Palangkaraya, 26 Mei 2025 – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga 30 April 2025 untuk Pendapatan Negara mencapai Rp810,5 Triliun (27,0% dari target) dan Belanja Negara Rp806,2 Triliun (22,3% dari pagu) sehingga APBN mengalami Surplus sebesar Rp4,3 Triliun atau 0,02% terhadap PDB dengan Keseimbangan Primer yang masih mencatatkan angka yang positif yaitu Surplus Rp173,9 Triliun yang artinya Keuangan Negara atau APBN masih dalam kondisi sehat, termasuk masih memiliki kemampuan untuk dapat melunasi cicilan utang negara. Kinerja APBN 2025 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai ketidakpastian global terutama akibat retaliasi/perang tarif dagang dan merumuskan kebijakan untuk menjaga fiskal Indonesia tetap sehat. Ekonomi yang stabil dan APBN yang sehat menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN TA 2025.

Kinerja APBN TA 2025

Kinerja Pendapatan dan Hibah APBN Kalimantan Tengah per 30 April 2025 mencapai Rp2.625,26 Miliar (28,96% dari target) tumbuh Rp373,36 Miliar (16,58%, yoy) yang didorong oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tumbuh Rp136,38 Miliar (6,79%, yoy) terutama pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 36,13% (yoy) yang didominasi oleh perkebunan Kelapa Sawit dan sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 46,95% (yoy) terutama pada Industri Pengolahan CPO. Selain itu, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional juga tumbuh Rp223,67 Miliar (353,96%, yoy) terutama pada penerimaan Bea Keluar yang tumbuh Rp221,86 Miliar (359,98%, yoy) yang telah mencapai 171,35% dari target Bea Keluar Tahun 2025 dengan komoditas utama berupa minyak Kelapa Sawit dan turunannya yang mencapai 94,76%. Kinerja positif dari Bea Keluar disebabkan oleh meningkatnya Harga Referensi CPO yang cukup tinggi sejak awal tahun 2025. Pada bulan April 2025 Harga Referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan mencapai 961,54 USD/Metrik Ton tumbuh 12,12% (yoy) dan secara kumulatif Januari-April 2025 tumbuh 21,94% (ytd) dibandingkan kumulatif Januari-April 2024.

Dari sisi PNBP, diperoleh Pendapatan BLU sebesar Rp20,04 Miliar berasal dari beberapa Satker BLU di antaranya: (1) Poltekes Palangkaraya sebesar Rp9,37 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp8,38 Miliar, termasuk juga penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Sewa Ruangan, Sewa Peralatan dan Mesin, Layanan Perbankan BLU, dan Jasa Penyediaan Barang Jasa; dan (2) Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp10,67 Miliar dengan layanan utama berupa Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp10,62 Miliar, termasuk penerimaan juga berasal dari Pendapatan Sewa Ruangan, Sewa Tanah, dan Layanan Perbankan BLU. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (PNBP K/L) sebesar 139,49 Miliar yang didominasi oleh Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp30,52 Miliar (44,73%) dengan layanan utama berupa Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Kebandarudaraan, dan Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan, dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya. Selain itu dari Kepolisian Republik Indonesia yang mencapai Rp29,96 Miliar (215,08%) dengan layanan utama berupa Pendapatan BPKB, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek tertentu, Pendapatan Penerbitan dan Perpanjangan SIM, dan Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 30 April 2025 mencapai Rp8.126,39 Miliar (23,34% dari pagu) turun Rp664,98 Miliar (-7,56%, yoy) yang meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp10.124,11 Miliar telah terealisasi Rp1.478,75 Miliar (14,61%) turun Rp459,70 Miliar (-23,72%, yoy) disebabkan oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Belanja K/L sebagian digunakan untuk Belanja yang bermanfaat langsung untuk rakyat di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Tematik Pendidikan sebesar 46,37 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Siswa MI/MTS/MA/SMTK/SMAK Penerima BOS sebesar Rp14,62 Miliar; Mahasiswa Penerima KIP Kuliah sebesar Rp12,21 Miliar; Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP sebesar Rp22,05 Juta; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,77 Miliar; Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dan PT Keagamaan sebesar Rp6,68 Miliar; PT Keagamaan yang ditingkatkan mutunya sebesar Rp4,18 Miliar; dan Dosen dan Guru Non PNS penerima Insentif dan Tunj Profesi Rp4,99 Miliar.
2. Belanja Tematik Kesehatan sebesar Rp2,16 Miliar yang beberapa di antaranya untuk Laboratorium dan Alat Lab pengujian obat dan makanan sebesar Rp1,35 Miliar; Pengawasan obat dan Makanan di Kalteng sebesar Rp370,59 Juta; Layanan Pemeriksaan dan Pengendalian risiko penyakit sebesar Rp247,78 Juta; Fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK untuk baduta Rp18,58 Juta; Kampung keluarga berkualitas sebesar Rp11,46 Juta; Fasyankes yang terpenuhi Alokon dan kualitas pelayanan KBKR Rp10,19 Juta; dan Pelatihan SDM dan Remaja Program Bangga Kencana dan Gizi Rp11,42 Juta.
3. Belanja Perlindungan Sosial disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp96,86 Miliar di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp55,33 Miliar untuk 92.223 KPM pada 347 Desa; Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp40,31 Miliar untuk 57.611 KPM pada 348 Desa; dan Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp1,21 Miliar untuk 2.779 Orang pada 389 Desa.

