuh Rp433,5 Miliar (4,6%, yoy) yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan PPN sebesar Rp597,7 Miliar (21,0%, yoy) yang dipicu oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dampak positif implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penerapan tarif PPN 11% Tahun 2024. Selain itu penerimaan Bea Keluar juga meningkat Rp49,9 Miliar (20,8%, yoy) karena Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per November 2024 mencapai USD 961,97/MT naik 7,65% dari bulan Oktober 2024 dan juga naik 28,31% dari bulan November 2023 serta terjadi peningkatan Penerimaan Hibah Rp209,5 Miliar (7.585,0%, yoy) karena sebagian besar merupakan Hibah untuk penyelenggaran Pilkada serentak 2024. Sehingga dapat mengcover penurunan pada PPh Non Migas yang terkontraksi Rp373,5 Miliar (-9,1%, yoy) akibat penurunan pada kinerja industri pengolahan -8,6% (yoy) sehingga PPh Pasal 25/29 Badan turun, selain itu Penerimaan PBB juga terkontraksi Rp55,1 Miliar (-3,4%, yoy) akibat penurunan pada kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian terkontraksi -12,0% (yoy) yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu.

Dari sisi PNBP,  Pendapatan BLU berasal dari beberapa Satker BLU mencapai Rp174,6 Miliar (94,2%) yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp156,2 M naik 8,5% (yoy) yang meliputi beberapa satker BLU berikut yaitu di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp17,1 Miliar; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp28,4 Miliar; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp110,7 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) mencapai Rp340,4 Miliar didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I Rp73,5 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II Rp15,6 Miliar; Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi Rp11,5 Miliar; dan Kemkumham RI terkait Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Rp11,2 Miliar.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 November 2024 mencapai Rp26.594,1 Miliar (85,9%) naik Rp2.274,9 Miliar (9,4%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/)L sudah mencapai Rp5.939,0 Miliar (78,9%) yang sebagian diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial untuk Jenis Bansos Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp354,2 Miliar.
2. Belanja Tematik Pendidikan untuk Program Keolahragaan; Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Program Pendidikan Tinggi; dan Program Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp339,1 Miliar (61,7% dari Pagu).
3. Belanja Tematik Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara); Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan; dan Program Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp941,1 Miliar (79,5% dari Pagu).
4. Belanja Tematik Kesehatan untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; dan Program Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp54,1 Miliar (76,0% dari Pagu).
5. Belanja Tematik Kemiskinan Ekstrim untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun; Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB; Program Pendidikan Tinggi; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni dengan realisasi Rp160,3 Miliar (85,9% dari Pagu).
6. Belanja Tematik Penanganan Stunting untuk Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; Program Kesehatan Masyarakat; Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB; Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp17,1 Miliar (89,7% dari Pagu).
7. Belanja Tematik Ketahanan Pangan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air; Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Kualitas Lingkungan Hidup; Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri; Progran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan realisasi sebesar Rp482,1 Miliar (71,7% dari Pagu).

Kinerja Penyaluran TKD Regional Kalimantan Tengah Per 30 November 2024

Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Tengah per 30 November 2024 mencapai Rp20.655,1 Miliar (88,2%) yang masih ditopang oleh penyaluran DBH dan DAU, dengan ringkasan sebagai berikut:

DBH di didominasi oleh DBH SDA Pertambangan Umum Rp5.414,9 M (81,8% dari Pagu) yang mendominasi 79,1% dari total penyaluran DBH. DAU masih didominasi oleh DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp7.485,8 M (98,6% dari Pagu) yang mendominasi 77,0% dari total penyaluran DAU. Penyaluran DAK Fisik per 30 November 2024 sudah cukup baik dengan penyaluran tertinggi yaitu Pemprov Kalimantan Tengah Rp191,1 M (71,3% dari Pagu). Dana Desa telah tersalur ke semua Pemda dengan kinerja yang sangat baik karena sudah mencapai 97,5% per 30 November 2024.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024

Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 30 November 2024 mencapai Rp24.421,2 Miliar (81,8%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20.655,1 Miliar (84,6% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih sangat mendominasi Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan dari sisi PAD baru mencapai 57,9% dari target, sehingga PAD harus dimaksimalkan pada bulan Desember 2024 agar mencapai target pada akhir tahun. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp20.284,1 Miliar (62,4%) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 66,3% dari total Belanja Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga Pemda harus mengakselerasi Belanjanya.