Palangkaraya, 26 Juni 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Mei 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp995,3 Triliun (33,1% dari target) dan Belanja Negara Rp1.016,3 Triliun (28,1% dari pagu) sehingga APBN mengalami Defisit sebesar Rp21,0 Triliun atau 0,09% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp192,1 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik akibat konflik Iran-Israel dan ketidakpastian kebijakan dagang AS-China, sehingga Pemerintah akan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang sehat menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

Kinerja APBN TA 2025

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 31 Mei 2025 mencapai Rp3.150,18 Miliar (34,74% dari target) tumbuh Rp244,66 Miliar (8,42%, yoy) yang didorong oleh penerimaan Pajak Lainnya yang tumbuh Rp236,01 Miliar (2.063,97%, yoy) karena WP membayar menggunakan Kode Akun Deposit Pajak dan belum terdistribusi ke jenis pajak tertentu jika WP belum melaporkan SPT Masa. Selain itu, juga didorong oleh penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp225,12 Miliar (242,70%, yoy) yang telah mencapai 192,12% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 94,21%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan Mei 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 924,46 USD/Metrik Ton tumbuh 5,38% (yoy) dan secara kumulatif Januari-Mei 2025 tumbuh 18,40% (ytd) dibandingkan kumulatif Januari-Mei 2024.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp49,85 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp9,59 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp8,48 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp12,06 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp11,99 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU; dan (3) Universitas Palangka Raya sebesar Rp28,20 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp28,19 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 167,26 Miliar yang didominasi oleh Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp40,41 Miliar (59,23%) dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya. Selain itu, PNBP dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp37,76 Miliar (271,05%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Mei 2025 mencapai Rp10.858,03 Miliar (31,66% dari pagu) tumbuh Rp48,13 Miliar (0,45%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp9.609,50 Miliar telah terealisasi Rp1.997,15 Miliar (20,78%) terkontraksi Rp400,91 Miliar (-16,72%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk Belanja yang bermanfaat langsung untuk rakyat di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 55,55 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp17,91 Miliar; Mahasiswa Penerima KIP Kuliah sebesar Rp12,21 Miliar; Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP sebesar Rp22,05 Juta; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp3,02 Miliar; Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp7,71 Miliar; PT Keagamaan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya sebesar Rp6,31 Miliar; dan Dosen dan Guru Non PNS penerima Insentif dan Tunj Profesi Rp6,68 Miliar.
2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp6,86 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp4,32 Miliar; Pengawasan obat dan Makanan di Kalteng sebesar Rp641,60 Juta; Layanan Pemeriksaan dan Pengendalian risiko penyakit sebesar Rp389,17 Juta; Fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK untuk baduta Rp43,94 Juta; Kampung keluarga berkualitas sebesar Rp49,44 Juta; embinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes Rp1,18 Miliar; dan Fasiliasi dan Pembinaan Pemda, PIK Remaja, Fasyankes Rp217,31 Juta.
3. Belanja Perlindungan Sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp97,42 Miliar di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp55,33 Miliar untuk 92.223 KPM; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp40,31 Miliar untuk 57.611 KPM; dan Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp1,77 Miliar untuk 4.098 Orang.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 31 Mei 2025 mencapai Rp8.860,88 Miliar (35,89%) tumbuh Rp449,05 Miliar (5,34%, yoy) yang didorong oleh pertumbuhan dari DBH PPh dan PBB tumbuh Rp313,53 Miliar (3.468,97%, yoy), DBH Kehutanan tumbuh Rp59,85 Miliar (118,99%, yoy), dan DAU Bidang Kesehatan tumbuh Rp34,10 Miliar (51,62%, yoy). Belanja TKD disalurkan untuk memberikan pelayanan dasar di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Pendidikan, di antaranya untuk: Dana BOS sebesar Rp288,81 Miliar untuk 480.062 Siswa pada 3.925 Sekolah; Dana BOP PAUD sebesar Rp24,84 Miliar untuk 72.449 Siswa pada 2.728 Sekolah; Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Rp10,25 Miliar untuk 11.953 Siswa pada 114 Sekolah; Dana Tunjangan Profesi & Khusus Guru ASND Rp259,17 Miliar untuk 21.413 Penerima; Dana BO Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp2,80 Miliar; Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp1,27 Miliar; dan DAU Dukungan Bidang Pendidikan sebesar Rp97,28 Miliar.
2. Belanja Kesehatan, di antaranya untuk: Dana BO Kesehatan Puskesmas sebesar Rp18,02 Miliar untuk 204 Puskesmas; Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas sebesar Rp35,13 Miliar; Dana BO Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp2,68 Miliar; Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp20,63 Miliar; dan DAU Dukungan Bidang Kesehatan sebesar Rp100,18 Miliar.
3. Belanja Infrastruktur, di antaranya untuk: Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Penyuluh Pertanian Rp603,92 Juta; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan sebesar Rp1,55 Miliar; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pertanian sebesar Rp3,29 Miliar; DAU Dukungan Pembangunan Sarpras & Pmbrdyaan msy di Kelurahan Rp5,30 Miliar; Dana Desa – Pengembangan Potensi Desa tersalur Rp8,23 Miliar untuk 1.178 Desa; dan Dana Desa – Teknologi dan Informasi tersalur Rp3,81 Miliar untuk 1.122 Desa.
4. Belanja Perlinsos, di antaranya untuk: Dana Desa – BLT tersalur Rp71,46 Miliar untuk 1.207 Desa; Dana Desa – Bantuan Pangan tersalur Rp134,26 Miliar untuk 1.207 Desa; Dana Desa – Pengentasan Stunting tersalur Rp74,94 Miliar untuk 1.207 Desa; Dana Desa – Bantuan Padat Karya tersalur Rp20,11 Miliar untuk 990 Desa; dan Dana Desa – Adaptasi Perubahan Iklim tersalur Rp10,97 Miliar untuk 1.122 Desa.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan Data pada Portal Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp8.439,02 miliar atau 25,68% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh sebesar 11,23% (yoy). Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 80,94% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Sedangkan, pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 31 Mei 2025 sebesar Rp6.252,09 Miliar atau 17,73% dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 25,62% (yoy). Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp2.186,93 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp2.334,83 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).