Selain Belanja K/L, Belanja APBN juga disalurkan melalui Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan kinerja penyaluran per 30 April 2025 mencapai Rp6.647,65 Miliar (26,93%) turun Rp205,27 Miliar (-3,00%, yoy) yang disebabkan oleh penurunan dari Dana Bagi Hasil Rp774,97 Miliar (-25,47%, yoy) terutama pada DBH Pertambangan Umum-Royalti turun sebesar Rp1.115,06 Miliar (-37,67%, yoy) dan Dana Desa yang turun sebesar Rp43,55 Miliar (-9,50%, yoy). Belanja TKD disalurkan untuk memberikan pelayanan dasar di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja Pendidikan, di antaranya untuk: Dana BOS sebesar Rp288,81 Miliar untuk 480.062 Siswa pada 3.925 Sekolah; Dana BOP PAUD sebesar Rp24,84 Miliar untuk 72.449 Siswa pada 2.728 Sekolah; Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Rp10,25 Miliar untuk 11.953 Siswa pada 114 Sekolah; Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah Rp160,54 Miliar untuk 13.905 Penerima; Dana BO Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp2,80 Miliar; Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah sebesar Rp1,27 Miliar; dan DAU Dukungan Bidang Pendidikan sebesar Rp67,02 Miliar.
2. Belanja Kesehatan, di antaranya untuk: Dana BO Kesehatan Puskesmas sebesar Rp14,24 Miliar untuk 165 Puskesmas; Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas sebesar Rp29,93 Miliar; Dana BO Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp2,68 Miliar; Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp20,63 Miliar; dan DAU Dukungan Bidang Kesehatan sebesar Rp55,48 Miliar.
3. Belanja Infrastruktur, di antaranya untuk: Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Penyuluh Pertanian Rp330,60 Juta; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pangan sebesar Rp1,55 Miliar; Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Pertanian sebesar Rp3,29 Miliar; DAU Dukungan Pembangunan Sarpras & pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rp3,10 Miliar; Dana Desa berupa Pengembangan Potensi Desa tersalur Rp6,64 Miliar untuk 891 Desa; dan Dana Desa berupa Teknologi dan Informasi tersalur Rp2,91 Miliar untuk 841 Desa.
4. Belanja Perlinsos, di antaranya untuk: Dana Desa berupa BLT tersalur Rp53,50 Miliar untuk 920 Desa; Dana Desa berupa Bantuan Pangan tersalur Rp102,53 Miliar untuk 920 Desa; Dana Desa berupa Pengentasan Stunting tersalur Rp57,69 Miliar untuk 920 Desa; Dana Desa berupa Bantuan Padat Karya tersalur Rp13,91 Miliar untuk 730 Desa; dan Dana Desa berupa Adaptasi Perubahan Iklim tersalur Rp8,36 Miliar untuk 841 Desa.

Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2025

Berdasarkan Data pada Portal  Data SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sampai dengan 30 April 2025, Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp6.317,74 miliar atau 19,17% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi sebesar 16,97% (yoy). Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 80,35% dari Total Pendapatan APBD yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan Pemda Kalimantan Tengah masih sangat tinggi terhadap TKD Pemerintah Pusat. Sedangkan, pada sisi Belanja Daerah, realisasi s.d. 30 April 2025 sebesar Rp4.201,25 Miliar atau 11,89% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 15,58% (yoy). Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus sebesar Rp2.116,49 Miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga Surplus tersebut menjadi SiLPA sebesar Rp2.101,30 Miliar. Pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen kas yang lebih efektif, dengan memanfaatkan saldo kas di RKUD secara produktif melalui investasi atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Tengah. (update data Portal Data SIKD masih akan bergerak terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia).