Palangka Raya, 26 Juni 2026 – Pada Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Mei 2026 memperlihatkan tren kinerja positif yang terus berlanjut, tercermin dari Pendapatan Negara yang terus tumbuh tinggi, Belanja Negara yang akseleratif dan semakin proporsional sepanjang tahun, serta tetap prudent dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp1.185,0 triliun atau 37,6% dari target APBN 2026., utamanya didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan 22,1% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun yang tumbuh 0,7% (yoy), serta PNBP sebesar Rp226,4 triliun yang juga tumbuh 19,9% (yoy). Sementara, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari target APBN. Belanja Negara mengalami pertumbuhan sebesar 34,4% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.059,3 triliun, ditopang oleh peningkatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun nonK/L. Sementara, Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp306,1 triliun atau 44,2% dari target APBN..  APBN juga mencatat defisit yang cukup terkendali sebesar Rp180,4 Triliun atau 0,70% terhadap PDB. Keseimbangan Primer juga menunjukkan kondisi positif dengan surplus Rp58,6 triliun. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap sehat dan disiplin di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. APBN tetap berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan terukur, dan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuham ekonomi. APBN tetap bekerja optimal sebagai shock absorber sekaligus penggerak pertumbuhan, melalui penerimaan negara yang terjaga dan belanja yang semakin ekspansif untuk mendukung program prioritas dan daya beli masyarakat, serta mendukung momentum pertumbuhan nasional.

Kinerja APBN Kalimantan Tengah Per 31 Mei 2026

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Mei 2026 mencapai Rp5.555,60 Miliar (47,68% dari target) atau tumbuh Rp2.429,05 Miliar (77,69%, yoy) yang di dorong oleh tingginya penerimaan PPh (Non Migas) sebesar Rp2.442,65 Miliar (104,42% yoy) ditopang oleh peningkatan penerimaan PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp1.556,71 Miliar, yang mengindikasikan perbaikan kinerja korporasi di Kalimantan Tengah, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran. Disusul penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.549,02 Miliar yang mengindikasikan membaiknya aktivitas konsumsi dan perdagangan domestik seiring meningkatnya perputaran ekonomi masyarakat. PBB melonjak 37,95%(yoy) terutama di dorong oleh PBB Minerba yang tumbuh 305,03% atau sebesar Rp16,99 Miliar karena meningkatnya aktivitas dan nilai ekonomi sektor pertambangan mineral dan batubara. Dari sisi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp544,85 Miliar atau 228,17% dari target atau tumbuh 69,61% (yoy), dimana penerimaan Bea Keluar yang mencapai Rp544,65miliar (332,10% dari target) didorong peningkatan harga CPO pada bulan Mei 2026 yaitu mencapai 924,46US$/Metric Ton yang dipengaruhi gejolak politik global yang mengakibatkan tingginya permintaan CPO namun stock terbatas. 

Kinerja Belanja APBN s.d. 31 Mei 2026 mencapai Rp7.432,36 Miliar terkontraksi sebesar 11,46% (yoy). Dimana Belanja K/L terealisasi sebesar RpRp9.613,89 Miliar atau tumbuh sebesar 38,13% (yoy), yang didorong oleh tingginya realisasi Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp1.559,28 Miliar atau 38,13% dari pagu yang disebabkan adanya tambahan satker baru yaitu Kodam XXII/Tambun Bungai yang diiringi dengan penambahan personil yang cukup signifikan. Belanja Modal dipengaruhi realisasi dari Kementerian PU dengan realisasi Rp673,26 miliar (34,09%) untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional dan Sekolah Rakyat di 4 kabupaten di Kalteng, serta Belanja Barang tertinggi pada Kementerian Pertahanan sebesar seiring dukungan manajemen akibat perubahan Korem menjadi Kodam.  

Belanja K/L di Kalimantan Tengah juga ditujukan untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, antara lain:

1. Program MBG di Kalimantan Tengah Per 31 Mei 2026 sebanyak 87 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja 3.845 petugas dan menggerakkan 701 Supplier yang telah melayani 230.922 Penerima Manfaat dari Balita, Bumil/Busui, siswa dari Paud hingga SMA serta Santri dan SLB. Sebagai informasi, konsentrasi penerima manfaat MBG paling banyak terdapat di kota Palangka Raya sebanyak 73.004 penerima (31%).
2. Belanja Pendidikan sebesar Rp361,75 Miliar atau 35,18% dari pagu sebesar Rp1.009,94 Miliar yang sebagian besar digunakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana PTK mencapai Rp267,50 Miliar, serta untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun Rp19,26 Miliar.
3. Belanja Kesehatan Rp48,48 Miliar atau 33,86% dari pagu sebesar Rp143,16 Miliar yang sebagian besar digunakan untuk Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi Rp22,03 Miliar, serta Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp10,01 Miliar.
4. Belanja Infrastruktur Rp750,12 Miliar atau 34,55% dari pagu sebesar Rp2.171,97 Miliar, yang sebagian besar digunakan untuk layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional sebesar Rp369,52 Miliar, serta Pengendalian banjir, peningkatan sarana pendidikan, dan penyediaan air minum aman sebesar Rp292,01 Miliar. 

Selain Belanja K/L, APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Mei 2026 mencapai Rp6.855,13 miliar atau terkontraksi 22,64% (yoy), terutama disebabkan oleh kebijakan penurunan alokasi DBH di Tahun 2026 yang berpotensi menurunkan pendapatan pada daerah penghasil, serta belum adanya realisasi penyaluran DAK Fisik termasuk beberapa daerah tidak memperoleh alokasi DAK Fisik di Tahun 2026 (yaitu Pemprov Kalteng, Barito Utara, Kapuas, Murung Raya, dan Barito Timur). Sementara Dana Desa mengalami kontraksi 68,51% (yoy) yang diakibatkan oleh adanya persyaratan tambahan dalam mendukung implementasi KDMP di Desa. 

Kinerja APBD Konsolidasian Kalimantan Tengah TA 2026

Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK (DJPb) atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian seluruh Pemda di lingkup Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Mei 2026, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp6.224,16 Miliar atau 25,63% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 26,25%%(yoy). Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 79,63% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan tingkat ketergantungan Pemda masih tinggi terhadap TKD. Kinerja PAD terkontraksi sebesar 34,49% (yoy) terutama menurunnya kinerja penerimaan Pajak Daerah, Pengelolaan KDyD, dan Lain-lain PAD yang sah.  Pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Mei 2026 sebesar Rp5.229,43 Miliar atau 20,02% dari pagu yang telah ditetapkan atau terkontraksi 16,36% (yoy). Belanja Daerah pada Bulan Mei masih menunjukkan pelambatan realisasi dimana realisasi masih dibawah 25% dari pagu yangs udah ditetapkan. 

Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp994,73 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp1.168,05 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorongp ercepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (Catatan: update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia). ***